Harun Masiku Masuk Red Notice Tapi Tak Tercantum di Situs Interpol, Ini Penjelasan KPK
Interpol telah menerbitkan red notice terhadap eks caleg PDIP Harun Masiku, tersangka kasus dugaan suap terkait dengan penetapan calon anggota…
KPK Jelaskan Nama Harun Masiku Tak Tercantum dalam Situs Interpol
JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan nama tersangka mantan caleg PDIP Harun Masiku tidak dicantumkan dalam situs resmi Interpol.…
Minta Perdin Dibiayai Panitia, Eks Penasihat KPK: Bisa Gratifikasi
JawaPos.com – Mantan penasihat lembaga antirasuah, Abdullah Hehamahua mengkritik keras atas terbitnya Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun…
Eks Penasihat: Saya Kira Pimpinan Tidak Paham Hakikat Dibentuknya KPK
JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menuai kritik, usai diterbitkannya Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan…
Ghufron Tuding Pengkritik KPK Terkait LAHP Ombudsman Tak Paham Hukum
JawaPos.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron angkat bicara terkait polemik keberatan, mengenai laporan akhir hasil pemeriksaan…
KPK Tangkap Penyuap Anggota DPRD Jambi Paut Syakirin
JawaPos.com – Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap salah satu pengusaha penyuap anggota DPRD Jambi, Paut Syakirin…
Efisiensi Anggaran jadi Alasan KPK Terbitkan Perkom 6/2021
JawaPos.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengklaim Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 6 Tahun 2021…
Beredar Perkom Perdin KPK Minta Ditanggung Panitia, Celah Terima Suap?
JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Peraturan Pimpinan KPK (Perkom) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pimpinan…
KPK Tegaskan Surat Keberatan ke Ombudsman Bukan Pembangkangan
JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, surat keberatan yang dilayangkan kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bukan bentuk pembangkangan. Lembaga…
KPK Tolak Laksanakan Rekomendasi Ombudsman, Pakar: Alasan Harus Jelas
JawaPos.com – Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad menanggapi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menolak melaksanakan rekomendasi Ombudsman terkait polemik…