Beritaterkini – Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan status darurat sampah nasional menyusul memburuknya kondisi pengelolaan sampah di berbagai daerah. Kebijakan ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk di DKI Jakarta sebagai wilayah dengan beban sampah terbesar di Indonesia.
Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Anggaran Rp3 triliun pengelolaan sampah Jakarta disorot oleh DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan peninjauan serius terhadap efektivitas penggunaan anggaran yang nilainya sangat besar tersebut.
Sorotan ini tidak hanya menyasar besaran anggaran, tetapi juga hasil nyata di lapangan. DPRD ingin memastikan bahwa belanja persampahan benar-benar berdampak pada pengurangan volume sampah, peningkatan daur ulang, serta penurunan ketergantungan Jakarta terhadap sistem pembuangan akhir.
Status Darurat Sampah Nasional Jadi Peringatan Serius
Penetapan status darurat sampah nasional oleh Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa persoalan sampah telah memasuki fase krisis. Sejumlah daerah dilaporkan mengalami kelebihan kapasitas tempat pembuangan akhir, minimnya fasilitas pengolahan, hingga rendahnya tingkat pemilahan sampah dari sumbernya.
Dalam kebijakan tersebut, pemerintah pusat juga meminta DPRD di setiap daerah untuk memperketat fungsi pengawasan serta mendorong lahirnya kebijakan persampahan yang lebih tegas dan terukur.
Bagi Jakarta, kebijakan ini menjadi tekanan sekaligus momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh, mengingat ibu kota selama ini menjadi penyumbang sampah harian terbesar di Indonesia.
Anggaran Rp3 Triliun Pengelolaan Sampah Jakarta Disorot DPRD
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengungkapkan bahwa anggaran pengelolaan sampah di Jakarta saat ini mencapai lebih dari Rp3 triliun per tahun.
“Untuk DKI Jakarta, anggaran pengelolaan sampah saat ini mencapai lebih dari Rp3 triliun per tahun,” ujar Wibi, Minggu, 25 Januari 2026.
Anggaran tersebut mencakup berbagai pos penting, mulai dari operasional pengangkutan sampah, pengolahan, hingga pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang selama ini menjadi tumpuan utama Jakarta.
Komponen Belanja Persampahan Jakarta
Secara umum, belanja persampahan DKI Jakarta meliputi biaya armada truk sampah, bahan bakar, operasional petugas, pengelolaan TPST Bantargebang, serta program-program pengolahan sampah di tingkat kota dan kelurahan.
Namun, DPRD menilai besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya sebanding dengan kondisi faktual di lapangan. Tumpukan sampah masih menjadi pemandangan rutin, dan ketergantungan terhadap landfill masih sangat tinggi.
DPRD Pertanyakan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran
Wibi Andrino menegaskan bahwa fokus DPRD bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan memastikan efektivitas belanja persampahan.
“Yang menjadi fokus kami adalah apakah belanja persampahan ini benar-benar berdampak pada pengurangan sampah dari hulu, peningkatan daur ulang, serta menurunkan ketergantungan pada landfill,” tegasnya.
Pernyataan ini mencerminkan pendekatan berbasis kinerja yang kini mulai didorong DPRD. Artinya, anggaran besar harus diikuti dengan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur.
Pengurangan Sampah dari Hulu Masih Lemah
Salah satu sorotan utama DPRD adalah lemahnya pengurangan sampah dari sumber atau hulu, seperti rumah tangga, pasar, dan kawasan komersial. Pemilahan sampah belum berjalan optimal, sementara kesadaran masyarakat masih menjadi tantangan besar.
Padahal, pengelolaan sampah modern menempatkan pengurangan dari hulu sebagai kunci utama, bukan hanya mengandalkan pengangkutan dan pembuangan akhir.
Ketergantungan pada TPST Bantargebang Perlu Dikaji Ulang
DPRD DKI Jakarta juga menilai pola penanganan sampah yang masih bertumpu pada pembuangan akhir perlu dikaji ulang secara serius. Ketergantungan pada TPST Bantargebang dinilai berpotensi menciptakan masalah berulang tanpa solusi jangka panjang.
Dalam berbagai kajian lingkungan, pendekatan landfill konvensional dianggap tidak berkelanjutan, terutama untuk kota megapolitan seperti Jakarta dengan produksi sampah harian yang sangat tinggi.
Dorongan Pemanfaatan Teknologi Pengolahan Sampah
Sebagai alternatif, DPRD mendorong pemanfaatan teknologi pengolahan sampah yang lebih modern, seperti pengolahan berbasis daur ulang, pengomposan skala besar, hingga teknologi waste to energy yang ramah lingkungan.
Pendekatan ini dinilai sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan praktik yang telah diterapkan di sejumlah kota besar dunia.
Penguatan Kebijakan Berbasis Kinerja dan Kolaborasi Wilayah
Selain teknologi, DPRD juga mendorong penguatan kebijakan persampahan berbasis kinerja. Artinya, setiap program harus memiliki target yang jelas, mulai dari penurunan volume sampah, peningkatan tingkat daur ulang, hingga efisiensi biaya.
Wibi Andrino menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah dalam mengatasi persoalan sampah Jakarta. Mengingat TPST Bantargebang berada di wilayah penyangga, kerja sama antardaerah menjadi faktor krusial agar pengelolaan sampah tidak menimbulkan konflik sosial dan lingkungan.
“Masalah sampah tidak bisa terus diselesaikan dengan pola lama yang berulang tanpa terobosan,” pungkasnya.
Dampak Kebijakan Darurat Sampah bagi Jakarta
Status darurat sampah nasional diperkirakan akan mendorong percepatan evaluasi kebijakan di tingkat daerah, termasuk Jakarta. DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan anggaran besar benar-benar digunakan secara efektif dan akuntabel.
Pengamat kebijakan publik menilai sorotan terhadap anggaran Rp3 triliun pengelolaan sampah Jakarta merupakan langkah penting untuk mendorong transparansi dan inovasi. Tanpa evaluasi menyeluruh, anggaran besar berisiko hanya menjadi rutinitas tahunan tanpa perubahan signifikan.
Penutup
Sorotan DPRD DKI Jakarta terhadap anggaran pengelolaan sampah menandai keseriusan legislatif dalam merespons status darurat sampah nasional. Evaluasi menyeluruh, penguatan kebijakan berbasis kinerja, serta pemanfaatan teknologi menjadi kunci agar persoalan sampah tidak terus berulang.
Ke depan, publik menanti langkah konkret dari pemerintah daerah dan DPRD agar anggaran triliunan rupiah benar-benar menghadirkan perubahan nyata, bukan sekadar angka besar di atas kertas.