JPNN.com – MATARAM – Ketua Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat Moh Akri meminta Pemerintah Provinsi NTB tidak merumahkan 518 honorer sebelum ada solusi yang jelas terkait nasib mereka.JPNN.com – MATARAM – Ketua Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat Moh Akri meminta Pemerintah Provinsi NTB tidak merumahkan 518 honorer sebelum ada solusi yang jelas terkait nasib mereka.