JawaPos.com – Tidak ada kejutan dalam sidang isbat yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) tadi malam (22/3). Sesuai dengan yang diberitakan sebelumnya, sidang yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas itu memutuskan awal Ramadan jatuh pada hari ini (Kamis, 23/3). Potensi perbedaan nanti ada pada penetapan 1 Syawal atau Lebaran.
Sidang isbat digelar secara tertutup seusai salat Magrib berjemaah. Tidak sampai 30 menit, Yaqut keluar mengumumkan hasil sidang isbat. ”Di 124 titik rukyatulhilal, ada beberapa yang melaporkan berhasil melihat hilal,” katanya.
”Dengan demikian, forum sidang isbat bersepakat bahwa 1 Ramadan jatuh pada Kamis, 23 Maret,” lanjutnya.
Keberhasilan melihat hilal tersebut sudah bisa diprediksi sejak awal. Pasalnya, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di ketinggian 6 sampai 8 derajat. Hilal dimungkinkan diamati atau dirukyat jika ketinggiannya lebih dari 2 derajat.
Paparan hasil sidang isbat juga diikuti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Abdullah Jaidi. Dia bersyukur umat Islam di Indonesia serentak menjalankan ibadah puasa mulai 23 Maret. ”Kemungkinan berbeda nanti pada penetapan 1 Syawal atau Lebaran,” katanya.
Jaidi berharap pemerintah bersama ormas-ormas bisa mencari jalan supaya penetapan Lebaran bisa serentak. Kalaupun tetap berbeda, dia berharap bisa disikapi dengan baik. Jaidi meminta perbedaan penetapan Lebaran tidak memecah umat Islam di Indonesia. Sebaliknya, di tengah perbedaan itu, umat Islam tetap saling menghormati.
”Pesan berikutnya, kita tetap jaga persatuan dan kesatuan, apalagi saat ini adalah tahun politik,” tuturnya. Jaidi meminta isu-isu politik tidak menjadi sumber perpecahan. Norma atau aturan juga harus ditepati. Misalnya tidak menjadikan rumah ibadah sebagai tempat politik praktis atau kampanye.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dengan hoaks yang berpotensi memecah persatuan bangsa. Dia mengimbau agar perdamaian dan keutuhan bangsa dapat terjaga. Ma’ruf mengatakan, berita hoaks tersebut kerap dibuat untuk adu domba serta memecah komitmen kebangsaan.
”Saya mengajak seluruh umat Islam di mana pun berada untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan hati gembira dan penuh syukur,” ucap Ma’ruf.
Sementara itu, para menteri dan pejabat pemerintah dilarang mengadakan buka bersama (bukber). Larangan itu tertuang dalam Surat Nomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 yang ditandatangani Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Surat tersebut ditujukan kepada para menteri, jaksa agung, panglima TNI, Kapolri, serta kepala badan dan lembaga.
Secara garis besar, ada tiga poin dalam surat tersebut. Pertama, penanganan Covid-19 saat ini masih dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi. Karena itu, semua pihak perlu berhati-hati. Kedua, sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama ditiadakan. Ketiga, menteri dalam negeri menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.