JPNN.com, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mempertanyakan kebijakan yang memungkinkan pelibatan Babinsa TNI dalam kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak seperti tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026.JPNN.com, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mempertanyakan kebijakan yang memungkinkan pelibatan Babinsa TNI dalam kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak seperti tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026.