Beritaterkini.co.id – Persoalan kebersihan Kota Bandung kembali menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terang-terangan menyatakan kekecewaannya. Bagaimana bisa kota sebesar Bandung masih tampak kotor, padahal ada 1.500 petugas penyapu jalan yang digaji untuk menjaga kebersihan setiap harinya? Pertanyaan ini rupanya tidak hanya terlintas di benak warga, tapi juga disuarakan langsung oleh orang nomor satu di Jawa Barat.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan akhirnya angkat bicara merespons kritikan tersebut. Alih-alih defensif, Farhan justru mengakui bahwa kinerja para petugas penyapu jalan memang belum memberikan hasil yang signifikan. Ia bahkan mengakui bahwa sistem pengawasan selama ini masih dilakukan secara manual, tanpa dukungan teknologi digital sama sekali.
Lantas apa langkah konkret yang akan diambil Pemkot Bandung? Dan bagaimana peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membantu menyelesaikan masalah ini? Berikut rangkuman lengkapnya.
Wali Kota Bandung Akui Ada Masalah dalam Kinerja Penyapu Jalan
Dalam pernyataannya di Balai Kota Bandung pada Kamis, 23 April 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui secara terbuka bahwa efektivitas 1.500 petugas penyapu jalan memang rendah. Pengakuan ini disampaikan setelah Farhan melakukan diskusi langsung dengan Gubernur Dedi Mulyadi dan melakukan evaluasi lapangan sendiri.
“Saya konsultasi berdua dengan Pak KDM dalam sekali. Nah, maka saya kemudian harus menemukan evidence dulu,” ujar Farhan.
Setelah melakukan pengamatan lapangan, Wali Kota Bandung menemukan sejumlah persoalan nyata. Petugas tidak disiplin soal waktu kerja, sistem pendataan masih manual, dan tidak ada mekanisme kontrol yang memadai untuk memastikan petugas benar-benar bekerja di lokasi yang ditugaskan.
Program Percobaan ‘Anu Sasapu Bandung’ Ungkap Fakta di Lapangan
Pada 19 April 2026, Pemkot Bandung meluncurkan program percobaan bernama ‘Anu Sasapu Bandung’. Dalam program ini, seluruh camat dan lurah turun langsung ke 46 titik di berbagai penjuru kota. Hasilnya cukup mengejutkan, sekaligus membenarkan kekhawatiran banyak pihak.
Farhan menyebut petugas yang seharusnya sudah mulai bekerja pukul 04.00 pagi ternyata tidak datang tepat waktu. Bahkan saat pukul 06.00, saat jalanan sudah mulai ramai, banyak area yang seharusnya sudah bersih masih berantakan.
“Saya lihat, oh ternyata benar, memang efektivitasnya rendah ya. Ketika saya minta datang jam 4 pagi, datangnya tidak jam 4. Harusnya jam 6 tuh harus sudah bersih, masih banyak yang belum bersih,” kata Farhan.
Solusi yang Disiapkan Wali Kota Bandung
Menghadapi masalah ini, Wali Kota Bandung tidak hanya berhenti pada pengakuan. Pemkot Bandung menyiapkan sejumlah langkah konkret yang akan segera dijalankan, termasuk kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pertama, petugas penyapu jalan akan dibagi ke dalam tiga shift kerja untuk memastikan cakupan waktu lebih luas. Provinsi akan menurunkan pasukan kebersihan tambahan untuk dua shift, sementara Pemkot Bandung mengelola satu shift ketiga.
Kedua, sistem pengawasan akan beralih dari manual ke digital. Seluruh petugas nantinya akan dilacak menggunakan aplikasi khusus, sehingga kehadiran dan area kerja mereka bisa dipantau secara real-time.
Ketiga, program ‘Sasapu’ akan dilanjutkan secara rutin setiap hari Minggu pukul 04.00 pagi, melibatkan wali kota, camat, dan lurah di seluruh wilayah Kota Bandung.
Kontrol Digital Jadi Kunci Perubahan
Salah satu titik lemah yang paling disorot oleh Wali Kota Bandung adalah absennya sistem digital dalam pengawasan petugas. Selama ini, kehadiran dan kinerja penyapu jalan hanya dicatat secara manual, yang tentu saja rawan manipulasi dan tidak akurat.
Dengan sistem pelacakan berbasis aplikasi yang akan segera diterapkan, diharapkan tidak ada lagi petugas yang hanya hadir di atas kertas saja. Setiap pergerakan petugas di lapangan akan tercatat, dan hasil kerjanya bisa dievaluasi secara lebih objektif.
Dedi Mulyadi Duga Ada Petugas yang Hanya Ambil Gaji Tanpa Bekerja
Sebelum Wali Kota Bandung memberikan respons, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah lebih dulu menyuarakan keresahannya secara blak-blakan. Dedi mempertanyakan ke mana perginya 1.500 petugas penyapu jalan yang seharusnya tersebar di berbagai sudut kota.
“Jadi saya lihat yang dari 1.500 itu mungkin hanya tanda tangan aja tapi kerjanya enggak. Coba kalau 1.500 disebar di Kota Bandung kan kelihatan, sekarang tidak kelihatan,” ujar Dedi.
Menurut hitungan Dedi, jika 1.500 petugas benar-benar tersebar merata, maka setiap orang hanya perlu menangani area sepanjang sekitar 300 meter. Dengan pembagian yang seefisien itu, seharusnya seluruh Kota Bandung bisa terjaga kebersihannya. Kenyataannya, kondisi di lapangan masih jauh dari harapan.
Provinsi Siapkan 100 Tenaga Kebersihan Tambahan
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak hanya mengkritik, tapi juga turun tangan langsung. Dedi Mulyadi mengumumkan bahwa 100 petugas kebersihan tambahan dari provinsi akan ditempatkan di Kota Bandung untuk memperkuat penanganan di lapangan.
Lebih jauh, pengelolaan kebersihan di sejumlah ruas jalan utama Kota Bandung akan diambil alih oleh pemerintah provinsi. Langkah ini diharapkan bisa mempercepat perubahan nyata yang selama ini dinantikan warga.
“Jadi jalan provinsi dan sebagian jalan Kota Bandung untuk nanti dikelola oleh provinsi, tenaga kebersihannya oleh provinsi. Jadi nanti Insya Allah Bandung dalam sebulan ini pasti bersih,” kata Dedi.
Persoalan kebersihan Kota Bandung bukan sekadar soal estetika kota, tapi cerminan dari seberapa serius sebuah pemerintahan mengelola sumber daya dan mengawasi kinerja aparatnya. Langkah Wali Kota Bandung yang kini mulai berbenah patut diapresiasi, tapi hasilnya tentu harus dibuktikan di lapangan, bukan sekadar di atas rencana. Warga Bandung layak mendapatkan kota yang benar-benar bersih. Ikuti terus perkembangan program kebersihan Kota Bandung untuk mengetahui apakah perubahan ini benar-benar terwujud.