Beritaterkini – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya sepanjang 2025. Hingga akhir tahun, lembaga antirasuah ini sudah menggelar 11 operasi tangkap tangan (OTT) di berbagai daerah, dengan aktor yang ditangkap mulai dari pejabat daerah, anggota DPRD, aparat penegak hukum, hingga pihak swasta.
Salah satu OTT terbaru yang menyita perhatian publik adalah penangkapan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Operasi tersebut menambah panjang daftar kepala daerah yang terseret kasus korupsi tahun ini, sekaligus menegaskan bahwa praktik suap dan pemerasan masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam tata kelola pemerintahan.
Rangkaian OTT KPK sepanjang 2025 ini bukan sekadar deretan angka. Di baliknya, ada pola, modus, dan sektor rawan korupsi yang terus berulang. Berikut rangkuman lengkap daftar 11 OTT KPK sepanjang 2025, termasuk kronologi, konteks, serta dampaknya bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
OTT Terbaru: Enam Orang Diamankan di Hulu Sungai Utara
Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar OTT ke-11 pada 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, Kamis (18/1/2025) malam WITA. Dalam operasi tersebut, enam orang langsung diamankan dan diperiksa di Markas Polres HSU.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penangkapan tersebut.
“Sampai saat ini, enam orang sudah diamankan,” ujar Budi kepada jurnalis di Jakarta, Kamis malam.
Menurut Budi, peminjaman ruang kepolisian dilakukan semata-mata untuk kepentingan pemeriksaan awal. Ia juga menegaskan bahwa tim KPK masih melakukan rangkaian kegiatan tangkap tangan di wilayah tersebut.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.
OTT di Bekasi: Bupati Bekasi Ikut Diciduk
Sebelum operasi di HSU, KPK lebih dulu menggelar OTT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam operasi ini, penyidik menangkap 10 orang, termasuk Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Tak hanya menangkap para pihak, KPK juga menyegel ruang kerja Bupati Bekasi sebagai bagian dari proses penyidikan. OTT ini menjadi salah satu kasus paling disorot publik karena melibatkan kepala daerah aktif di wilayah strategis penyangga ibu kota.
Kasus Bekasi ini menegaskan bahwa sektor pemerintahan daerah masih menjadi salah satu titik rawan praktik suap, terutama terkait perizinan, proyek, dan pengadaan barang/jasa.
Rekam Jejak 11 OTT KPK Sepanjang 2025
Berikut daftar lengkap 11 OTT KPK sepanjang 2025, disusun secara kronologis:
1. OTT di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan
KPK mengawali 2025 dengan OTT yang menjerat anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap proyek infrastruktur.
2. OTT di Sumatera Utara (Juni 2025)
Operasi dilakukan terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
3. OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar (7–8 Agustus 2025)
Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. OTT dilakukan lintas wilayah karena alur transaksi yang melibatkan banyak pihak.
4. OTT Kerja Sama Pengelolaan Kawasan Hutan (13 Agustus 2025)
KPK melakukan penindakan di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan, sektor yang selama ini dikenal rawan konflik kepentingan.
5. OTT Kementerian Ketenagakerjaan (20 Agustus 2025)
Kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 yang menyeret Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu.
6. OTT Gubernur Riau (3 November 2025)
KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.
7. OTT Bupati Ponorogo (7 November 2025)
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko diciduk dalam kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek di RSUD dr. Harjono, serta gratifikasi lainnya.
8. OTT Bupati Lampung Tengah (9–10 Desember 2025)
KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya terkait dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Lampung Tengah.
9. OTT Tangerang (17–18 Desember 2025)
Operasi ini menjerat seorang jaksa, dua pengacara, dan enam pihak swasta. KPK menyita uang tunai sekitar Rp 900 juta sebagai barang bukti.
10. OTT Kabupaten Bekasi (18 Desember 2025)
KPK menangkap 10 orang, termasuk Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, serta menyegel ruang kerja bupati.
11. OTT Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (18 Januari 2025)
Sebanyak enam orang diamankan dan masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK.
Pola dan Sektor Rawan Korupsi
Dari daftar 11 OTT KPK sepanjang 2025, terlihat jelas beberapa pola berulang. Proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga pengelolaan sumber daya alam masih menjadi ladang subur praktik korupsi.
KPK dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa OTT bukan tujuan akhir. Penindakan ini diharapkan memberi efek jera sekaligus menjadi pintu masuk pembenahan sistem.
Sebagai lembaga penegak hukum, KPK juga kerap mengingatkan pentingnya pencegahan, mulai dari transparansi anggaran, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal di instansi pemerintah.
Dampak bagi Tata Kelola Pemerintahan
Maraknya OTT sepanjang 2025 menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat dan daerah. Kepercayaan publik bisa terkikis jika kasus serupa terus berulang.
Namun di sisi lain, konsistensi KPK dalam melakukan penindakan juga menunjukkan bahwa hukum masih bekerja. Seperti sering disampaikan pimpinan KPK dalam pernyataan resminya, lembaga ini berkomitmen menindak siapa pun tanpa pandang jabatan.
Ke depan, publik tentu menanti apakah rangkaian OTT ini akan diikuti dengan perbaikan sistemik, bukan sekadar penangkapan demi penangkapan.