Berita Terkini – Ada sinyal yang perlu dicermati oleh siapa pun yang peduli terhadap iklim investasi Indonesia. Hashim Djojohadikusumo, Utusan Presiden Bidang Energi dan Iklim sekaligus Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), secara terbuka menyampaikan bahwa sejumlah investor — baik dari Tiongkok, Hong Kong, maupun komunitas diaspora Indonesia di Amerika Serikat — memendam kekhawatiran serius soal arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan ini disampaikan Hashim bukan di ruang tertutup, melainkan dalam forum pelantikan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah INTI masa bakti 2026–2030 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/8/2026). Momen yang cukup simbolis — sebab forum ini mengumpulkan para pelaku usaha dan tokoh komunitas Tionghoa-Indonesia dari berbagai daerah, tepat ketika kepercayaan investor menjadi salah satu kunci pemulihan ekonomi nasional.

Lalu, seberapa seriuskah kekhawatiran itu? Dan apa respons pemerintah? Mari kita bedah lebih dalam, termasuk agenda besar INTI yang ikut mewarnai diskursus ini.

Suara dari Luar Negeri: Investor Ragu, Pemerintah Dianggap Tidak Pro-Bisnis

Hashim mengutip langsung percakapannya dengan sejumlah kawan dekat yang memiliki investasi aktif di Indonesia. Mereka bukan sekadar pengamat — mereka adalah pelaku usaha nyata yang kini mempertanyakan apakah pemerintahan Prabowo-Gibran berpihak pada kepentingan bisnis.

“Saya mendengar beberapa waktu ini dari kawan-kawan saya dari Tiongkok, dari Hong Kong, kawan-kawan saya orang Jawa di Amerika yang juga punya investasi di tanah air — seolah-olah ada suatu kecemasan, suatu kekhawatiran, bahwa pemerintah Prabowo dan Gibran tidak bersahabat atau tidak pro pengusaha,” ungkap Hashim di hadapan para hadirin.

Pernyataan ini penting karena datang dari orang dalam — saudara kandung Presiden Prabowo sendiri. Artinya, sinyal ini bukan datang dari oposisi atau pengamat luar, melainkan dari lingkaran kepercayaan pemerintah itu sendiri. Jika Hashim pun mengakui adanya kekhawatiran ini, maka narasi bahwa semua baik-baik saja jelas perlu dipertanyakan.

Apa yang Membuat Investor Cemas?

Artikel ini tidak secara eksplisit merinci kebijakan spesifik yang memicu kekhawatiran tersebut. Namun, dari konteks yang ada, keresahan investor umumnya muncul dari ketidakpastian regulasi, sinyal kebijakan yang dianggap proteksionis, atau persepsi bahwa pemerintah lebih mengutamakan agenda politik ketimbang stabilitas ekonomi. Bagi investor asing — terutama dari Tiongkok dan Hong Kong yang sangat sensitif terhadap sinyal geopolitik — kepastian dan konsistensi kebijakan adalah segalanya.

Sementara bagi diaspora Indonesia di Amerika Serikat, kekhawatiran bisa jadi lebih bernuansa: mereka ingin berinvestasi di tanah air, tetapi butuh jaminan bahwa uang mereka tidak akan terjebak dalam birokrasi yang tidak ramah atau kebijakan yang berubah-ubah.

Respons Pemerintah: Terbuka untuk Kritik, tapi Ada Batasnya

Hashim tidak tinggal diam menanggapi kekhawatiran itu. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran pada dasarnya terbuka terhadap kritik dan masukan dari pelaku usaha maupun masyarakat luas.

“Pemerintah Prabowo dan Gibran itu sangat terbuka. Kalau ada kritik silakan, enggak ada masalah. Kritik itu selalu baik kalau membangun,” kata Hashim dengan nada tegas namun santai.

Pesan ini sebenarnya konstruktif — pemerintah mengakui tidak sempurna dan siap menerima masukan. Namun, Hashim juga menambahkan catatan penting: kritik harus tetap berada dalam koridor yang sehat dan tidak berubah menjadi tindakan yang mengganggu stabilitas nasional. “Tapi kritik jangan menjadi kekerasan, jangan jadi makar,” tegasnya.

Di sinilah letak tantangannya. Bagi banyak investor, ruang kritik yang sehat dan kepastian hukum adalah dua hal yang saling berkaitan. Ketika kritik diberi ruang, itu adalah sinyal positif bagi iklim usaha. Namun, penggunaan frasa seperti “makar” dalam konteks kritik bisnis bisa saja dibaca berbeda oleh komunitas internasional yang lebih sensitif terhadap isu kebebasan berekspresi.

