Menjelang persidangan yang akan menentukan masa depannya, nama Noel Ebenezer kembali menjadi sorotan publik. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu melontarkan sejumlah pernyataan keras yang langsung memantik polemik di ruang publik dan media.

Bukan sekadar membela diri, Noel justru membuka berbagai narasi yang selama ini jarang terdengar ke permukaan. Mulai dari dugaan keterlibatan partai politik, organisasi masyarakat, hingga kritik tajam terhadap operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan-pernyataan tersebut membuat kasus dugaan pemerasan sertifikat K3 yang menjerat Noel semakin kompleks. Publik kini dihadapkan pada dua sisi cerita yang sama-sama kuat, dan semuanya akan diuji dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Pernyataan Kontroversial Noel Ebenezer Jelang Persidangan

Dalam berbagai kesempatan sebelum sidang dimulai, Noel Ebenezer menyampaikan pandangannya secara terbuka kepada awak media. Nada bicaranya tegas, bahkan cenderung menantang, seolah ingin melawan narasi besar yang selama ini melekat pada dirinya.

Beberapa poin yang ia sampaikan langsung mencuri perhatian karena menyentuh aktor-aktor di luar dirinya sebagai terdakwa.

Tuduhan Keterlibatan Partai Politik Berinisial “K”

Salah satu pernyataan paling menghebohkan datang saat Noel menyinggung adanya dugaan keterlibatan partai politik dalam kasus yang menjeratnya. Ia menyebut satu partai dengan inisial huruf “K”, namun memilih tidak mengungkap identitasnya secara gamblang.

Menurut Noel, partai tersebut memiliki peran dalam pusaran dugaan pemerasan sertifikat K3. Meski begitu, ia menolak menjelaskan lebih lanjut apakah partai itu memiliki keterkaitan langsung dengan parlemen atau struktur kekuasaan lainnya.

Ketika didesak soal ciri khas partai yang dimaksud, Noel tetap bersikukuh irit bicara. Ia hanya menegaskan bahwa unsur huruf “K” ada dalam nama partai tersebut. Sikap ini membuat pernyataannya menuai spekulasi luas, namun belum bisa diverifikasi secara terbuka.

Singgungan Soal Keterlibatan Ormas Nonagama

Tak berhenti pada partai politik, Noel Ebenezer juga mengklaim adanya satu organisasi masyarakat yang ikut terseret dalam dugaan praktik pemerasan pengurusan sertifikat K3.

Ia secara khusus menekankan bahwa ormas tersebut bukan berbasis agama. Pernyataan ini seolah ingin mempersempit spekulasi publik, namun tetap menyisakan tanda tanya besar.

Seperti halnya tudingan terhadap partai politik, Noel tidak mengungkap identitas ormas tersebut secara detail. Informasi yang disampaikan masih bersifat umum, sehingga publik belum memperoleh gambaran utuh tentang peran organisasi tersebut dalam perkara yang sedang berjalan.

OTT KPK Disebut Operasi Tipu-tipu

Pernyataan Noel Ebenezer yang paling kontroversial muncul saat ia mengomentari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Dengan nada sinis, ia bahkan memelesetkan istilah OTT menjadi “operasi tipu-tipu.”

Menurut Noel, OTT tersebut bukan murni penegakan hukum, melainkan upaya untuk membunuh karakter dan membangun persepsi negatif terhadap dirinya. Ia menilai narasi OTT sengaja digunakan untuk membentuk opini publik sebelum fakta persidangan diuji secara objektif.

Klaim ini tentu memantik reaksi beragam. Di satu sisi, pernyataan tersebut dianggap sebagai bentuk perlawanan personal. Namun di sisi lain, kritik terhadap OTT KPK bukanlah isu baru dan kerap muncul dalam berbagai kasus besar sebelumnya.

Bantahan Keras Soal Penerimaan Uang Pemerasan

Dalam dakwaan, Noel Ebenezer disebut menerima aliran dana hasil pemerasan sertifikat K3. Namun tudingan ini dibantah keras olehnya.

Ia mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya aliran uang tersebut. Bahkan, Noel menyatakan tidak memahami istilah K3 sebelum kasus ini mencuat. Menurut pengakuannya, K3 baru ia ketahui sebagai singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja setelah perkara ini bergulir.

Noel menegaskan bahwa sejak dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada Oktober 2024, fokusnya adalah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu tugas utama yang ia sebut adalah penanganan persoalan besar seperti kasus Sritex, bukan urusan teknis sertifikasi.

Sidak Disebut Jadi Awal Masalah

Lebih jauh, Noel Ebenezer mengaitkan kasus yang menjeratnya dengan aktivitas inspeksi mendadak (sidak) yang ia lakukan selama menjabat. Menurutnya, sidak tersebut mengganggu kepentingan sejumlah pengusaha dan elite tertentu.

Ia menduga langkah-langkah pengawasan yang ia lakukan kemudian dibingkai sebagai praktik pemerasan. Narasi itu, menurut Noel, sengaja dibangun untuk melemahkan posisi dan reputasinya di ruang publik.

Respons KPK: Fokus pada Fakta Persidangan

Menanggapi berbagai pernyataan Noel Ebenezer, KPK memilih bersikap tenang. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, meminta agar pihak terdakwa lebih memusatkan perhatian pada proses persidangan.

Menurut KPK, setiap informasi seharusnya disampaikan di hadapan majelis hakim agar dapat diuji sebagai fakta hukum. Seluruh keterangan yang muncul dalam persidangan akan dianalisis oleh tim jaksa penuntut umum.

Apabila relevan, fakta-fakta tersebut bisa menjadi dasar pengembangan penyidikan lebih lanjut. Namun KPK menegaskan bahwa narasi di luar persidangan tidak serta-merta mengubah konstruksi hukum yang sedang diperiksa.

Dakwaan Penerimaan Rp 6,5 Miliar dan Barang Mewah

Dalam sidang dakwaan perdana, jaksa menyebut bahwa praktik pemerasan sertifikat dan lisensi K3 telah berlangsung sejak 2021. Total uang yang diduga diterima mencapai Rp 6,5 miliar.

Secara rinci, Noel Ebenezer didakwa menerima Rp 3,365 miliar serta satu unit sepeda motor Ducati Scrambler dengan nomor polisi B 4225 SUQ. Penerimaan tersebut disebut tidak pernah dilaporkan kepada KPK sesuai ketentuan undang-undang.

Atas perbuatannya, Noel didakwa melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Semua Klaim Akan Diuji di Pengadilan

Kasus yang menjerat Noel Ebenezer kini menghadirkan banyak narasi: dugaan keterlibatan partai politik, singgungan ormas, kritik terhadap OTT KPK, hingga bantahan soal penerimaan uang.

Namun pada akhirnya, seluruh klaim tersebut akan diuji dalam proses persidangan yang terbuka untuk umum. Publik kini hanya bisa menunggu bagaimana fakta-fakta hukum terungkap dan apakah pernyataan Noel akan terbukti atau justru terbantahkan di hadapan hakim.