JawaPos.com – Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berimbas kepada sekolah swasta. Mereka banyak kehilangan guru-guru berkualitas setelah sebagian besar lolos dalam seleksi PPPK guru.
Kepala PGRI Kota Solo Mulyono mengatakan, PPPK ini sangat berefek bagi sekolah swasta. Apalagi guru-guru swasta ini biasanya sudah menjadi guru yang layak, profesional, dan sebagian besar sudah mengikuti sertifikasi. Kondisi ini dialami banyak sekolah swasta lainnya, bahkan sekolah swasta di berbagai jenjang pendidikan.
“Mau tidak mau sekolah juga harus mencari guru penggantinya. Meski harus memulai dari awal lagi,” ungkapnya seperti dikutip Radar Solo, Kamis (23/3).
Menurut dia, yayasan dan kepala sekolah swasta dilanda kebingungan karena harus menyediakan guru pengganti dalam waktu singkat. Apalagi bagi jenjang sekolah dasar (SD) yang guru-gurunya lolos seleksi PPPK. Tentu tidak mudah mencari guru kelas dalam waktu singkat. Terlebih menjelang ujian akhir sekolah.
“Banyak guru swasta yang lolos PPPK, sedangkan ada guru sekolah negeri yang justru tidak lolos. Kalau seperti itu, pasti dia (guru honorer negeri) akan tergeser,” imbuhnya.
Dia meminta, pemerintah daerah selalu mengikuti perkembangan untuk memperhatikan kesejahteraan para guru honorer. Pemerintah juga diminta untuk mengajukan jumlah PPPK guru dalam jumlah maksimal. Hal ini melihat adanya gelombang pensiun guru, di mana setiap bulan ada sekitar 30 hingga 40 guru yang pensiun.
“Kami setiap tanggal 25 itu selalu mengadakan penyerahan dana pensiun (daspen) untuk guru yang purnatugas. Kami setiap bulan memonitor dari situ, dan pasti rata-rata jumlahnya di atas 30 guru. Bahkan pernah sampai 50 guru,” papar dia.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Solo Dian Rineta mengatakan, para guru honorer atau tenaga kerja dengan perjanjian kontrak (TKPK) di sekolah negeri harus siap posisinya digusur oleh para guru swasta yang lolos seleksi PPPK. Sebab, dari 950 guru TKPK, hanya 120 yang lolos sebagai PPPK. Sedangkan dari 500 formasi PPPK guru yang disediakan untuk 2022, sekitar 300 lebih posisi diisi oleh guru swasta.
“Tiga bulan ke depan jika sudah ada ploting PPPK, maka akan terjadi pergeseran yang signifikan. Jadi mohon maaf dan mohon pengertiannya bagi para guru TKPK yang ada di sekolah negeri,” ujar Dian
Dian juga menegaskan, guru TKPK harus melakukan evaluasi dan lebih mempersiapkan diri agar mampu lolos dalam pembukaan formasi PPPK berikutnya. Sehingga tempat-tempat yang seharusnya diisi dan ditujukan untuk para guru TKPK bisa terisi secara maksimal.
Dian juga sangat menyayangkan hanya sedikit TKPK yang lolos menjadi PPPK dan kalah saing dengan guru swasta. Meski semua guru ikut mencerdaskan bangsa, namun perjuangnnya belum seperti guru honorer di sekolah negeri.