Gagasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membentuk Board of Peace mendadak menjadi perbincangan global. Dewan yang diklaim sebagai inisiatif perdamaian internasional ini awalnya diproyeksikan untuk mengawasi gencatan senjata dan rekonstruksi pascaperang di Gaza. Namun, seiring berjalannya waktu, mandat dewan tersebut justru melebar jauh dari rencana semula.

Alih-alih hanya fokus pada konflik Gaza, Board of Peace kini dirancang sebagai badan internasional dengan kewenangan luas untuk menangani berbagai konflik global. Perluasan mandat ini memicu skeptisisme, terutama dari sekutu lama Amerika Serikat di Eropa yang menilai dewan tersebut berpotensi menjadi “tandingan” Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Di tengah polemik global itu, Indonesia justru menyatakan kesediaannya bergabung. Keputusan ini menuai respons beragam di dalam negeri, mulai dari dukungan pemerintah hingga kritik keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lalu, sebenarnya apa itu Board of Peace, bagaimana cara kerjanya, dan apa dampaknya bagi Indonesia serta isu Palestina?

Apa Itu Board of Peace dan Mengapa Kontroversial?

Board of Peace merupakan inisiatif politik internasional yang digagas langsung oleh Donald Trump. Dalam dokumen piagam yang disebarkan Gedung Putih pada Januari 2026, dewan ini disebut bertujuan untuk “mengamankan perdamaian abadi di wilayah yang terdampak atau terancam konflik.”

Awalnya, Board of Peace digambarkan sebagai badan transisi internasional untuk membantu Gaza pascaperang. Namun, isi piagam terbaru menunjukkan bahwa perannya jauh lebih luas, mencakup konflik global lain di luar Palestina.

Mandat Luas dan Hak Veto Trump

Salah satu poin paling kontroversial dalam piagam Board of Peace adalah besarnya kekuasaan pribadi yang dimiliki Trump. Presiden AS disebut memiliki hak veto atas banyak keputusan strategis dewan, serta kewenangan menunjuk penggantinya sendiri di masa depan.

Selain itu, Trump juga berhak mengeluarkan resolusi atau arahan tambahan tanpa melalui mekanisme kolektif yang ketat. Bagi banyak pengamat, struktur ini menimbulkan pertanyaan serius tentang independensi dan legitimasi Board of Peace.

Board of Peace vs PBB: Saingan Baru?

Banyak negara menilai Board of Peace berpotensi menggerus peran tradisional PBB dalam menjaga perdamaian dunia. Piagam dewan tersebut secara tersirat mengkritik PBB sebagai lembaga yang dianggap lamban dan kurang efektif dalam merespons konflik global.

Tak heran jika sejumlah negara Eropa seperti Prancis, Swedia, dan Norwegia menyatakan keraguan atau bahkan menolak bergabung. Mereka khawatir Board of Peace hanya akan menjadi alat politik Amerika Serikat, bukan forum multilateral yang setara.

Sebaliknya, negara-negara seperti Israel, Uni Emirat Arab, Mesir, Hungaria, Belarus, dan Argentina justru menyatakan kesediaannya untuk ambil bagian dalam dewan ini.

Siapa Saja yang Diundang Bergabung?

Daftar undangan Board of Peace mencakup banyak negara besar, mulai dari Inggris, Rusia, Yordania, hingga negara-negara mayoritas Muslim. Menariknya, selama tiga tahun pertama, keanggotaan bersifat gratis.

Namun, untuk mendapatkan kursi permanen, sebuah negara diwajibkan menyumbang dana lebih dari 1 miliar dolar AS pada tahun pertama. Skema ini memicu kritik karena dinilai menciptakan eksklusivitas berbasis kekuatan finansial.

Trump bahkan secara terbuka mengancam negara yang menolak undangan, termasuk ancaman tarif tinggi terhadap produk Prancis jika Presiden Emmanuel Macron menolak bergabung.

Mekanisme Kerja Board of Peace di Gaza

Dalam konteks Gaza, Board of Peace membentuk dua subkomite utama. Salah satunya adalah Dewan Eksekutif Gaza yang bertugas mengawasi rekonstruksi wilayah pascaperang.

Namun, struktur dewan ini menuai kritik tajam karena tidak melibatkan perwakilan Palestina. Dewan justru diisi oleh pejabat AS, Qatar, Mesir, dan seorang pengusaha Israel, serta ditunjuk langsung oleh Gedung Putih.

Kehadiran Jared Kushner dan Steve Witkoff sebagai perwakilan AS juga memunculkan kekhawatiran konflik kepentingan, mengingat kedekatan mereka dengan Trump.

Sikap Indonesia: Masuk dari Dalam

Indonesia secara resmi mengumumkan akan bergabung dengan Board of Peace bersama sejumlah negara mayoritas Muslim lainnya. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai upaya strategis untuk berkontribusi langsung dalam perdamaian Gaza.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ahmad Fuad Fanani, menilai keikutsertaan Indonesia sejalan dengan mandat PBB dan tradisi diplomasi damai Indonesia sejak lama.

Menurutnya, bergabung dengan Board of Peace memungkinkan Indonesia mengirim pasukan stabilisasi internasional, menyumbangkan keahlian, serta memastikan dewan tersebut tetap melapor kepada Dewan Keamanan PBB setiap enam bulan.

Kritik MUI: Waspada Perdamaian Semu

Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia menyampaikan sikap kritis terhadap keterlibatan Indonesia. MUI menilai Board of Peace berpotensi melanggengkan penjajahan Israel atas Palestina dengan kemasan perdamaian.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekadar konflik, melainkan persoalan penjajahan dan pelanggaran hukum humaniter internasional.

MUI menyebut Board of Peace sebagai bentuk baru neo-kolonialisme, terutama karena menempatkan Israel sebagai anggota setara tanpa status sebagai occupying power.

Garis Merah yang Harus Dijaga Indonesia

Meski menghargai niat pemerintah, MUI mengingatkan agar Indonesia memiliki prinsip tegas. Menurut mereka, keterlibatan tanpa syarat justru bisa menjadi legitimasi moral bagi skema yang merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.

MUI juga mendesak agar resolusi PBB, prinsip keadilan, dan hak menentukan nasib sendiri dijadikan landasan utama. Jika Board of Peace terbukti menyimpang, Indonesia diminta mempertimbangkan penarikan diri secara terhormat.

Masa Depan Board of Peace Masih Abu-Abu

Hingga kini, efektivitas Board of Peace masih menjadi tanda tanya besar. Dukungan sebagian negara tidak serta-merta menghapus kekhawatiran tentang dominasi politik Amerika Serikat di dalamnya.

Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam Board of Peace adalah langkah diplomatik berisiko tinggi. Di satu sisi, ada peluang memperjuangkan suara Palestina dari dalam forum internasional. Di sisi lain, ada ancaman terjebak dalam skema perdamaian yang tidak adil.

Peluang atau Jebakan Diplomasi?

Board of Peace mungkin menawarkan harapan baru bagi perdamaian global, tetapi juga menyimpan banyak jebakan politik. Indonesia kini berada di persimpangan penting antara idealisme perdamaian dan realitas geopolitik.

Ke depan, konsistensi prinsip dan keberanian bersuara akan menjadi kunci. Tanpa itu, Board of Peace berisiko hanya menjadi panggung baru kekuatan besar, bukan solusi nyata bagi rakyat Palestina dan dunia.