Beritaterkini – Fenomena ujaran kebencian berbasis ras makin sering mencuat ke ruang publik, terutama sejak media sosial jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Unggahan, komentar, atau video bernuansa menghina ras tertentu bisa menyebar dalam hitungan menit dan memicu reaksi luas dari masyarakat.

Di tengah derasnya arus informasi itu, muncul pertanyaan mendasar: apa sebenarnya dasar hukum yang mengatur penghinaan ras di Indonesia, seberapa berat ancaman pidananya, dan bagaimana aturan tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum? Tak sedikit pula yang masih bingung membedakan antara kritik, opini keras, dan ujaran kebencian yang bisa berujung pidana.

Artikel ini membahas secara komprehensif hukuman pidana bagi penghina ras di Indonesia, mulai dari landasan hukum di KUHP dan UU ITE, praktik penegakan di lapangan, hingga dinamika pro dan kontra yang terus berkembang. Disusun dengan bahasa santai namun tetap faktual, artikel ini diharapkan bisa memberi gambaran utuh sekaligus kontekstual bagi pembaca.

Dasar Hukum Penghinaan Ras di Indonesia

Pengaturan mengenai penghinaan ras atau ujaran kebencian berbasis identitas tidak berdiri pada satu aturan saja. Di Indonesia, ketentuan ini tersebar dalam beberapa regulasi pidana yang saling berkaitan.

Pasal-Pasal KUHP yang Relevan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada tiga pasal yang paling sering dijadikan dasar penjeratan kasus penghinaan terhadap golongan, termasuk ras dan etnis.

Pasal 156 KUHP

Pasal ini mengatur larangan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia di muka umum. Ancaman pidananya berupa penjara paling lama 4 tahun atau denda.

Rumusan “golongan” dalam pasal ini mencakup kelompok yang dibedakan berdasarkan ras, asal-usul, kewarganegaraan, hingga agama. Karena sifatnya umum, pasal ini cukup sering digunakan dalam kasus ujaran kebencian.

Pasal 156a KUHP

Berbeda dengan Pasal 156, Pasal 156a lebih spesifik menyoroti permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama. Ancaman pidananya lebih berat, yakni penjara paling lama 5 tahun.

Meski fokus utamanya agama, dalam praktik, pasal ini kerap bersinggungan dengan isu ras dan etnis, terutama di masyarakat yang identitas ras dan agama saling berkaitan.

Pasal 157 KUHP

Pasal ini mengatur perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan maupun gambar yang berisi permusuhan atau penghinaan terhadap golongan. Ancaman hukumannya penjara maksimal 2 tahun 6 bulan.

Pasal 157 biasanya digunakan ketika unsur penyebaran konten menjadi fokus utama perkara.

Peran UU ITE dalam Kasus Penghinaan Ras

Ketika penghinaan ras dilakukan melalui media elektronik—seperti media sosial, forum daring, atau aplikasi pesan—Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum tambahan.

Dalam beberapa versi dan perubahannya, UU ITE mengatur larangan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Ancaman pidananya berada di kisaran 4 hingga 6 tahun penjara, disertai denda yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa pasal-pasal UU ITE tidak boleh diterapkan secara serampangan. Penegak hukum diminta memperhatikan konteks, niat, serta dampak nyata dari suatu pernyataan agar tidak membungkam kebebasan berpendapat yang sah.

Bagaimana Penegakan Hukumnya di Lapangan?

Dalam praktik, aparat penegak hukum sering menggunakan kombinasi pasal KUHP dan UU ITE, terutama jika kasus bermula dari unggahan di media sosial.

Unsur yang Paling Sering Diperdebatkan

Beberapa unsur hukum kerap menjadi titik krusial dalam persidangan, antara lain:

• Makna “di muka umum”

• Ada atau tidaknya niat menghasut kebencian

• Dampak sosial dari pernyataan tersebut

Perbedaan penafsiran antarperkara membuat putusan pengadilan tidak selalu seragam. Kondisi ini mendorong banyak ahli hukum untuk meminta pedoman penegakan yang lebih jelas dan konsisten.

Data dan Tren Ujaran Kebencian Terbaru

Pemantauan media sosial oleh lembaga independen pada periode September 2023 hingga Maret 2024 menganalisis sekitar 1,45 juta teks digital. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan ujaran kebencian terhadap kelompok rentan, terutama saat momentum politik seperti pemilu.

Sejalan dengan itu, Komnas HAM mencatat ribuan laporan dugaan pelanggaran HAM sepanjang 2023, dengan tren kenaikan pada kasus diskriminasi dan ujaran kebencian. Data ini memperkuat fakta bahwa ruang digital menjadi medan utama penyebaran penghinaan berbasis ras, etnis, dan agama.

Perspektif Internasional dan Komitmen Indonesia

Indonesia telah meratifikasi International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Artinya, negara memiliki kewajiban hukum internasional untuk mencegah dan menghukum segala bentuk diskriminasi rasial.

Komitmen ini sering dijadikan dasar oleh pemerintah dan aparat penegak hukum bahwa pengaturan pidana terkait penghinaan ras bukan sekadar kebijakan domestik, melainkan bagian dari tanggung jawab global Indonesia.

Pro dan Kontra Kriminalisasi Penghinaan Ras

Kelompok Pendukung Penegakan Tegas

Pendukung penegakan pidana menilai ujaran kebencian berbasis ras dapat:

• Merendahkan martabat manusia

• Memicu konflik horizontal

• Mengancam kohesi sosial

Bagi mereka, pidana diperlukan sebagai efek jera dan bentuk perlindungan negara terhadap kelompok rentan.

Kelompok Pengkritik

Di sisi lain, kritik muncul karena pasal-pasal tersebut dianggap:

• Multitafsir

• Rentan disalahgunakan

• Berpotensi menimbulkan chilling effect terhadap kebebasan berekspresi

Sejumlah akademisi merekomendasikan pendekatan alternatif, seperti restorative justice, sanksi administratif, atau gugatan perdata dalam kasus tertentu.

Jika Menjadi Korban Penghinaan Ras, Apa yang Harus Dilakukan?

Bagi korban, ada beberapa langkah praktis yang bisa ditempuh:

1. Kumpulkan bukti: tangkapan layar, tautan, waktu unggahan, dan identitas akun.

2. Laporkan ke polisi dengan membawa bukti lengkap.

3. Ajukan pengaduan ke Komnas HAM jika diperlukan.

4. Pertimbangkan jalur perdata untuk menuntut ganti rugi.

Langkah-langkah ini penting agar kasus memiliki dasar pembuktian yang kuat.

Arah Reformasi Hukum ke Depan

Pemerintah tengah melakukan penyempurnaan KUHP dan revisi UU ITE. Arah kebijakannya menekankan:

• Kejelasan unsur delik

• Mekanisme aduan yang lebih terstruktur

• Penegakan hukum yang proporsional

Ke depan, teknologi pendeteksian ujaran kebencian akan makin banyak digunakan, namun tetap perlu pengawasan ketat agar tidak melanggar hak warga negara.

Kesimpulan

Hukuman pidana bagi penghina ras di Indonesia merupakan instrumen penting untuk melindungi martabat manusia dan menjaga ketertiban sosial. Namun tantangannya terletak pada penerapan yang adil, konsisten, dan tidak berlebihan. Keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kelompok rentan menjadi kunci agar hukum benar-benar berfungsi sebagai alat keadilan, bukan alat pembungkam.