JawaPos.com – Tingkat kematian akibat Covid-19 di sejumlah kabupaten/kota di Jatim masih cukup tinggi. Sampai-sampai, para petugas maupun relawan pemakaman yang dibentuk di daerah keteteran.
Misalnya, yang tengah terjadi di Jember. Jumlah personel yang menangani tidak sebanding dengan jumlah pasien yang harus dikuburkan. Imbasnya, pemulasaraan jenazah pasien molor hingga 24 jam.
Salah satu relawan pemulasaraan pasien Covid-19 Anang Hidayat mengungkapkan, kondisi tersebut sudah lumrah terjadi. ”Jika pasien telah dinyatakan meninggal, tapi tidak ada tim pemulasaraan, maka pemakamannya akan terhambat. Sedangkan, jumlah tim pemulasaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember cukup minim,” katanya.
Anang mengungkapkan, sepekan terakhir ini saja pemakaman sudah overload. Dia khawatir ada persebaran virus melalui jenazah penderita Covid-19. Sebab, jenazah mulai membusuk ketika dimakamkan. ”Walaupun sudah steril, tapi pembusukan sudah mulai. Kami takut ada persebaran. Karena ada yang dimakamkan 24 jam setelah kematian,” ungkapnya.
Salah satu wilayah paling rawan adalah Keranjingan. Di sana, dalam sehari, jenazah yang dikubur karena Covid-19 bisa mencapai lima. ”Paling sedikit dua jenazah. Dan itu terjadi setiap hari,” katanya.
Untuk itu, Anang berharap, rencana pembentukan tim pemulasaraan tiap desa atau kelurahan oleh Pemkab Jember segera direalisasikan. Sebab, idealnya, kata dia, setiap desa atau kelurahan memiliki 10 relawan pemulasaraan.
Kabar kekurangan tenaga pemulasaraan jenazah pasien Covid-19 tersebut mencuat setelah rapat dengar pendapat antara Komisi D DPRD Jember, dinas kesehatan, BPBD, dan rumah sakit akhir Juli.
Anggota Komisi D DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo menyoroti banyaknya relawan yang mundur. Dari awalnya 140 orang, kini tinggal tersisa belasan relawan. ”Salah satu alasan relawan itu mundur karena tidak mendapat insentif selama bekerja yang sebelumnya mereka dapatkan,” katanya.
Padahal, dia menegaskan, peran relawan itu sangat penting dalam penanganan jenazah pasien Covid-19. ”Kami meminta BPBD Jember kembali melakukan rekrutmen relawan baru untuk menambal kekurangan tenaga pemulasaraan tersebut,” katanya.
Pendidikan Gratis hingga SMA
Pemprov Jatim menggulirkan satu lagi program di sektor penanganan anak-anak miskin yang ikut terdampak pandemi Covid-19. Instansi tersebut menyiapkan jaminan pendidikan minimal hingga SMA.
Langkah tersebut sesuai dengan kebijakan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Orang nomor satu di Jatim tersebut sudah menginstruksikan agar anak kurang mampu yang jadi korban pandemi tetap bisa melanjutkan pendidikan.
Untuk teknisnya, dinsos nanti meminta persetujuan ke keluarga terlebih dahulu. Jika mereka bersedia, anak bakal dirawat petugas. Dengan jaminan mendapatkan pendidikan gratis. ”Termasuk, jaminan hidup selama berada di UPT,” katanya.
Alwi mengatakan, dinsos tidak membatasi data jumlah anak yang masuk. Pendataan dilakukan semaksimal mungkin. ”Agar tidak ada yang telantar setelah kedua orang tuanya meninggal akibat Covid-19. Meski nanti tak semua juga akan tertampung,” jelasnya.
Baca Juga: Survei BPS Jatim: 19 Persen Warga Enggan Divaksinasi Covid-19
Selain lewat UPT, dinsos bakal bekerja sama dengan lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) di masing-masing daerah. Di Jatim ada 760 LKSA yang sudah terakreditasi.
Sementara itu, untuk keluarga yang mampu secara ekonomi, dinsos membantu dalam pemulihan psikologis anak. Agar bisa segera pulih dan tidak mengalami traumatik berkepanjangan.