Palembang,Berita Terkini.Co.Id Puluhan Massa yang tergabung dalam HAM RI-LP, KPK-KCBI-PKP gelar unjuk rasa terkait dugaan KKN dan Pemalsuan Dokumen yang terjadi didalam beberapa Kabupaten Se Sumatera Selatan Aksi berlangsung di Kantor Kejati Sumatera Selatan (10/08/23).
Koordinator Aksi dari gabungan massa HAM RI -LP ,KPK ,KCBI ,PKP mengatakan kami warga masyarakat yang peduli akan integritas pendidikan dan Kesehatan dengan ini menyatakan sikap meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumsel untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan, kecurangan.Pemalsuan Dokumen yang terjadi di beberupa Kabupaten Sumatera Selatan,”katanya
Dalam konteks ini, kami Meminta agar Kejaksaan segera melakukan tindakan investigasi dan mengambil langkah-langkah hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan- kegiatan sebagai berikut.
kegiatan penggunaan dana bantuan operasonal kesehatan (DAK non fisik) tahun 2021- 2022 di kabupaten Lahat diantaranya: Tahun 2021
Bantuan operasional kesehatan Rp. 29.258.882.000,- Bantuan operasional kesehatan Akreditasi Puskesmas Rp. 2.114.207.000,-
Tahun 2022 Bantuan operasional kesehatan Rp. 2.226.551.000,- Hantuan operasional kesehatan Puskesmas Rp. 31.471.931.000,-
Kegiatan dana bantuan operasonal kesehatan (DAK non fisik) tahun 2021-2022 di kabupaten Musi Rawas diantaranya:
Tahun 2021 Bantuan operasional kesehatan Rp 16 625-461 000,-
Bantuan operasional kesehatan Akreditasi Puskesmas Rp 1.136.416.000,- Tahun 2022 Bantuan operasional kesehatan Rp. 1.942.608.000.-
Bantuan operasional kesehatan Puskesmas Rp. 17.502.854.000,-
Kegiatan dana bantuan operasonal kesehatan (DAK non fisik) tahun 2021-2022 di kabupaten Musi Rawas Utara diantaranya Tahun 2011 Bantuan operasional kesehatan Rp. 7920 171.000,-
Bantuan operasional kesehatan Akreditasi Puskesmas Rp. 507.605.000,-Tahun 2022 Bantuan operasional kesehatan Rp. 1.409.873.000,- Bantuan operasional kesehatan Puskesmas Rp 7.807 499.000,-
Kegiatan penggunaan Anggaran di Dinas Pendidikan Kab. OKU Timur Tahun Anggaran
2021 Rehab dan Bangun Ruang Kelas pada 11 Sekolah dengan anggaran Rp 4.779.959 880-
Kegiatan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK fisik) tahun 2021 di kabupaten OK! Selatan Rehab dan Bangun Ruang Kelas pada 10 Sekolah dengan anggaran Rp. 2.749 285.500.-
Kegiatan penggunaan Anggaran pada di Dinas Pendidikan anggaran 2021 Rehab dan Bangun Ruang Kelas pada 10 Sekolah dengan anggaran Rp. 3.222.059.236-
Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. OKU Selatan Tahun Anggaran 2022 Pembangunan Siring pasar kecamatan Mekakau Ilir dengan anggaran Rp 990.762.487-(BAN-GUB) CV Bersama Mandir Wira Bhakti percaya bahwa kejaksaan sebagai institusi penegak hukum memiliki peran krusial dalam gakkan keadilan di wilayah Sumatera Selatan dan berjalan sesuai dengan nilai-nilai kejujuran dan ritas
HAM RI-LP KPK-KCBI-PKP karena itu, kami memohon agar Kejaksaan segera mengambil langkah-langkah konkret dan asparan untuk menangani masalah ini dengan tegas
Kami siap bekerjasama dalam proses investigasi dan memberikan informasi yang relevan yang dapat membantu mengungkap kebenaran dalam kasus ini. Kami berharap agar tindakan hukum yang diambil nantinya dapat memberikan efek jera bagi siapa pun yang berusaha menciderai integritas pendidikan dan kesehatan di Sumatera Selatan ini
Aksi unjuk rasa dari HAM RI-LP KPK-KCBI-PKP di terima langsung oleh Kasie Penkum Vanny Yulia Eka Sari mengucapkan Terima kasih atas partisipasi aktif yang telah di sampaikan pada hari ini,untuk Lapdu silahkan di masukan ke PTSP dan segera kita periksa kelengkapan laporan dan akan segera di selidiki atas laporan tersebut, “Tandasnya.(RZP)
Artikel HAM RI-LP KPK-KCBI-PKP Laporkan Dugaan KKN Ke Kejati Sumsel pertama kali tampil pada Berita Terkini.