Berita Terkini – Belakangan ini, kabar soal pajak rumah kontrakan yang akan diberlakukan pemerintah pada 2027 ramai diperbincangkan. Banyak pemilik properti sewa yang langsung khawatir, seolah pemerintah akan memungut pajak baru yang bakal membebani mereka. Padahal, situasinya tidak sesederhana — dan sepanasnya — yang beredar di media sosial maupun grup-grup chat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akhirnya angkat bicara untuk meluruskan kabar yang berkembang di masyarakat. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawati, menegaskan bahwa pajak atas penghasilan dari menyewakan tanah maupun bangunan — termasuk rumah kontrakan — bukan merupakan kebijakan baru. Aturan ini sudah ada dan berlaku sejak lama di dalam sistem perpajakan Indonesia.

Lantas, mengapa isu ini tiba-tiba mencuat? Dan yang lebih penting, apa sebenarnya yang harus dipahami oleh para pemilik rumah kontrakan terkait kewajiban perpajakan mereka? Artikel ini merangkum semuanya secara lengkap dan praktis agar kamu bisa mengambil langkah yang tepat.

Asal Muasal Isu Pajak Rumah Kontrakan 2027

Isu ini bermula dari Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027. Dalam forum tersebut, muncul wacana tentang optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak properti, termasuk persewaan. Wajar jika kemudian publik membaca ini sebagai sinyal bahwa pemerintah akan “mengejar” para pemilik rumah kontrakan dengan aturan pajak baru yang lebih ketat.

Namun DJP meluruskan: wacana optimalisasi bukan berarti pembentukan jenis pajak baru. Inge menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada usulan program kerja spesifik DJP pada tahun 2027 yang secara khusus menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewa. Artinya, tidak ada “operasi khusus” yang sedang dirancang untuk memburu para pemilik kontrakan secara masif.

“Pemerintah terus berupaya memperkuat kepatuhan perpajakan dan mengoptimalkan penerimaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Inge, dikutip dari KONTAN, Senin (10/8/2026).

Pajak Sewa Properti Sudah Lama Ada, Ini Dasarnya

Bagi sebagian pemilik rumah kontrakan, terutama yang baru pertama kali mendengar soal kewajiban ini, mungkin ada rasa terkejut. Namun faktanya, pajak penghasilan atas persewaan properti sudah diatur secara resmi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

Apa Saja yang Termasuk Objek Pajak?

Berdasarkan PP tersebut, penghasilan yang diperoleh dari menyewakan berbagai jenis properti — mulai dari rumah biasa, rumah kos, ruko, apartemen, gudang, hingga bangunan lainnya — dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final. Jadi, cakupannya cukup luas dan tidak terbatas hanya pada rumah kontrakan skala besar.

Berapa Besaran Tarifnya?

Tarif yang dikenakan adalah PPh Final sebesar 10 persen dari nilai bruto sewa. Perlu digarisbawahi: dasar penghitungannya adalah total nilai sewa yang diterima, bukan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional atau perawatan properti.

Sebagai contoh konkret: jika kamu menyewakan rumah dengan nilai kontrak Rp 100 juta per tahun, maka PPh Final yang harus dibayarkan adalah Rp 10 juta. Tidak ada pengurangan untuk biaya renovasi, cicilan, atau pengeluaran lain yang kamu keluarkan sebagai pemilik properti. Inilah yang disebut dengan skema “final” — pajak dihitung langsung dari nilai bruto tanpa mekanisme pengurang.

Mekanisme Pembayaran: Siapa yang Bertanggung Jawab?

Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas penghasilan dari persewaan properti diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.03/2020. Dalam praktiknya, mekanisme pembayaran pajak ini bergantung pada siapa pihak yang menyewa propertimu.

