JawaPos.com – Pemerintah akan mengakselerasi injeksi vaksin Covid-19. Itu menyusul sejumlah pelonggaran kegiatan masyarakat yang mensyaratkan vaksinasi. Misalnya, pembukaan fasilitas pusat perbelanjaan dan mal.
Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, ada kekhawatiran bahwa kebijakan pelonggaran tersebut tidak diikuti dengan meratanya cakupan vaksinasi. Selain itu, stok vaksin di daerah mulai langka.
Untuk itu, kata Wiku, pemerintah memprioritaskan pasokan vaksinasi sesuai dengan kebijakan pembukaan mal dan pusat perbelanjaan. ”Dalam waktu dekat, akselerasi vaksinasi difokuskan pada tujuh daerah aglomerasi di Jawa-Bali. (Itu) dalam rangka mencapai target vaksinasi September mendatang,” jelas Wiku, Selasa (10/8).
Wiku tidak memerinci tujuh daerah aglomerasi tersebut. Namun, dia menyatakan bahwa kebijakan vaksinasi itu mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk pakar di bidangnya.
Sebagaimana diberitakan, dalam keputusan perpanjangan PPKM pada Senin (9/8), pemerintah memberikan sejumlah kelonggaran. Pemerintah akan melakukan uji coba pengoperasian mal dan pusat perbelanjaan di DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang.
Selain tujuh daerah aglomerasi, vaksinasi akan dipercepat di 45 kabupaten/kota dengan angka pertambahan kasus konfirmasi dan kasus aktif tertinggi di wilayah non-Jawa-Bali. ”Kemudian, lima kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua karena kepentingan PON,” jelasnya.
Wiku menambahkan, memang ada laporan kenaikan kasus konfirmasi positif maupun aktif di wilayah luar Jawa-Bali. Lima provinsi tercatat mengalami kenaikan kasus cukup tinggi pada minggu ke-6 penerapan PPKM. Yakni, NTT (2.033 kasus baru), Sulawesi Tengah (1.733), Bangka Belitung (982), Kalimantan Selatan (624), dan Sumatera Barat (587).
Kenaikan kasus aktif tertinggi, lanjut Wiku, juga rata-rata disumbangkan provinsi dengan kasus tertinggi tersebut. Namun, kabar baiknya, kasus aktif di tingkat nasional turun dua minggu berturut-turut. Pada minggu ini kasus aktif turun 17 persen dari puncak kasus aktif pada 25 Juli lalu.
Terkait kapasitas pelayanan kesehatan di luar Jawa-Bali, akan dilakukan pengalihfungsian fasilitas umum untuk isolasi terpadu (isoter) yang bermitra dengan pihak swasta. ”Masyarakat diimbau untuk menjalani isolasi di faskes. Penanganan yang lebih efektif di isoter mempercepat proses penyembuhan,” kata Wiku.
Di bagian lain, Kementerian Kesehatan menggandeng BPKP dan berbagai pihak untuk melakukan audit secara berkala guna mengawasi rantai pendistribusian dan pengelolaan stok vaksin. ’’Pada level provinsi, kabupaten, dan kota dibantu Kemendagri dan TNI-Polri agar kita bisa memonitor secara dini pergerakan stok, penggunaan, serta sisa vaksin di masing-masing daerah,’’ ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Untuk mendukung pengawasan distribusi dan update stok vaksin nasional, Kemenkes telah menyediakan aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE). Platform tersebut memuat data seputar distribusi vaksin dan lokasi penyimpanannya mulai tingkat provinsi hingga puskesmas. Platform itu berguna untuk memastikan bahwa data pusat dan daerah sama. Sekaligus sebagai bentuk transparansi terhadap pengelolaan vaksin Covid-19.
Budi ingin pemerintah daerah dan dinkes provinsi maupun kabupaten/kota memanfaatkan platform tersebut dengan melakukan update secara berkala mengenai ketersediaan vaksin di daerahnya. Dengan begitu, data tersebut bisa dipakai sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan alokasi vaksin ke daerah. ’’Kalau masih tinggi, kami tidak akan kirim sampai stok itu dihabiskan, sebelum dikirim batch selanjutnya,’’ ujarnya.
Presiden Joko Widodo, kata dia, menginstruksikan agar stok vaksin diprioritaskan ke daerah yang tingkat penularan dan kasus kematiannya tinggi. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi tingkat keparahan dan kematian pasien akibat infeksi Covid-19. Dengan begitu, beban perawatan pasien di RS semakin berkurang.
Sementara itu, meski telah mendapatkan kelonggaran izin beroperasi, bisnis pusat perbelanjaan di empat wilayah PPKM level 4 dinilai belum akan berjalan normal. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja, pusat perbelanjaan di DKI Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya memerlukan waktu beberapa hari untuk bisa beroperasi secara maksimal dalam kapasitas 25 persen.
Dia mengatakan, 84 ribu orang atau sekitar 30 persen dari total karyawan pusat perbelanjaan yang statusnya dirumahkan akan ditarik kembali untuk bekerja. ”Di sini kami butuh proses. Bisa memerlukan waktu 2–3 hari sebelum pusat perbelanjaan bisa beroperasi maksimal,” ujarnya.
APPBI berharap penerapan PPKM kali ini efektif sehingga kapasitas pusat perbelanjaan bisa diizinkan beroperasi lebih dari 25 persen secara nasional. Meski, menurut prediksi Alphonzus, pelonggaran itu tidak akan bisa berdampak instan. Berkaca pada masa pembukaan sebelum PPKM darurat, pusat perbelanjaan perlu waktu sekitar tiga bulan untuk menaikkan trafik kunjungan 10–20 persen. ”Jadi, memang dampaknya tidak akan langsung terasa,” tambahnya.
Bantuan Alkes dan Oksigen
Mabes TNI kembali mengirim bantuan peralatan kesehatan (alkes) ke daerah-daerah di luar Jawa. Sesuai arahan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, kemarin bantuan dikirim ke Sumatera. Tidak kurang dari 175 koli bantuan alkes diterbangkan dari Jakarta menggunakan pesawat Hercules C-130. Seluruhnya dibawa ke Padang dan Medan.
Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut Edys Riyanto menyebutkan, pesawat itu juga membawa bantuan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. ”Dengan perincian 50 oksigen konsentrator dan 1.000 slang nasal cannula dikirim ke Lanud Sutan Sjahrir Padang, Sumatera Barat, serta 100 oksigen konsentrator dan 2.000 slang nasal cannula dikirim ke Lanud Suwondo Medan, Sumatera Utara,” terang dia.
Kadispenau Marsekal Pertama TNI Indan Gilang Buldansyah menyebutkan, laporan yang diterima TNI, beberapa hari terakhir terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 di dua daerah tersebut.