Beritaterkini.co.id – Di tengah konflik yang belum juga mereda, dunia kembali menaruh perhatian pada langkah diplomatik terbaru yang diambil komunitas internasional. Pada akhir Februari 2026, sebuah keputusan penting lahir dari forum global yang selama ini menjadi barometer sikap negara-negara dunia terhadap isu perdamaian dan keamanan internasional.

Keputusan itu datang dari Majelis Umum PBB, yang secara resmi mengadopsi resolusi berjudul Support for Lasting Peace in Ukraine. Resolusi ini membawa pesan tegas: perdamaian di Ukraina harus diwujudkan secara adil, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Namun, proses pengesahan resolusi tersebut tidak berjalan mulus. Perbedaan sikap antarnegara besar kembali terlihat jelas. Rusia memilih menolak, sementara Amerika Serikat mengambil posisi abstain, sebuah keputusan yang memantik banyak perdebatan di ranah diplomasi internasional.

Majelis Umum PBB Dorong Perdamaian Abadi di Ukraina

Resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Selasa (24/2/2026) ini diajukan langsung oleh Ukraina dan disponsori bersama oleh 46 negara. Dalam pemungutan suara, sebanyak 107 negara memberikan dukungan, 12 negara menolak, dan 51 negara memilih abstain.

Dukungan Global yang Signifikan

Angka tersebut menunjukkan bahwa mayoritas komunitas internasional masih berdiri di belakang Ukraina. Resolusi ini menyoroti dampak luas perang, tidak hanya bagi kawasan Eropa Timur, tetapi juga terhadap stabilitas global, ekonomi dunia, dan krisis kemanusiaan lintas negara.

Dalam dokumennya, Majelis Umum PBB menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangan yang terus dilakukan Rusia terhadap warga sipil, objek sipil, serta infrastruktur energi vital. Serangan-serangan ini dinilai memperburuk penderitaan masyarakat sipil dan memperpanjang krisis kemanusiaan.

Isi Resolusi: Gencatan Senjata hingga Pemulangan Warga Sipil

Resolusi tersebut tidak hanya bersifat simbolik. Isinya mencakup sejumlah tuntutan konkret yang dianggap penting untuk membuka jalan menuju perdamaian.

Seruan Gencatan Senjata Tanpa Syarat

Salah satu poin utama adalah seruan untuk gencatan senjata segera, penuh, dan tanpa syarat. Majelis Umum PBB menilai penghentian kekerasan merupakan langkah awal yang mutlak sebelum negosiasi politik dapat berjalan efektif.

Pertukaran Tawanan dan Perlindungan Warga Sipil

Selain gencatan senjata, resolusi juga mendesak pertukaran seluruh tawanan perang, pembebasan individu yang ditahan secara tidak sah, serta pemulangan warga sipil yang dipindahkan atau dideportasi secara paksa, termasuk anak-anak. Langkah-langkah ini dipandang sebagai fondasi penting dalam membangun kembali kepercayaan antara pihak-pihak yang bertikai.

Empat Tahun Perang, Luka Eropa Belum Sembuh

Konflik Rusia–Ukraina kini telah memasuki tahun keempat dan disebut sebagai perang paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II. Kota-kota hancur, jutaan warga mengungsi, dan ribuan nyawa melayang.

Di Kyiv, tugu peringatan sementara untuk tentara yang gugur terus bertambah. Setiap peringatan invasi menjadi pengingat pahit bahwa diplomasi belum mampu menghentikan derap perang.

Sikap AS: Abstain dan Ajukan Mosi Pemisahan

Di tengah pengesahan resolusi, Amerika Serikat mengambil langkah yang cukup kontroversial dengan mengajukan motion for division atau mosi pemisahan.

Apa Itu Mosi Pemisahan?

Mosi ini memungkinkan bagian tertentu dari resolusi dipisahkan dari naskah utama untuk diputuskan melalui pemungutan suara tersendiri. AS meminta agar paragraf latar belakang kedua dan klausul tindakan kedua tidak langsung disahkan bersama keseluruhan resolusi.

Tujuannya adalah melonggarkan tuntutan penarikan pasukan Rusia secara segera dan tanpa syarat dari seluruh wilayah Ukraina, serta klausul integritas teritorial yang menuntut pengembalian penuh wilayah pendudukan.

Alasan Diplomatik di Balik Langkah AS

Menurut Wakil Utusan AS untuk PBB, Tammy Bruce, bahasa tertentu dalam resolusi dinilai berpotensi mengalihkan fokus dari negosiasi yang sedang berlangsung.

“Pandangan kami adalah bahwa bahasa tersebut bisa menghambat pembahasan jalur diplomatik lain yang justru diperlukan untuk mencapai perdamaian jangka panjang,” jelasnya.

Ukraina Menolak Keras Usulan AS

Langkah AS tersebut langsung mendapat penolakan tegas dari pihak Ukraina. Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina, Mariana Betsa, menyebut usulan mosi pemisahan sebagai sesuatu yang sangat mengkhawatirkan.

Kekhawatiran Melemahkan Hukum Internasional

Bagi Kyiv, melonggarkan tuntutan penarikan pasukan dan integritas wilayah berisiko melemahkan prinsip dasar hukum internasional. Ukraina menilai, tanpa penegasan tegas terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah, perdamaian yang adil hanya akan menjadi ilusi.

Majelis Umum PBB dan Tantangan Perdamaian Global

Kasus resolusi Ukraina ini kembali menegaskan peran kompleks Majelis Umum PBB. Di satu sisi, forum ini mampu menunjukkan konsensus moral global. Di sisi lain, perbedaan kepentingan politik negara-negara besar sering kali membatasi efektivitas resolusi di lapangan.

Meski demikian, resolusi ini tetap menjadi dokumen penting yang merekam sikap mayoritas dunia. Ia menjadi tekanan moral dan politik yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh pihak-pihak yang terlibat konflik.