Persatuan sebagai Fondasi Kemajuan Ekonomi

Hashim juga membawa pesan yang lebih dalam soal keberagaman dan persatuan. Ia menceritakan pengalamannya bersama Prabowo saat keduanya menjalani tes DNA genetika pada 2023. Hasilnya mengejutkan — di balik nama besar yang identik dengan Jawa dan Eropa, ada pula unsur keturunan India dan Minahasa.

Cerita ini bukan sekadar anekdot. Hashim ingin menyampaikan bahwa identitas “orang Indonesia” jauh lebih cair dan beragam dari yang sering kita bayangkan. Dan justru di situlah kekuatannya.

“Yang saya mau sampaikan bahwa kita yang tinggal, dibesarkan dan merasakan menjadi orang Indonesia — keturunan India, keturunan Eropa, keturunan Tionghoa, keturunan apa pun — kita adalah bangsa Indonesia dan kita bersatu,” ujarnya.

Lebih jauh, Hashim mengaitkan persatuan ini langsung dengan agenda ekonomi: “Tujuan bersatu kita hidup rukun agar bangsa kita sejahtera, bisnis kita maju.” Pesan ini relevan, terutama di forum INTI yang mempertemukan komunitas Tionghoa-Indonesia — kelompok yang secara historis memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, namun kerap menghadapi tantangan sosial-politik tersendiri.

INTI 2026–2030: Agenda Nyata untuk Ekonomi dan Generasi Muda

Di luar pernyataan Hashim, pelantikan kepengurusan baru INTI periode 2026–2030 sendiri membawa agenda yang cukup ambisius. Ketua Umum INTI, dr. Indra Wahidin, menegaskan bahwa kepengurusan baru bukan sekadar seremonial organisasi, melainkan komitmen kerja nyata di berbagai lini.

Program Unggulan yang Disiapkan

Beberapa program yang akan dijalankan mencakup bidang pendidikan, ekonomi, sosial, hukum, dan kebangsaan. Di antaranya adalah Beasiswa Pelangi INTI, Program Magang Berbayar, Imlek Fair, UMKM Fair, serta pembentukan INTI Koperasi. Program-program ini dirancang untuk menjangkau masyarakat luas — bukan hanya komunitas Tionghoa, tetapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Yang menarik, INTI juga akan membentuk Young Entrepreneur Council — sebuah wadah untuk memperkuat keterlibatan generasi muda dalam dunia wirausaha. Di era di mana banyak anak muda kehilangan arah karier, inisiatif seperti ini bisa menjadi jembatan nyata antara potensi dan peluang.

Penguatan Hukum dan Jaringan Internasional

INTI juga memperkuat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH INTI) — sebuah langkah penting mengingat banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan mengakses layanan hukum yang terjangkau. Selain itu, kerja sama Chinese Government Scholarship bersama Kedutaan Besar RRT akan dilanjutkan, membuka lebih banyak peluang pendidikan internasional bagi generasi muda Indonesia.

Penguatan Jaringan di Daerah

Ketua Harian PP INTI, Ulung Rusman, menekankan bahwa salah satu prioritas utama periode ini adalah memperkuat organisasi di daerah. Saat ini, INTI telah hadir di lebih dari 18 provinsi dengan sekitar 80 cabang di tingkat kabupaten dan kota. Target ke depannya jelas: memperluas jangkauan agar program-program INTI benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke pelosok daerah, bukan hanya berpusat di kota-kota besar.

Sekretaris Jenderal PP INTI, Hardy Stefanus, menambahkan bahwa kepengurusan baru juga menyiapkan INTI Award, serta memperkuat komunikasi dengan generasi muda melalui media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Langkah yang tepat — karena di era sekarang, relevansi sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kemampuannya berkomunikasi di ruang digital.

Apa yang Bisa Kita Petik dari Semua Ini?

Pernyataan Hashim soal kekhawatiran investor adalah pengingat bahwa kepercayaan tidak bisa dibangun hanya lewat retorika. Investor — baik asing maupun diaspora — membutuhkan bukti nyata berupa konsistensi kebijakan, kepastian hukum, dan lingkungan usaha yang kondusif. Sementara itu, agenda INTI 2026–2030 menunjukkan bahwa komunitas sipil dan organisasi kemasyarakatan pun bisa berperan aktif dalam memperkuat ekosistem ekonomi nasional — tidak harus menunggu kebijakan pemerintah semata.

Pada akhirnya, pertanyaan yang relevan bukan hanya “apakah pemerintah pro-bisnis?” tetapi juga “apa yang bisa kita — sebagai pelaku usaha, generasi muda, dan warga negara — lakukan untuk ikut mendorong iklim investasi yang sehat?” Karena kemajuan ekonomi bukan urusan pemerintah saja. Itu adalah tanggung jawab bersama.