Mahfud MD Sebut Pencabutan Larangan Bukber Cukup Gampang
JawaPos.com – Meski menimbulkan kegaduhan, belum ada tanda-tanda Presiden Joko Widodo akan mencabut surat edaran larangan buka bersama (bukber) bagi…
KPK Sentil Mahfud, Sebut Transaksi Rp 349 T Tak Lengkap Infonya
JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyentil Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal transaksi…
Mahfud MD Tegaskan Akan Hadiri Raker dengan Komisi III DPR
JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan akan menghadiri rakat kerja (raker) bersama…
DPR Panggil Mahfud MD dan Sri Mulyani Soal Transaksi Rp 349 Triliun
JawaPos.com – Komisi III DPR RI akan memanggil Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Kepala PPATK…
Mahfud MD: Pemilu Proses Mencari Pemimpin dan Wakil Rakyat yang Baik
Mahfud menyampaikan pandangannya terkait dengan perkembangan penyelenggaraan pemilu di Indonesia selama ini.
PPATK: Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun Terindikasi TPPU
JawaPos.com – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dengan tegas menyatakan bahwa transaksi mencurigakan sebesar Rp…
Mahfud Tak Permasalahkan Rumah Ibadah Dijadikan Tempat Diskusi Politik
JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tak mempermasalahkan tempat ibadah digunakan untuk membicarakan…
Mahfud: Kemenkeu Sepakat Lanjutkan Penyelesaian LHA Terduga TPPU
JawaPos.com-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan Kementerian Keuangan sepakat melanjutkan penyelesaian seluruh Laporan Hasil Analisis (LHA)…
Transaksi Janggal Rp 349 T di Kemenkeu Diduga Kategori Pencucian Uang
JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 triliun…
Mahfud MD: Paksakan Pemilu Ditunda Timbulkan Problem Hukum
JawaPos.com – Menkopolhukam Mahfud MD saat kunjungan kerja ke Sulawesi Utara mengatakan akan timbul problem hukum kalau penundaan pemilu dipaksakan.…