Jika Disewa oleh Badan Usaha atau Instansi Pemerintah

Apabila penyewa adalah badan usaha atau instansi pemerintah yang telah ditunjuk sebagai pemotong pajak, maka PPh Final umumnya langsung dipotong oleh pihak penyewa. Kamu sebagai pemilik properti akan menerima nilai sewa yang sudah dikurangi pajak, dan penyewa yang bertanggung jawab menyetorkannya ke negara. Cukup simpel dari sisi pemilik, karena administrasinya ditangani penyewa.

Jika Disewa oleh Individu atau Perorangan

Situasinya berbeda jika penyewa adalah individu atau perorangan biasa. Dalam kondisi ini, kewajiban membayar pajak berada sepenuhnya di tangan kamu sebagai pemilik properti. Kamu wajib menghitung sendiri, menyetorkan, dan melaporkan PPh Final tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Inilah yang sering kali luput dari perhatian banyak pemilik rumah kontrakan skala kecil.

Pendekatan DJP: Berbasis Data, Bukan Serangan Massal

Salah satu hal penting yang disampaikan DJP dan layak untuk dipahami adalah soal pendekatan pengawasan yang mereka terapkan. DJP tidak akan secara membabi buta mengejar setiap orang yang memiliki rumah sewaan.

Pengawasan kepatuhan wajib pajak dilakukan menggunakan pendekatan berbasis data dan analisis risiko. Artinya, DJP akan melihat profil wajib pajak secara menyeluruh — bukan hanya karena seseorang kebetulan memiliki properti yang disewakan. Tingkat risiko kepatuhan perpajakan menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang akan mendapat perhatian lebih dari otoritas pajak.

Hal ini penting mengingat karakteristik pemilik rumah kontrakan di Indonesia sangat beragam. Ada yang memiliki puluhan unit properti sebagai bisnis utama, namun tidak sedikit pula yang hanya punya satu atau dua kamar kontrakan sebagai penghasilan tambahan untuk membantu kebutuhan sehari-hari. DJP mengakui keragaman ini dan berkomitmen menjalankan pengawasan secara terukur dan proporsional.

Selain pendekatan berbasis risiko, DJP juga mengedepankan langkah persuasif dan edukatif. Tujuannya adalah mendorong masyarakat untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya, bukan sekadar karena takut terkena sanksi. Prinsip keadilan dan kepastian hukum juga menjadi landasan dalam setiap tindakan pengawasan yang dilakukan.

Ke Depan: Optimalisasi, Bukan Penambahan Beban Baru

Wacana optimalisasi penerimaan pajak dari sektor persewaan properti pada 2027 lebih tepat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk memperluas basis penerimaan negara — bukan menciptakan beban baru. Selama ini, masih banyak pemilik properti sewa yang belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban PPh Final ini. Di sinilah fokus pemerintah sesungguhnya.

Dalam prosesnya, pemerintah kemungkinan akan memanfaatkan integrasi data antarlembaga serta penguatan sistem Coretax — platform administrasi perpajakan terbaru — untuk mengidentifikasi potensi penerimaan dari sektor persewaan yang belum tergarap secara optimal. Dengan basis data yang semakin solid, kemampuan DJP untuk mendeteksi ketidakpatuhan pun akan meningkat secara signifikan.

Artinya, bagi kamu yang selama ini sudah patuh membayar PPh Final 10 persen atas penghasilan sewa properti, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Namun bagi yang belum, ini adalah waktu yang tepat untuk mulai meluruskan kewajiban perpajakan sebelum pengawasan semakin ketat di masa mendatang.

Kesimpulannya sederhana: pajak rumah kontrakan bukan hal baru, tarifnya sudah jelas 10 persen dari bruto sewa, dan pemerintah tidak sedang merancang kebijakan tambahan yang spesifik menyasar pemilik kontrakan. Yang berubah hanyalah komitmen untuk menegakkan aturan yang sudah ada secara lebih konsisten. Jadi, daripada menunggu dikejar, bukankah lebih bijak untuk proaktif memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan dari sekarang?