JawaPos.com – Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bertahan mencatatkan surplus. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, per Februari 2023 APBN tercatat surplus Rp 131,8 triliun. Jumlah itu setara dengan 0,63 persen PDB.
Ani –sapaan Menkeu– menjelaskan, surplus itu berasal dari pendapatan negara yang lebih besar dibandingkan belanja negara. Per Februari, pendapatan negara mencapai Rp 419,6 triliun dan belanja negara Rp 287,8 triliun.
“Kalau dibandingkan Februari tahun lalu yang hanya Rp 19,9 triliun, ini naiknya lebih dari enam kali lipat,” ujar Ani dalam konferensi pers di Jakarta Selasa (14/2).
Dari sisi pendapatan negara, per Februari mencapai Rp 419,6 triliun. Artinya, 17 persen dari target penerimaan sudah terkumpul pada dua bulan pertama.
Pendapatan negara ditopang perpajakan. Perinciannya, penerimaan pajak Rp 280 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp 53,3 triliun.
Ani menjelaskan, kinerja penerimaan pajak sangat baik pada dua bulan pertama tahun ini. Hal itu dipengaruhi harga komoditas yang masih lebih tinggi dibandingkan Januari–Februari 2022. Selain itu, aktivitas ekonomi yang terus membaik serta dampak implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Dari sisi belanja negara, per Februari mencapai Rp 287,8 triliun. Jumlah itu 9,4 persen dari target belanja dalam APBN 2023. Ani memerinci, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 182,6 triliun atau 8,1 persen dari APBN. Angka tersebut lebih tinggi 6 persen dari tahun lalu sebesar Rp 172,2 triliun.
Kemarin Ani juga memberikan update terkait pelaporan SPT. Sampai 13 Maret, sudah 7,14 juta SPT yang dilaporkan. Jumlah itu naik 15,41 persen jika dibandingkan pelaporan pada periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyelesaikan pelaporan SPT secara online di Jakarta kemarin. Pada kesempatan itu, dia berpesan kepada ASN di Ditjen Pajak Kemenkeu untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.
“Bekerja dengan jujur dan profesional,” tegasnya.
APBN PER FEBRUARI 2023
Pendapatan negara: Rp 419,6 triliun
Belanja negara: Rp 287,8 triliun
Surplus: Rp 131,8 triliun (0,63 persen PDB)
Keseimbangan primer: Rp 182,2 triliun
Sumber: Kemenkeu