JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa gelar rapat koordinasi (rakor) percepatan realisasi anggaran triwulan I serta laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ).

Rakor dilaksanakan bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Sekda Provinsi Jatim Adhy Karyono, dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (23/3) malam.

Gubernur Khofifah berpesan kepada seluruh kepala OPD untuk segera mengintegrasikan layanan publik di Pemprov Jatim. Integrasi layanan itu diyakini mempercepat seluruh indikator capaian kinerja yang dilakukan Pemprov Jatim dalam meningkatkan percepatan perizinan dan layanan publik.

Menurut dia, terdapat sejumlah indikator baru dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) yang sekarang telah terintegrasi antara Kemendagri, KPK, dan BPKP, yang diluncurkan di Jakarta, Selasa (21/3).

Platform terintegrasi itu akan terkoneksi dengan sistem informasi perencanaan daerah (SIPD) yang juga terintegrasi ke platform sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

”Tolong dipastikan layanan publik bisa terintegrasi dan menjadi bagian dari proses penguatan dari seluruh tim Pemprov Jatim bisa melayani masyarakat secara optimal,” tutur Khofifah.

Gubernur Khofifah mencontohkan, layanan terintegrasi yang saat ini tengah difinalkan di sektor kesehatan melalui reformasi sistem rujukan. Sistem rujukan yang dikoordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Jatim akan menyiapkan layanan kesehatan yang terintegrasi untuk mempermudah, mempercepat, dan memperpendek, sistem rujukan dan antrean layanan kepada seluruh masyarakat. Melalui sisrute yaitu sistem rujukan terintegrasi.

”Format dan sinergitas seluruh layanan tolong dimaksimalkan dan di-breakdown secara implementatif  ke jajaran OPD Pemprov Jatim. Intinya pastikan layanan lebih singkat, pendek, efektif, efisien,” tegas Khofifah.