WNI di Arab Saudi Menerima Sosialisasi Pemilu
JawaPos.com–Tim Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) melaksanakan sosialisasi pemilu perdana di daerah tapal batas Arab Saudi, Tabuk, pada 3-4 Maret.…
DMI Haramkan Pengurus Masjid Beri Panggung Bagi Tokoh Politik
JawaPos.com– Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III Dewan Masjid Indonesia melarang semua pengurus masjid memberikan panggung bagi tokoh politik menjelang Pemilihan…
Selain Soal Pemilu, Hasto PDIP dan Romy PPP Kompak Nostalgia Masa Lalu
JawaPos.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membenarkan ada pertemuan dengan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan…
PKB: Menunda Pemilu sama Saja Merampas Hak Rakyat
JawaPos.com – Juru Bicara DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mikhael Sinaga menilai putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait penundaan…
PKB: Putusan PN Pusat Soal Penundaan Pemilu Rampas Hak Politik Rakyat
JawaPos.com – Juru Bicara DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mikhael Sinaga menilai putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait penundaan…
Siapkan 16.320 Saksi, PDIP Surabaya Sebut 1 Suara Pun Jangan Hilang
JawaPos.com–Kader-kader PDI Perjuangan Kota Surabaya semakin memantapkan diri untuk menyongsong Pemilu 14 Februari 2024. Salah satunya, dengan mempersiapkan saksi sejak…
Penundaan Pemilu 2024, Pengamat Sebut Putusan PN Jakpus Sesat
JawaPos.com – Praktisi hukum Andri W Kusuma menyebut putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait penghentian tahapan Pemilu 2024, telah…
Jokowi Dukung KPU Tolak Penundaan Pemilu
JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta…
Jokowi Dukung KPU Banding Putusan PN Jakpus Soal Penundaan Pemilu
JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung KPU RI untuk mengajukan upaya hukum banding, terkait putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta…
ICW Sebut Putusan PN Jakpus Minta Tunda Pemilu Kental Nuansa Politis
JawaPos.com – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dinilai secara serampangan dan ugal-ugalan menganulir mandat konstitusi, tepatnya Pasal 22E Undang-Undang Dasar…