JawaPos.com – Selama PPKM level 4 yang berlaku hingga 9 Agustus mendatang, kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah masih dilarang. Namun, sejumlah sekolah di Sidoarjo nekad sudah melaksanakan PTM untuk sebagian siswa.
’’Sesuai edaran sementara masih dilarang,’’ tegas Plt Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Bambang Eko Wiroyudho, Selasa (3/8).
Selama ini, dia memang mendapati laporan adanya sekolah yang menggelar tatap muka. Namun, tidak secara keseluruhan. ’’Ada satu SMP di Buduran dan SD di Krian, sementara laporan yang masuk ada dua sekolah,’’ katanya.
Kemarin pihaknya juga meminta sekolah untuk menghentikan aktivitas pembelajaran tatap muka. ’’Yang di Buduran sudah kami ingatkan. Yang di Krian ini juga kami minta untuk tidak PTM dulu,’’ jelas pria yang juga menjabat Kabid SD itu.
Pihaknya, juga meminta pengawas sekolah di setiap kecamatan untuk mengecek sekolah yang menggelar PTM. Jika kedapatan ada yang PTM, pengawas diminta menegur dan meminta sekolah tidak menggelar PTM dulu. ’’Kalau diingatkan bisa, ya cukup diingatkan secara lisan saja,’’ katanya.
Dia memastikan bahwa PTM tetap belum bisa dilakukan meski sekolah berdalih telah menerapkan tes antigen atau menerapkan protokol kesehatan (prokes). ’’Aturannya belum boleh PTM dulu,’’ paparnya. Bahkan, walaupun orang tua siswa mengizinkan untuk tatap muka, pihaknya menyebut masih tidak mengizinkan untuk PTM karena aturan dari pemerintah pusat belum diperbolehkan tatap muka.
Sementara itu, salah satu kepala SD di Krian menyebut sudah berkoordinasi dan diingatkan dinas dikbud serta langsung menghentikan kegiatan PTM. Pihaknya menyebut sebelum siswa masuk, orang tua sudah memberikan izin. Itu pun tidak semua siswa. Dari 650 siswa, hanya 20-an siswa. Yakni, siswa-siswi yang butuh belajar lebih dan mengalami kesulitan saat belajar online.
”Yang susah belajar membaca dan yang kesulitan pelajaran matematika,’’ katanya. Dia menyebut pendampingan siswa itu sesuai permintaan dari sejumlah wali murid. Jika mengandalkan online saja, siswa susah paham dan jenuh. ’’Durasinya juga sekitar satu jam,’’ katanya. Setelah berkoordinasi dengan dinas dikbud, pembelajaran tatap muka sementara dihentikan.
Sembari menunggu PTM diizinkan, pihaknya mempersiapkan diri. Dengan demikian, jika nanti PTM penuh, alat kelengkapan prokes sudah siap. Termasuk menjalin komunikasi dengan puskesmas. Salah satu kepala SD di Candi menyebutkan, pihaknya berkomitmen untuk menggelar pembelajaran secara daring.
Namun, memang ada siswa yang tidak bisa diajar secara online. Salah satunya siswa berkebutuhan khusus. Karena itu, pihaknya tetap melakukan pendampingan pembelajaran khusus untuk siswa inklusi atau berkebutuhan khusus. ’’Ada siswa inklusi 4 sampai 8 siswa per kelas,’’ katanya. Durasinya juga tidak lama. Hanya sekitar satu jam. Namun, untuk siswa reguler, semuanya tetap digelar secara daring.
IDI Belum Rekomendasikan, Dewan Pendidikan Minta Utamakan Kesehatan
Pembelajaran tatap muka dengan beragam istilah saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mendapat reaksi dari berbagai pihak. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sidoarjo hingga kini belum merekomendasikan para siswa untuk belajar di sekolah secara langsung. Sebab, kasus positif Covid-19 di Sidoarjo masih tinggi.
Selain itu, masih banyak warga yang menjalani isolasi. Termasuk mereka yang menjalani perawatan di rumah sakit. ’’Warga yang meninggal karena terpapar Covid juga masih tinggi. Jadi, IDI belum merekomendasikan untuk sekolah tatap muka,’’ kata Ketua IDI Cabang Sidoarjo dr Eddy Santoso Ssi, Selasa (3/8).
Hal selaras diungkapkan Ketua Dewan Pendidikan Sidoarjo Abdul Mukhlis. Dia meminta semua pihak harus bisa menahan diri saat ini. Baik pihak sekolah maupun orang tua. Menahan diri untuk sementara belajar secara daring sesuai dengan keputusan dan kebijakan pemerintah. Menunda pembelajaran langsung di sekolah.
’’Keselamatan anak-anak yang utama. Belajar itu penting, tapi jika tidak sehat, kan tidak bisa belajar dengan baik,’’ kata Mukhlis. Dia juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan proses belajar dari rumah demi kesehatan dan keselamatan para siswa. Terkait dengan sekolah yang masih melakukan pembelajaran peserta didik di sekolah, dinas terkait memiliki kewenangan untuk memperingatkan.
Jika ada sekolah di bawah naungan dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud), pihak dikbud dapat mengambil tindakan untuk sekolah bersangkutan. Begitu pula dengan saat ada madrasah yang memperlakukan pembelajaran di sekolah. Maka, pihak Kementerian Agama (Kemenag) juga dapat melakukan teguran.
’’Saat ini, karena masih ada pembatasan, pembelajaran tatap muka ditunda. Ditunda tidak berarti tidak boleh selamanya,’’ lanjut Mukhlis. Jika kasus positif Covid sudah berkurang dan landai, pembelajaran di sekolah bisa berjalan. Dengan berbagai ketentuan. Termasuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat.
Tidak hanya menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer, tapi juga pengawasan ketat terhadap para siswa di sekolah. Terutama penggunaan masker yang tepat dan menghindari kerumunan di lingkungan sekolah.
Sementara itu, Kepala Kemenag Sidoarjo M. Amir Sholehuddin menyatakan bahwa sampai saat ini pihak Kemenag belum menginstruksikan adanya pembelajaran di sekolah. ’’Belum ada kebijakan pemerintah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Selama masa PPKM, pembelajaran masih secara daring,’’ katanya.
Amir juga menyatakan, pihaknya belum menerima laporan tentang sekolah yang nekat memasukkan siswa untuk belajar secara langsung. Meski demikian, dia sudah memerintah para pengawas sekolah madrasah untuk melakukan pengawasan secara ketat. Jika ada yang melanggar, sekolah bakal diperingatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.