Berita Terkini – Bayangkan sebuah keluarga yang masih berangkat kerja setiap pagi, masih menyekolahkan anak, masih mencicil rumah, tapi pelan-pelan mulai membatalkan liburan akhir tahun, menunda beli kendaraan baru, bahkan mengurangi makan di luar. Mereka tidak masuk kategori miskin di atas kertas, tapi rasa aman ekonomi yang dulu mereka miliki perlahan menguap. Inilah potret nyata jutaan keluarga kelas menengah Indonesia hari ini — dan fenomena ini jauh lebih serius dari sekadar perubahan statistik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat fakta yang seharusnya menggetarkan: pada 2019, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia mencapai 57,33 juta jiwa atau 21,45 persen dari total populasi. Lima tahun kemudian, pada 2024, angka itu menyusut menjadi 47,85 juta jiwa, hanya 17,13 persen. Hampir 9,5 juta orang keluar dari kelompok ini dalam waktu singkat. Ironisnya, pada periode yang sama, ekonomi Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5 persen dan berbagai proyek infrastruktur besar terus berjalan. Ada sesuatu yang tidak beres dalam persamaan ini.

Inilah paradoks pembangunan Indonesia yang perlu kita bicarakan secara jujur. Pertumbuhan ekonomi memang ada, tapi pertumbuhan itu belum cukup dirasakan oleh lapisan masyarakat yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian domestik. Kelas menengah bukan sekadar segmen konsumen — mereka adalah motor penggerak ekonomi, pembayar pajak, pencipta lapangan kerja, dan fondasi stabilitas sosial. Ketika mereka melemah, seluruh bangunan ekonomi ikut terguncang.

Kelas Menengah: Lebih dari Sekadar Konsumen

Sebelum membahas mengapa kelas menengah menyusut, penting untuk memahami betapa krusialnya peran mereka. Bank Dunia pada 2017 memperkirakan kelas menengah Indonesia berkontribusi sekitar 43 persen dari total konsumsi rumah tangga, dengan pertumbuhan konsumsi mencapai 12 persen per tahun sejak 2002. Angka ini bukan angka kecil.

Kelas menengah membeli rumah, kendaraan, elektronik, layanan kesehatan, pendidikan, dan asuransi. Mereka adalah pelanggan setia restoran, aplikasi streaming, hingga paket wisata domestik. Tapi peran mereka jauh melampaui sekadar berbelanja. Mereka juga mencakup sekitar 43 persen pemilik usaha, menghasilkan lapangan kerja baru, menginvestasikan lebih banyak pada pendidikan anak, dan membayar hampir separuh pajak tidak langsung yang membiayai program pemerintah.

Artinya, kelas menengah bekerja melalui setidaknya empat jalur ekonomi sekaligus: konsumsi rumah tangga, investasi pada modal manusia (pendidikan dan kesehatan), kewirausahaan dan penciptaan kerja, serta kontribusi terhadap penerimaan negara. Ketika salah satu jalur ini melemah, efeknya berantai. Ketika keempatnya melemah bersamaan, dampaknya bisa sistemik.

Konsumsi rumah tangga sendiri menyumbang sekitar 54 persen PDB Indonesia pada 2024. Maka sangat sulit membayangkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan jika kelompok dengan kapasitas konsumsi paling stabil justru terus kehilangan daya beli mereka.

Bukan Soal Kuantitas Pertumbuhan, tapi Kualitasnya

Masalah terbesar Indonesia bukan tidak adanya pertumbuhan ekonomi. Masalahnya adalah kualitas pertumbuhan itu sendiri. Antara 2014 hingga 2018, proporsi kelas menengah memang tumbuh pesat — dari sekitar 15,6 persen menjadi mendekati 23 persen. Tapi momentum itu berbalik arah bahkan sebelum pandemi melanda.

Bank Dunia mencatat bahwa antara 2009 hingga 2019, Indonesia memang rata-rata menciptakan 2,4 juta pekerjaan baru per tahun. Kedengarannya mengesankan. Tapi masalahnya, sebagian besar pekerjaan itu tidak cukup berkualitas untuk mengangkat pekerja ke standar hidup kelas menengah. Proporsi pekerjaan kelas menengah bahkan turun dari 14 persen pada 2019 menjadi hanya 8,4 persen pada 2023.

Di sinilah risiko yang disebut deindustrialisasi prematur menjadi nyata. Ketika struktur ekonomi semakin didominasi oleh pekerjaan informal, jasa berproduktivitas rendah, dan industri ekstraksi komoditas yang padat modal tapi minim tenaga kerja, pertumbuhan PDB tidak otomatis berubah menjadi pertumbuhan kelas menengah. Indonesia tidak kekurangan pekerjaan — Indonesia kekurangan pekerjaan yang layak.

Cermin dari Negara Tetangga

Perbandingan dengan negara-negara ASEAN memberikan gambaran yang lebih gamblang. GDP per kapita Indonesia pada 2024 berada di angka sekitar USD 4.925. Angka ini masih jauh di bawah Malaysia yang mencapai USD 11.874 dan Thailand sebesar USD 7.347. Bahkan Vietnam yang GDP per kapitanya baru USD 4.717 berhasil tumbuh 7,1 persen pada 2024 — jauh di atas Indonesia.

Kunci keberhasilan Vietnam sederhana tapi keras: transformasi manufaktur, ekspor yang agresif, dan integrasi ke dalam rantai pasok global. Mereka tidak hanya mencetak angka pertumbuhan — mereka menciptakan pekerjaan produktif berskala besar yang secara nyata mengangkat jutaan keluarga naik kelas. Pelajarannya jelas: kelas menengah tidak lahir dari konsumsi. Kelas menengah lahir dari produktivitas yang menghasilkan pendapatan.

