Beritaterkini – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menegaskan bahwa mutasi besar-besaran yang dilakukan terhadap 1.086 personel Polri pada Desember 2025 bukanlah langkah mendadak atau bermuatan kepentingan tertentu. Mutasi tersebut, kata Kapolri, merupakan bagian dari mekanisme rutin organisasi untuk memastikan roda institusi berjalan optimal.

Rotasi dan mutasi di tubuh Polri menjadi sorotan publik karena jumlah personel yang terlibat cukup besar, termasuk banyaknya polisi wanita (Polwan) yang dipercaya menduduki jabatan strategis. Namun Kapolri menekankan bahwa seluruh proses dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, pembinaan karier, serta prinsip profesionalisme.

Di tengah tuntutan masyarakat terhadap reformasi Polri yang berkelanjutan, kebijakan ini juga dipandang sebagai upaya institusi menjawab ekspektasi publik, termasuk dalam hal transparansi, kesetaraan gender, dan peningkatan kualitas pelayanan kepolisian.

Kapolri: Mutasi Polri Dilakukan Secara Berkala dan Terencana

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa rotasi dan mutasi merupakan agenda rutin yang selalu dilakukan Polri. Proses ini berkaitan langsung dengan kebutuhan pengisian jabatan, promosi, kenaikan pangkat, hingga pergantian personel yang memasuki masa purna tugas.

“Saya kira secara rutin institusi Polri melaksanakan kegiatan rotasi ataupun mutasi. Apalagi kalau kaitannya dengan ada yang berakhir masa dinasnya, kemudian kita harus melakukan pergantian,” ujar Listyo saat ditemui di Balai Kartini, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12/2025).

Menurut Kapolri, setiap personel memiliki fase dalam perjalanan kariernya. Ada yang waktunya naik pangkat, ada pula yang sudah layak mendapatkan promosi jabatan. Karena itu, institusi Polri menyusun rencana rotasi dan mutasi secara matang agar organisasi tetap berjalan efektif.

Kebutuhan Organisasi Jadi Dasar Utama Mutasi

Lebih lanjut, Kapolri menekankan bahwa mutasi tidak hanya dilihat sebagai perpindahan posisi semata, tetapi juga sebagai bagian dari strategi organisasi. Penempatan personel dilakukan berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan kebutuhan wilayah.

Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, mutasi dipandang penting untuk menjaga dinamika organisasi. Dengan rotasi, personel diharapkan memiliki wawasan yang lebih luas, pengalaman lintas fungsi, serta kesiapan menghadapi tantangan yang berbeda di setiap wilayah penugasan.

Langkah ini juga sejalan dengan prinsip pembinaan karier berjenjang yang selama ini diterapkan Polri, mulai dari tingkat Polres, Polda, hingga Mabes Polri.

Kapolri Buka Ruang Masukan Publik dan Kompolnas

Meski bersifat rutin, Kapolri mengakui bahwa Polri tetap membuka ruang masukan dari publik dan lembaga pengawas. Salah satunya datang dari Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang kerap memberikan rekomendasi terkait kebijakan internal kepolisian.

“Kami juga memperhatikan masukan-masukan publik, termasuk dari Komite Percepatan Reformasi Polri,” kata Listyo.

Masukan tersebut, lanjut Kapolri, menjadi bahan evaluasi agar kebijakan personel yang diambil tidak hanya memenuhi kebutuhan internal, tetapi juga selaras dengan harapan masyarakat.

Perhatian Khusus pada Perspektif Gender dan Polwan

Salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam mutasi kali ini adalah penguatan perspektif gender. Kapolri menegaskan bahwa Polri secara serius mendorong peran Polwan, terutama di posisi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.

“Kami mengisi posisi-posisi jabatan Direktorat PPA dan TPPO secara spesifik dari teman-teman dari anggota Polwan,” jelasnya.

Menurut Kapolri, penempatan Polwan di Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bukan tanpa alasan. Penanganan kasus-kasus sensitif dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih empatik dan humanis.

Polwan Dinilai Lebih Efektif Tangani Kasus Sensitif

Kapolri menyebut, banyak korban perempuan dan anak merasa lebih nyaman ketika ditangani oleh Polwan. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengisian jabatan strategis tersebut.

“Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Polwan. Ada juga posisi Wakapolda yang kami isi dengan Polwan juga,” ungkap Listyo.

Kebijakan ini diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih ramah, inklusif, dan berperspektif korban. Ke depan, Kapolri menegaskan Polri akan terus melakukan perbaikan dalam penempatan personel.

Rincian Mutasi 1.086 Personel Polri Desember 2025

Sebagai informasi, mutasi yang dilakukan Polri pada Desember 2025 mencakup 1.086 personel dari berbagai satuan dan wilayah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 928 personel mendapatkan promosi maupun penugasan setara atau flat.

Salah satu jabatan strategis yang menjadi sorotan adalah Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) yang kini dipercayakan kepada Irjen Pol Edy Murbowo. Penunjukan ini merupakan bagian dari regenerasi kepemimpinan di tingkat Polda.

Mutasi ini juga mencerminkan upaya Polri menjaga kesinambungan kepemimpinan di daerah, sekaligus memastikan program-program prioritas tetap berjalan tanpa hambatan.

35 Polwan Dapat Promosi, Jabatan Strategis Jadi Sorotan

Dalam mutasi kali ini, peran Polwan cukup menonjol. Tercatat sebanyak 35 Polwan mendapatkan promosi jabatan, termasuk satu perwira tinggi berpangkat Brigjen Pol.

Brigjen Pol Sulastiana dipercaya menduduki jabatan Wakapolda Papua Barat. Penunjukan ini menjadi simbol meningkatnya kepercayaan institusi terhadap kepemimpinan Polwan di level strategis.

Selain itu, sebanyak 17 Polwan mendapat promosi ke pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol). Mayoritas dari mereka mengisi jabatan Direktur Reserse PPA dan PPO di berbagai Polda, mulai dari Polda Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, hingga wilayah Indonesia Timur.

Enam Polwan Dipercaya Jadi Kapolres

Tak hanya di tingkat Polda, Polwan juga dipercaya memimpin satuan wilayah di tingkat Polres. Sebanyak enam Polwan ditunjuk sebagai Kapolres di sejumlah daerah.

Wilayah tersebut antara lain Karimun, Majalengka, Batang, Tebing Tinggi, Purbalingga, dan Samosir. Penunjukan ini menandai semakin terbukanya peluang kepemimpinan bagi Polwan di struktur kewilayahan Polri.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari transformasi Polri yang lebih inklusif, sekaligus menunjukkan bahwa kompetensi menjadi faktor utama dalam penempatan jabatan.

Dampak Mutasi terhadap Kinerja dan Reformasi Polri

Pengamat kebijakan publik menilai mutasi rutin seperti ini penting untuk menjaga kesehatan organisasi. Dengan rotasi yang terencana, potensi stagnasi dapat diminimalkan, sekaligus mendorong inovasi di setiap satuan kerja.

Di sisi lain, keterlibatan Polwan dalam jabatan strategis juga dipandang sebagai sinyal kuat komitmen Polri terhadap reformasi internal. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat akan institusi kepolisian yang profesional, modern, dan dipercaya publik.

Ke depan, konsistensi dalam menerapkan prinsip meritokrasi dan transparansi menjadi kunci agar kebijakan mutasi benar-benar berdampak positif bagi kinerja Polri secara keseluruhan.