Beritaterkini – Diplomat senior Indonesia, Dino Patti Djalal, melontarkan kritik terbuka terhadap kinerja Menteri Luar Negeri Sugiono. Kritik ini disampaikan melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @dinopattidjalal, pada Minggu (21/12). Dalam pernyataannya, Dino menguraikan empat catatan penting yang menurutnya krusial bagi masa depan diplomasi Indonesia.

Pesan tersebut bukan sekadar kritik biasa. Dino bahkan mengingatkan, tanpa adanya perbaikan yang serius, nyata, dan berkelanjutan, kinerja Menlu Sugiono berisiko dicatat sejarah dengan “rapor merah”. Pernyataan ini langsung menyita perhatian publik, khususnya kalangan pemerhati hubungan internasional dan kebijakan luar negeri Indonesia.

Dino menegaskan, kritik itu ia sampaikan bukan atas dasar kepentingan pribadi. Ia berbicara sebagai mantan diplomat dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, sesepuh Kementerian Luar Negeri, pendukung kebijakan politik luar negeri Indonesia, sekaligus tokoh yang memimpin salah satu organisasi masyarakat hubungan internasional terbesar di Indonesia dan Asia.

Kritik Terbuka yang Disampaikan Lewat Media Sosial

Dalam penjelasannya, Dino mengaku terpaksa menyampaikan pesan tersebut melalui media sosial karena seluruh jalur komunikasi langsung dengan Menlu Sugiono disebut telah tertutup selama berbulan-bulan. Ia menyebut berbagai upaya untuk berkomunikasi secara langsung tidak mendapatkan respons.

Situasi inilah yang, menurut Dino, mendorongnya untuk menyampaikan kritik secara terbuka agar dapat menjadi bahan refleksi bersama, tidak hanya bagi Menteri Luar Negeri, tetapi juga bagi publik dan para pemangku kepentingan diplomasi Indonesia.

Empat Kritik Dino Patti Djalal ke Menlu Sugiono

1. Kepemimpinan di Kementerian Luar Negeri Dinilai Kurang Fokus

Kritik pertama menyasar aspek kepemimpinan. Dino menilai seorang Menteri Luar Negeri idealnya mencurahkan sebagian besar waktunya untuk memimpin dan mengelola Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Menurutnya, setidaknya 50 persen waktu harus dialokasikan untuk urusan internal Kemlu, bahkan idealnya bisa mencapai 80 persen.

Ia mengibaratkan Kemlu sebagai sebuah mobil Ferrari yang diisi diplomat-diplomat bertalenta luar biasa. Namun, kendaraan sekelas Ferrari tidak akan melaju optimal tanpa pengemudi yang fokus, terampil, dan hadir penuh.

Dino menyoroti beberapa indikator yang menurutnya mencerminkan kurangnya fokus kepemimpinan, seperti:

• Banyak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang tidak mendapatkan arahan strategis yang jelas dari pusat.

• Rapat koordinasi para duta besar yang tertunda hingga hampir satu tahun.

• Penurunan kinerja diplomat akibat pemangkasan anggaran yang tidak diimbangi dengan strategi yang matang.

Kondisi tersebut, lanjut Dino, memicu demoralisasi di kalangan diplomat. Banyak inisiatif dari lapangan yang merasa tidak mendapatkan respons dari pimpinan, sehingga semangat dan efektivitas kerja menurun.

2. Minimnya Komunikasi Politik Luar Negeri ke Publik

Kritik kedua berkaitan dengan komunikasi publik. Dino mengutip ajaran mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas yang menegaskan bahwa politik luar negeri dimulai dari dalam negeri. Artinya, setiap langkah diplomasi harus dijelaskan secara terbuka agar dipahami dan didukung oleh publik.

Menurut Dino, dalam satu tahun terakhir, Menlu Sugiono belum pernah menyampaikan pidato kebijakan luar negeri yang komprehensif, baik di dalam maupun luar negeri. Ia juga mencatat tidak adanya wawancara khusus dengan media yang membahas substansi arah dan prioritas politik luar negeri Indonesia.

Sebagai perbandingan, Dino menyinggung gaya komunikasi pejabat lain, seperti Menteri Keuangan, yang dinilai mampu membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang rutin, terbuka, dan konsisten. Minimnya komunikasi ini, menurut Dino, berisiko membuat Menlu Sugiono dicap sebagai “silent minister”, sebuah label yang bisa berdampak negatif pada legitimasi kebijakan luar negeri.

3. Jarak dengan Pemangku Kepentingan Internasional

Kritik ketiga menyoroti hubungan Menlu Sugiono dengan para pemangku kepentingan hubungan internasional, baik di dalam maupun luar negeri. Dino menilai Menlu terkesan sulit diakses, kurang komunikatif, dan tidak responsif.

Ia mengungkapkan bahwa sejumlah duta besar mengalami kesulitan untuk bertemu Menlu saat kembali ke Indonesia. Padahal, pertemuan semacam itu penting untuk menyelaraskan kebijakan, berbagi informasi lapangan, serta menangkap peluang diplomasi yang strategis.

Dino mengingatkan prinsip dasar diplomasi, “never burn your bridges”. Kepercayaan, dukungan, dan jejaring internasional tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dibangun, dirawat, dan dijaga secara aktif. Jika relasi dengan pemangku kepentingan melemah, Indonesia berisiko kehilangan posisi tawar dalam hubungan bilateral maupun multilateral.

4. Kurang Terbuka terhadap Akar Rumput Hubungan Internasional

Kritik terakhir berkaitan dengan keterbukaan Menlu terhadap kerja sama dengan organisasi masyarakat dan komunitas akar rumput di bidang hubungan internasional. Dino menegaskan bahwa membantu Presiden dalam menjalankan diplomasi negara tidak berarti memunggungi rakyat.

Menurutnya, diplomasi modern justru menuntut kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan komunitas profesional. Inisiatif diplomasi bisa datang dari atas maupun dari bawah, dan keduanya seharusnya saling menguatkan.

Dino menilai masih ada kontradiksi antara seruan kerja sama di forum internasional dengan praktik di dalam negeri yang dinilai belum sepenuhnya terbuka terhadap kolaborasi. Padahal, gotong royong antara negara dan masyarakat sipil merupakan salah satu kunci keberhasilan diplomasi Indonesia di masa lalu.

Peringatan Sekaligus Harapan bagi Diplomasi Indonesia

Di akhir pernyataannya, Dino menegaskan bahwa empat kritik tersebut disampaikan sebagai peringatan sekaligus harapan. Ia meyakini, jika masukan tersebut dijalankan dengan sungguh-sungguh, Menlu Sugiono masih memiliki peluang untuk dikenang sebagai Menteri Luar Negeri yang cemerlang dan berhasil memperkuat posisi Indonesia di panggung global.

Namun, jika kritik ini diabaikan, Dino mengingatkan bahwa diplomasi Indonesia berisiko mengalami kemunduran. Kementerian Luar Negeri pun bisa dicatat sejarah dengan nilai merah, sebuah catatan yang tentu tidak diharapkan oleh siapa pun yang peduli pada masa depan politik luar negeri Indonesia.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Luar Negeri maupun Menlu Sugiono terkait kritik terbuka yang disampaikan oleh Dino Patti Djalal.