Berita Terkini – Bayangkan kamu baru saja diterima sebagai calon manajer koperasi desa. Alih-alih langsung belajar soal pembukuan, manajemen stok, atau cara melayani anggota koperasi, kamu malah diminta baris-berbaris di lapangan dan tinggal di barak militer. Terdengar janggal? Itulah yang tengah menjadi sorotan publik belakangan ini setelah program pembekalan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) digelar di sejumlah satuan pendidikan TNI di berbagai daerah.

Program ini memang punya niat baik — mempersiapkan SDM yang tangguh untuk mengelola koperasi desa yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah. Namun, metode yang dipilih menuai tanda tanya besar dari berbagai kalangan. Apakah pendekatan militeristik benar-benar relevan untuk mencetak manajer koperasi yang kompeten? Atau justru ini adalah cerminan dari sebuah kebijakan yang belum sepenuhnya matang dalam perencanaannya?

Pengamat militer Jaleswari Pramodhawardhani, yang akrab disapa Dani, angkat bicara soal isu ini. Pandangannya tajam dan langsung menyentuh inti persoalan: disiplin bukan monopoli TNI, dan koperasi bukan barak. Pernyataannya membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang batas antara ranah militer dan sipil di Indonesia, termasuk bagaimana seharusnya program pemberdayaan ekonomi desa dirancang dan dijalankan.

Disiplin Militer Bukan Satu-Satunya Standar

Salah satu argumen utama yang mendasari program pembekalan ini tampaknya adalah asumsi bahwa TNI identik dengan kedisiplinan tinggi, sehingga pelatihan di lingkungan militer akan mencetak SDM yang lebih disiplin dan teratur. Dani dengan tegas menolak framing tersebut.

“Disiplin itu kan enggak mutlak milik TNI aja. Disiplin ala guru, disiplin ala masyarakat sipil itu kan juga ada,” kata Dani dalam tayangan Gaspol Kompas.com yang dikutip pada Senin (6/7/2026).

Pernyataan ini penting untuk dicerna dengan seksama. Disiplin, dalam konteks yang lebih luas, adalah soal konsistensi, tanggung jawab, dan komitmen terhadap tugas. Seorang guru yang hadir tepat waktu setiap hari, menyiapkan materi ajar, dan mengevaluasi muridnya secara berkala juga menunjukkan disiplin tinggi — tanpa pernah sekalipun baris-berbaris di lapangan. Begitu pula seorang akuntan, apoteker, atau pengelola UMKM yang bekerja dengan sistem dan konsistensi.

Artinya, memaksa calon manajer koperasi menjalani latihan dasar militer bukan sekadar kurang relevan — ia juga mengandung asumsi yang keliru bahwa kedisiplinan hanya bisa dibentuk lewat cara-cara militeristik.

Yang Dibutuhkan Manajer Koperasi Bukan Lari Pagi, Tapi Literasi Keuangan

Dani mempertanyakan relevansi latihan fisik dalam pembekalan tersebut. Menurut dia, calon manajer koperasi justru jauh lebih membutuhkan kemampuan manajerial dan literasi keuangan yang solid.

“Kenapa juga harus lari-lari? Padahal yang dibutuhkan untuk menjadi karyawan koperasi desa atau manajer koperasi desa itu kan lebih kepada hal-hal yang sifatnya manajerial,” ujarnya.

Ini bukan kritik yang berlebihan. Coba kita bayangkan tantangan nyata yang akan dihadapi seorang manajer Kopdes Merah Putih di lapangan. Ia harus bisa membaca laporan keuangan sederhana, memahami arus kas, mengelola stok barang agar tidak terjadi pemborosan, melayani anggota koperasi dengan baik, hingga menjaga transparansi pengelolaan dana. Semua itu adalah keterampilan teknis yang sangat spesifik — dan tidak ada satu pun yang bisa diasah dengan latihan baris-berbaris.

Pembekalan yang ideal, menurut Dani, seharusnya berfokus pada keterampilan mengelola keuangan, mengatur operasional toko agar efektif, serta kemampuan teknis lain yang benar-benar dibutuhkan dalam konteks pengelolaan koperasi. Ini bukan sesuatu yang berlebihan untuk diminta — ini adalah standar minimum yang wajar.

Koperasi dan Militer: Dua Kultur yang Berbeda Akar

Ada dimensi yang lebih dalam dari sekadar soal relevansi pelatihan. Dani menyebut adanya paradoks mendasar antara kultur militer dan kultur koperasi yang perlu dipikirkan serius.

