Beritaterkini – Pemerintah memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran MBG Rp335 T disisir secara detail pada tahun anggaran berjalan. Langkah ini ditegaskan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai upaya memastikan belanja negara benar-benar efektif, tepat sasaran, dan bebas dari pemborosan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama ini menjadi salah satu program prioritas nasional dengan dampak sosial yang luas. Namun besarnya anggaran juga menuntut pengawasan ketat agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima.

Penyisiran anggaran ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada realisasi belanja, tetapi juga pada kualitas dan efisiensi pelaksanaannya, terutama di tengah tantangan fiskal dan kebutuhan belanja negara yang semakin kompleks.

Pemerintah Lakukan Penyisiran Anggaran MBG Secara Menyeluruh

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan akan meneliti anggaran Program MBG secara rinci, bahkan hingga ke level paling detail. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi pos-pos anggaran yang dinilai tidak optimal atau berpotensi terjadi duplikasi belanja.

“Minggu depan akan saya lihat line per line anggaran mereka. Nanti kami lihat mana yang double counting,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta.

Menurutnya, penyisiran ini penting agar anggaran negara tidak terbuang untuk belanja yang sebenarnya tidak mendesak atau tidak memberikan dampak langsung bagi penerima manfaat.

Anggaran MBG Tetap Rp335 Triliun

Meski dilakukan evaluasi ketat, Purbaya menegaskan bahwa pagu anggaran Program MBG pada tahun berjalan tetap ditetapkan sebesar Rp335 triliun. Angka tersebut belum mengalami perubahan secara formal dalam APBN.

Namun, evaluasi ini membuka peluang penyesuaian kebutuhan riil anggaran apabila ditemukan sejumlah pos yang dapat dihemat tanpa mengurangi kualitas program.

Langkah ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang menekankan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas belanja publik.

Temuan Awal: Potensi Anggaran Tidak Efisien

Dalam penjelasannya, Purbaya mencontohkan salah satu temuan pada perencanaan anggaran MBG tahun sebelumnya, yakni alokasi pembelian kendaraan bermotor roda dua untuk mendukung pelaksanaan program.

Menurutnya, hingga akhir tahun anggaran, masih terdapat kendaraan yang belum terdistribusi atau dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menjadi salah satu indikator adanya potensi belanja yang tidak efisien.

“Lumayan kan bisa saya coret (pos anggaran). Tapi saya akan lihat, masih ada atau nggak (pos anggaran) itu,” kata Purbaya.

Fokus pada Penghapusan Double Counting

Selain belanja tidak optimal, Kementerian Keuangan juga menyoroti potensi double counting, yaitu penganggaran ganda untuk kebutuhan yang sama di unit atau program berbeda.

Praktik semacam ini, meski tidak selalu disengaja, dapat menyebabkan pemborosan anggaran dalam skala besar jika tidak segera dikoreksi. Oleh karena itu, penyisiran dilakukan secara menyeluruh agar anggaran MBG benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Realisasi Anggaran MBG 2025 Belum Maksimal

Data evaluasi Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa penyerapan anggaran MBG pada tahun anggaran 2025 belum mencapai pagu maksimal. Dari alokasi Rp71 triliun yang ditetapkan dalam APBN 2025, realisasi hingga 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp51,5 triliun atau sekitar 72,5 persen.

Angka ini menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan evaluasi pada tahun berjalan. Pemerintah menilai bahwa pola penyerapan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut agar tidak terjadi pengulangan di tahun berikutnya.

Proyeksi Kebutuhan Riil di Kisaran Rp200 Triliun

Berdasarkan tren realisasi tersebut, Purbaya memperkirakan bahwa kebutuhan anggaran MBG pada tahun berjalan kemungkinan tidak akan mencapai Rp335 triliun secara penuh.

“Kalau kami hitung, paling Rp200 triliun juga cukup mungkin. Tapi nanti kami lihat. Kami akan lihat yang inefisien saja,” ujarnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap penyesuaian berbasis data, bukan sekadar mengikuti angka pagu tanpa mempertimbangkan efektivitas belanja.

Pemerintah Tegaskan Komitmen pada Program MBG

Meski anggaran MBG Rp335 T disisir secara ketat, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen penuh terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis. Evaluasi dilakukan bukan untuk melemahkan program, melainkan untuk memastikan manfaatnya lebih optimal.

Menurut catatan Kementerian Keuangan, nilai manfaat langsung yang diterima masyarakat dari program MBG mencapai Rp43,3 triliun. Angka ini mencerminkan dampak nyata program terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat Langsung bagi Jutaan Penerima

Dana MBG digunakan untuk menyediakan makanan bergizi bagi berbagai kelompok sasaran, mulai dari siswa sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, hingga guru dan tenaga kependidikan.

Secara keseluruhan, program ini telah menjangkau 56,13 juta penerima manfaat dari total target 82,9 juta orang yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Cakupan yang luas ini menjadikan MBG sebagai salah satu program perlindungan sosial dengan skala terbesar, sekaligus menuntut tata kelola anggaran yang sangat hati-hati.

Tantangan Implementasi dan Pendataan

Selain soal anggaran, pemerintah juga mengakui bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan MBG terletak pada aspek pendataan dan distribusi. Menjangkau puluhan juta penerima dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda bukan pekerjaan sederhana.

Evaluasi anggaran diharapkan dapat berjalan beriringan dengan perbaikan sistem pendataan, sehingga alokasi dana benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan tidak menumpuk pada pos yang kurang produktif.

Analisis: Penyisiran Anggaran sebagai Sinyal Disiplin Fiskal

Langkah Menkeu menyisir anggaran MBG Rp335 triliun dapat dibaca sebagai sinyal kuat disiplin fiskal pemerintah. Di tengah tekanan belanja dan kebutuhan pembangunan yang besar, efisiensi menjadi kunci menjaga kesehatan APBN.

Dengan pendekatan berbasis data dan evaluasi rinci, pemerintah berupaya memastikan bahwa program prioritas tetap berjalan, namun dengan kualitas belanja yang lebih baik.

Penutup

Penyisiran anggaran MBG Rp335 T bukanlah upaya pemangkasan semata, melainkan langkah strategis untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. Pemerintah menegaskan bahwa manfaat sosial MBG tetap menjadi prioritas, namun harus didukung tata kelola anggaran yang transparan dan efisien.

Ke depan, hasil evaluasi ini akan menjadi penentu bagaimana Program Makan Bergizi Gratis terus dijalankan, sekaligus menjadi tolok ukur komitmen pemerintah dalam mengelola uang rakyat secara bertanggung jawab.