Beritaterkini – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara soal penunjukan Bendahara Umum Golkar, Sari Yuliati, sebagai Wakil Ketua DPR RI. Langkah ini dilakukan untuk menggantikan posisi Adies Kadir yang mundur dari DPR setelah terpilih sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Penunjukan tersebut langsung menyita perhatian publik, terutama karena menyangkut isu keterwakilan perempuan di posisi strategis lembaga legislatif. Golkar menilai keputusan ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari komitmen politik jangka panjang.
Bahlil menegaskan, Partai Golkar ingin menunjukkan sikap tegas sebagai partai modern yang inklusif, menjunjung kesetaraan gender, dan memberikan ruang kepemimpinan yang sama bagi seluruh kader tanpa membedakan latar belakang.
Bahlil Lahadalia Buka Suara soal Penunjukan Sari Yuliati
Penegasan Komitmen Golkar terhadap Kesetaraan Gender
Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa penunjukan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI merupakan keputusan yang disadari sepenuhnya oleh partai. Menurutnya, Golkar tidak setengah-setengah dalam memberikan kepercayaan kepada kader perempuan.
“Kita tidak tanggung-tanggung menempatkan kader. Bukan lagi pimpinan komisi, tapi langsung pimpinan DPR. Perempuan punya hak yang sama, masa laki-laki saja. Kalau ini, saya bela perempuan,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Sabtu (31/1/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Golkar memandang kapasitas dan kompetensi sebagai faktor utama, bukan jenis kelamin. Dalam konteks ini, Sari Yuliati dinilai layak menduduki posisi strategis di parlemen.
Dukungan Golkar terhadap Putusan MK soal Keterwakilan Perempuan
30 Persen Perempuan di Alat Kelengkapan Dewan
Selain menyoroti aspek kesetaraan gender, Bahlil juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam kepemimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Menurut Bahlil, keputusan MK tersebut sejalan dengan arah politik Partai Golkar yang mendorong emansipasi dan peran aktif perempuan dalam pengambilan keputusan strategis.
“Setiap kader memiliki hak yang sama. Selama ini kita bicara soal gender dan emansipasi. Bahkan MK sudah memutuskan bahwa secara proporsional 30 persen perempuan harus menduduki jabatan-jabatan tertentu. Bagi Golkar, itu sesuatu yang baik,” tegasnya.
Ia menilai, regulasi tersebut bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga kebutuhan politik untuk menciptakan kepemimpinan yang lebih representatif.
Sari Yuliati Dinilai Representasi Kader Perempuan Golkar
Dari Bendahara Umum ke Pimpinan DPR
Sari Yuliati bukan sosok baru di internal Golkar. Sebagai Bendahara Umum, ia dikenal memiliki pengalaman organisasi dan kemampuan manajerial yang kuat. Penunjukannya sebagai Wakil Ketua DPR RI dinilai sebagai bentuk promosi berbasis kinerja.
Golkar melihat bahwa kader perempuan tidak seharusnya hanya ditempatkan pada posisi administratif atau simbolis. Dengan menduduki kursi pimpinan DPR, Sari Yuliati diharapkan dapat berperan aktif dalam proses legislasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan politik nasional.
Langkah ini juga dipandang sebagai sinyal kuat bahwa Golkar serius mendorong regenerasi kepemimpinan yang inklusif dan adaptif terhadap tuntutan zaman.
Latar Belakang Pergantian Wakil Ketua DPR
Adies Kadir Mundur karena Terpilih Jadi Hakim MK
Penunjukan Sari Yuliati dilakukan menyusul pengunduran diri Adies Kadir dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI. Adies diketahui telah resmi terpilih dan dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi.
Sesuai mekanisme internal dan aturan perundang-undangan, kursi pimpinan DPR yang ditinggalkan Adies kemudian diisi oleh kader Partai Golkar. Dalam proses tersebut, Golkar memutuskan menunjuk Sari Yuliati sebagai pengganti.
Keputusan ini sekaligus memastikan keberlanjutan fungsi pimpinan DPR tanpa mengganggu stabilitas kerja lembaga legislatif.
Dampak Politik dan Pesan ke Publik
Golkar Ingin Tampil sebagai Partai Modern
Pengamat politik menilai langkah Golkar ini memiliki makna simbolik sekaligus strategis. Di satu sisi, penunjukan Sari Yuliati memperkuat narasi kesetaraan gender. Di sisi lain, Golkar ingin mempertegas posisinya sebagai partai yang responsif terhadap perkembangan hukum dan tuntutan representasi publik.
Bagi publik, keputusan ini menjadi indikator bahwa keterwakilan perempuan di level pimpinan nasional bukan lagi wacana, tetapi mulai diwujudkan secara konkret.
Kesimpulan
Bahlil Lahadalia menegaskan penunjukan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI bukan keputusan seremonial, melainkan bagian dari komitmen Partai Golkar terhadap kesetaraan gender dan reformasi politik. Dukungan terhadap putusan MK soal kuota 30 persen perempuan menjadi dasar kuat kebijakan ini.
Dengan menempatkan kader perempuan di posisi strategis, Golkar ingin menunjukkan bahwa kepemimpinan politik bersifat inklusif, berbasis kapasitas, dan relevan dengan semangat demokrasi modern.