JawaPos.com – Kemacetan parah yang terjadi di Kabupaten Batanghari sejak Selasa (28/2) butuh ketegasan Gubernur. Menurut pengamat kebijakan publik dan pemerintah Dr. Noviardi Ferzi, kunci mengurai kemacetan ada pada ketegasan orang nomor satu di Jambi tersebut.
“Seharusnya gubernur memainkan skala prioritas, kepentingan rakyat pengguna jalan atau pengusaha. Tidak bisa solusi tengah hari ini,” tegasnya dikutip dari Jambi Ekspres (Jawa Pos Group), Jumat (3/3).
Bahkan akademisi STIE Jambi ini, menyebut Gubernur bisa mengusulkan moratorium (penangguhan) angkutan batu bara pada pemerintah pusat. Sayangnya, gubernur tak melakukan itu.
“Makanya harus ada prioritas, jangan sampai kepentingan 10 ribu sopir mengorbankan kepentingan jutaan orang (pengendara),” katanya.
Kemarin Rabu (1/3), guna mengurai kemacetan di Batanghari, Polres Sarolangun mengalihkan jalur dari arah Sarolangun menuju Kota Jambi untuk sementara. Kasat Lantas Polres Sarolangun, AKP Marsani mengimbau, agar para pengendara dari daerah Kerinci, Bangko, Sarolangun dan Musi Rawas mengambil jalur Bungo.
“Saya saat ini sedang berada di simpang Jambi, dan yang mana dari malam tadi informasi dari Kasat Lantas Polres Batanghari itu terjadi kemacetan,” katanya.
Kemacetan total yang terjadi diwilayah Batanghari, kata AKP Marsani, terjadi mulai dari daerah Karmeo, Jebak hingga Tembesi Batanghari. Di sisi lain, sopir batu bara juga mengeluhkan aturan yang dibuat pemerintah tidak boleh melintas dari pukul 06.00 hingga pukul 18.00 WIB.
“Jam 6 kita sudah distop pemuda di Koto Boyo. Parkir kita diminta Rp 25.000,” akunya.
Seharusnya, uang Rp 25.000 untuk parkir bisa untuk biaya makan. Ditambah uang minyak membengkak karena terjebak macet. “Biasanya 2 hari bisa bongkar, sekarang 4 hari baru bisa bongkar,” ucapnya.
Kadis ESDM Dicopot
Kamis (2/3) malam, tiga pejabat lama tak diperpanjanga masa jabatannya. Salah satunya adalah Harry Andria yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis ESDM.
Saat ditanya terkait pencopotan Harry Andria sebagai Kadis ESDM selaku karena polemik batu bara di Jambi yang tak kunjung selesai, Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Abdullah Sani menyebut bukan lantaran masalah itu. Melainkan karena tidak diperpanjang jabatannya karena telah lima tahun menjabat di posisi tersebut.
“Tidak dicopot, hanya tak diperpanjang,” kilah Wagub.
Sebelumnya diberitakan, macet total terjadi di Jalan Nasional Kabupaten Batanghari tepatnya di Jalan Lintas Tembesi-Sarolangun sejak Selasa (28/2) hingga Rabu (1/3). Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Atma Jaya mengatakan, pihaknya telah diperintahkan langsung oleh Gubernur Jambi meninjau lokasi kemacetan di sekitar Tembesi.
Tak ada faktor tunggal penyebab kemacetan. Selasa lalu, puluhan angkutan sopir batu bara berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jambi. Lapangan depan kantor Gubernur Jambi dipenuhi truk batu bara.
Aksi para sopir ini dilakukan pascarapat Pemerintah Provinsi Jambi dengan Plh Dirjen Minerba ESDM pada Senin (27/2) tentang aturan baru truk batu bara.
KS Bara Jambi yang notabenenya masyarakat dan pemilik mobil yang menjadi sopir angkutan batu bara meminta ikut dimasukkan ke dalam daftar angkutan batu bara di Provinsi Jambi. Ketua KS Bara Jambi Gustur meminta agar mobil angkutan batu bara milik perusahaan dihapuskan.