Koperasi, sejak pertama kali diperkenalkan sebagai gerakan ekonomi rakyat, dibangun di atas semangat gotong royong, kesetaraan antar anggota, dan pengambilan keputusan secara kolektif. Nilai-nilai ini sangat berbeda — bahkan bertolak belakang — dengan prinsip dasar organisasi militer yang bertumpu pada hierarki komando, ketaatan tanpa pertanyaan, dan struktur vertikal yang ketat.

Ketika seorang anggota koperasi harus bebas berpendapat dalam rapat anggota tahunan, sementara budaya yang ditanamkan dalam pembekalan justru mengajarkan kepatuhan tanpa diskusi, ada benturan nilai yang bisa berdampak jangka panjang pada cara manajer tersebut bekerja dan berinteraksi dengan komunitas desanya.

“Jadi, ada paradoks-paradoks di sini yang harusnya dijawab,” tegas Dani.

Ketika “Pembangunan” Jadi Tameng yang Membungkam Kritik

Salah satu poin paling kritis yang disampaikan Dani menyentuh soal bagaimana narasi besar kerap digunakan untuk menutup ruang dialog. Ia menilai pemerintah belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai mengapa TNI dilibatkan dalam berbagai urusan sipil, termasuk program koperasi desa ini.

Setiap kali ada kritik yang muncul, jawaban yang datang sering kali berbalut kata-kata seperti “demi pembangunan” atau “kepentingan nasional.” Dan memang, siapa yang mau dicap sebagai pihak yang menghambat pembangunan?

“Ketika kata-kata ‘pembangunan’ itu menjadi argumentasi, siapapun pasti susah untuk menolak. Nanti kalau menolak dibilang, ‘Waduh, itu menolak pembangunan. Enggak pro pembangunan,’” ujar Dani.

Ini adalah persoalan serius dalam ekosistem demokrasi. Ruang dialog yang sehat mensyaratkan bahwa setiap kebijakan publik — sekecil apapun — bisa dikritisi secara terbuka tanpa harus tersandera oleh narasi besar yang sulit dibantah. Ketika kritik direspons dengan label “anti pembangunan,” maka yang terjadi bukan debat kebijakan yang sehat, melainkan pembungkaman halus terhadap aspirasi masyarakat sipil.

Apa yang Seharusnya Dilakukan?

Mengkritisi sebuah program tentu lebih mudah daripada menawarkan solusi. Tapi dalam kasus ini, solusinya sebenarnya tidak terlalu rumit. Program pembekalan calon manajer Kopdes Merah Putih perlu dirancang ulang dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

Beberapa hal yang bisa menjadi acuan: pertama, kurikulum pembekalan harus difokuskan pada kompetensi manajerial dan keuangan yang terukur. Kedua, fasilitator yang digunakan sebaiknya berasal dari latar belakang koperasi, ekonomi, atau pemberdayaan masyarakat — bukan semata dari institusi militer. Ketiga, pendekatan partisipatif yang menghargai kearifan lokal desa perlu menjadi bagian integral dari proses pelatihan.

Yang terpenting, pemerintah perlu membuka diri terhadap evaluasi publik dan mau menjelaskan secara transparan mengapa pendekatan tertentu dipilih. Keterbukaan semacam ini bukan tanda kelemahan — justru itulah ciri tata kelola pemerintahan yang matang.

Pelajaran Lebih Besar: Batas Antara Militer dan Sipil Harus Dijaga

Isu pembekalan manajer Kopdes Merah Putih ini sesungguhnya adalah bagian dari diskusi yang jauh lebih besar: seberapa jauh peran militer boleh merambah ke ranah sipil? Ini bukan soal apakah TNI baik atau buruk — itu pertanyaan yang salah. Ini soal prinsip tata negara: bahwa setiap institusi bekerja paling baik ketika berada dalam domain yang sesuai dengan fungsi dan keahliannya.

TNI adalah institusi pertahanan negara yang profesional. Koperasi adalah instrumen ekonomi rakyat yang berbasis komunitas. Keduanya penting, namun keduanya bekerja dengan logika, nilai, dan metode yang berbeda. Mencampuradukkan keduanya tanpa perencanaan yang matang dan justifikasi yang kuat justru berpotensi melemahkan keduanya — bukan menguatkan.

Perdebatan soal pembekalan manajer Kopdes Merah Putih ini seharusnya tidak berhenti di sini. Justru inilah momen yang tepat bagi masyarakat sipil, akademisi, dan para pemangku kepentingan untuk duduk bersama dan merumuskan desain program yang benar-benar berorientasi pada keberhasilan koperasi desa — bukan pada simbol-simbol yang terlihat kuat di permukaan, tetapi lemah dalam substansi. Suara kritis seperti yang disampaikan Dani adalah bagian penting dari proses itu, dan layak untuk didengar dengan serius.