Tujuh Langkah Konkret yang Bisa Diterapkan

Pertanyaan yang relevan bukan “bagaimana membuat masyarakat lebih banyak berbelanja?” melainkan “bagaimana membuat lebih banyak keluarga memiliki pendapatan yang cukup sehingga mereka berani berbelanja, menabung, dan berinvestasi?” Jawabannya menuntut perubahan struktural yang nyata.

1. Perkuat Industrialisasi yang Menciptakan Kerja Berkualitas

Hilirisasi tidak boleh berhenti di pembangunan smelter. Indonesia perlu bergerak dari sekadar ekspor bahan mentah menuju manufaktur komponen, elektronik, farmasi, alat kesehatan, dan industri teknologi. Setiap tambahan rantai nilai dalam proses produksi berarti lebih banyak pekerjaan dengan upah lebih tinggi.

2. Ukur Keberhasilan Investasi dari Kualitas Pekerjaan yang Diciptakan

Investasi senilai satu miliar dolar yang padat modal dan hanya menyerap sedikit tenaga kerja tidak memiliki dampak sosial yang sama dengan investasi yang menghasilkan ribuan pekerjaan produktif. Pemerintah perlu menggeser metrik keberhasilan: bukan hanya nilai investasi, tapi jumlah dan kualitas lapangan kerja yang dihasilkan.

3. Investasi Serius pada Modal Manusia

Pendidikan harus terhubung langsung dengan kebutuhan industri. Indonesia membutuhkan lebih banyak teknisi, programmer, analis data, operator mesin presisi, tenaga kesehatan, dan manajer level menengah. Tanpa investasi serius di sini, bonus demografi hanya menghasilkan bonus jumlah tenaga kerja — bukan bonus produktivitas yang sesungguhnya dibutuhkan.

4. Tekan Biaya Hidup yang Menggerus Pendapatan

Empat komponen yang paling cepat menguras kantong keluarga kelas menengah adalah rumah, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Pendapatan yang naik tidak ada artinya jika keempat pos pengeluaran ini naik lebih cepat. Kebijakan yang menurunkan biaya hidup struktural jauh lebih efektif daripada subsidi jangka pendek.

5. Bangun Perlindungan Sosial yang Mendorong Keberanian Ekonomi

Salah satu ciri kelas menengah yang sehat adalah keberanian mengambil risiko: membuka usaha, mengambil kredit produktif, atau berpindah karier. Orang hanya berani mengambil risiko jika mereka tahu kehilangan pekerjaan tidak berarti kehancuran total. Sistem jaminan sosial yang kuat bukan beban — ia adalah katalis pertumbuhan.

6. Dorong UMKM Naik Kelas, Bukan Sekadar Bertahan

Indonesia punya jutaan unit usaha mikro, tapi produktivitas rata-ratanya masih rendah. Digitalisasi UMKM harus diarahkan pada peningkatan produktivitas nyata: akses pembiayaan yang lebih mudah, standardisasi produk, pembukaan akses ekspor, dan integrasi ke rantai pasok yang lebih besar. Bukan sekadar mendorong jumlah unit usaha.

7. Jaga Daya Beli Tanpa Ketergantungan Berlebih pada Subsidi

Stimulus konsumsi memang bisa menjadi penyangga sementara saat ekonomi melambat. Tapi jika pendapatan riil stagnan, stimulus hanya menunda masalah, bukan menyelesaikannya. Fokus utama harus tetap pada peningkatan produktivitas dan pendapatan jangka panjang.

Angka Terbaru: Sinyal yang Tidak Boleh Diabaikan

Data terkini menunjukkan tantangan ini belum selesai. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada kuartal II 2026, melambat dari 5,61 persen pada kuartal sebelumnya. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen, juga lebih lambat dibanding 5,52 persen pada kuartal I. Daya tahan konsumsi domestik masih ada, tapi tidak boleh dianggap tak terbatas.

Ketika kelas menengah menyusut, yang melemah bukan hanya konsumsi hari ini — tapi juga kapasitas ekonomi untuk tumbuh esok hari. Kelompok rentan miskin yang meningkat dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta orang dalam lima tahun adalah sinyal nyata bahwa lebih banyak keluarga sedang mendekati tepi jurang, bukan bergerak menjauh darinya.

Indonesia memiliki populasi besar yang secara potensial bisa menjadi kelas menengah. Tapi potensi itu hanya akan terwujud jika ada cukup pekerjaan berkualitas, produktivitas yang meningkat, dan perlindungan ekonomi yang memadai. Teori transformasi struktural Lewis, teori modal manusia Becker, hingga pertumbuhan endogen Romer semuanya menunjuk pada satu arah yang sama: kelas menengah adalah hasil dari pembangunan yang benar — bukan sekadar produk dari pertumbuhan angka.

Pada akhirnya, keluarga kelas menengah Indonesia tidak membutuhkan janji tentang kemakmuran masa depan. Mereka membutuhkan sesuatu yang jauh lebih konkret: pekerjaan layak hari ini, pendapatan yang tumbuh secara nyata, biaya hidup yang masuk akal, dan keyakinan bahwa anak-anak mereka akan memiliki kesempatan yang lebih baik. Jika paradoks antara angka pertumbuhan ekonomi dan melemahnya daya beli ini tidak segera diperbaiki, ambisi Indonesia menjadi negara maju pada 2045 bukan hanya soal mencapai target PDB — tapi soal apakah akan ada cukup banyak masyarakat yang produktif, aman, dan berdaya untuk menopang negara maju itu sendiri. Pertanyaan itulah yang seharusnya menjadi prioritas kebijakan — mulai sekarang.