JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima penghargaan sebagai juara kedua Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI) atas optimalisasi program P3DN.
Sebagai kota terbesar kedua se-Indonesia yang telah melaksanakan program P3DN, Pemkot Surabaya berkomitmen membelanjakan triliunan rupiah dari APBD untuk produk lokal dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Bahkan, belanja APBD Kota Surabaya untuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK) dan produk dalam negeri (PDN) tercatat sebagai yang terbesar se-Indonesia.
Adapun capaian P3DN Pemkot Surabaya tahun anggaran 2022 tembus Rp 3,8 triliun. Pada 2023, pemkot mengalokasikan anggaran APBD senilai Rp 3 triliun untuk sektor UMKM.
”Pemkot Surabaya fokus mengalokasikan belanja APBD untuk produk dalam negeri (PDN) dan UMKM. Bahkan, sesuai dengan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), belanja produk lokal dan UMKM dari APBD Surabaya termasuk tertinggi di Indonesia,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Menurut Eri, optimalisasi belanja untuk UMKM dan PDN itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo. APBD harus didedikasikan untuk rakyat. Serta untuk mendukung ekonomi rakyat.
”Karena ini semua kan uang dari rakyat. Pemkot Surabaya akan terus mengoptimalkan belanja untuk UMKM dan produk dalam negeri. Ini soal keberpihakan ke ekonomi rakyat. APBD jangan lagi hanya dinikmati pabrikan-pabrikan besar,” ungkap Eri.
Dia menjelaskan, sejumlah inovasi Pemkot Surabaya dalam mendorong pelibatan UMKM, serta meningkatkan produk dalam negeri. Di antaranya adalah produksi paving yang melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan dukungan APBD untuk produksi dalam negeri dan UMKM semakin memperkuat ekonomi masyarakat Kota Surabaya.
”Paving kemudian dibeli Pemkot Surabaya melalui APBD untuk pembangunan di kampung-kampung. Demikian pula seragam gratis untuk belajar, diproduksi penjahit di kampung-kampung yang kemudian dibeli pemkot dan masih banyak lagi,” jelas Eri.
Selain itu, melalui instrumen belanja APBD, pemberdayaan UMKM juga dilakukan melalui program Rumah Padat Karya di berbagai kelurahan di Surabaya. Aset-aset Pemkot Surabaya yang menganggur disulap menjadi produktif.
”Rumah Padat Karya untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ada untuk kafe, barbershop, laundry, cuci motor, produksi kue, destinasi wisata, lahan pertanian-perikanan, dan sebagainya. Program ini telah menyerap ribuan warga MBR,” ujar Eri.
Wali Kota Eri memastikan APBD Surabaya didedikasikan untuk produk dalam negeri.
”Pokoknya kita pilih produk dengan komponen dalam negeri yang besar. Jangan sampai APBD justru untuk beli barang impor, kecuali memang yang belum bisa produksi di dalam negeri. Kalau ada kepala dinas yang masih suka beli produk impor, padahal ada produksi dalam negeri, akan langsung saya copot,” ucap Eri.