JawaPos.com–Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi’i mengaku miris mendapatkan aduan terkait tambahan perbaikan penghasilan (TPP) aparatur sipil negara (ASN) Kota Surabaya yang tak kunjung cair.

”TPP Januari ini belum cair-cair. Karena TPP bulan lalu keluarnya bulan ini. Biasanya setiap tanggal 10, TPP itu cair,” kata Imam Syafi’I, politikus Nasdem Surabaya itu.

Imam menuturkan, beberapa waktu ke belakang, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggembor-gemborkan jika ASN dilarang melakukan pungutan liar. Hal itu memang kewajiban dan hukumnya haram bagi ASN pungli.

”Tapi, TPP itu hak ASN dan Pemkot Surabaya kewajibannya membayar ke ASN. Jangan sekadar menuntut kewajiban ASN ini dan itu,” tegas Imam.

Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya itu khawatir jika TPP tidak segera dikucurkan bisa berdampak terhadap performa kinerja dari ASN. Belum lagi, ada juga para ASN yang menggantungkan pendapatan tambahan dari TPP.

Nominal TPP bisa 2-3 kali lipat dari gaji pokok yang diterima ASN. Imam sangsi jika kondisi keuangan Pemkot Surabaya sedang tidak prima.

”Karena ketika saya rapat dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di pansus reklame, kepala Bapenda tidak menampik terkait lesunya pendapatan. Kepala bapenda hanya berkelit,” ungkap Imam Syafi’i.

Apabila kondisi keuangan Pemkot Surabaya sedang lesu, lanjut Imam, diimbau agar fokus untuk mencari rupiah dan berhenti menggelar acara-acara. Dia mendorong supaya penegasan wali kota tentang anti pungli tidak berakhir menjadi angin lalu.

”TPP ini seharusnya sudah diplot sejak awal. Yakni, sejak penyusunan APBD. Sementara itu, pengesahan APBD 2023 dilakukan sejak November 2022,” ucap Imam.