JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Jawa Timur komitmen meningkatkan kualitas layanan publik dan administrasi berbasis digital di seluruh organisasi perangkat daerah. Termasuk kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Hal itu diharapkan memberi dampak positif bagi layanan publik yang bisa diakses masyarakat luas. Hari ini (20/3), Pemprov Jatim mendapatkan Digital Government Award (Anugerah Pemerintahan Digital) kategori penerapan layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Penghargaan digital government SPBE Summit 2023 diserahkan Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas bersama Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Anugerah Digital Government Award kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta.
Penghargaan tersebut dibagi menjadi enam kategori penerapan SPBE terbaik. Kategori Penerapan Layanan SPBE IPPD, Kategori Pencapaian Indeks SPBE IPPD, Kategori Peningkatan Indeks SPBE IPPD, Kategori Pelaksanaan Tata Kelola SPBE IPPD, Kategori Penguatan Kebijakan SPBE IPPD, dan Kategori Penerapan Manajemen SPBE IPPD.
Gubernur Khofifah mengatakan, keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim. Dibentuk tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2022 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188.469/KTPS/013/2022.
”Arsitektur proses bisnis diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/3022 tentang arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemprov Jatim 2023-2024,” tutur Khofifah.
Dia menyebutkan, Pemprov Jatim dalam menguatkan layanan publik antara lain melalui moto Cepat, Efektif, Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif (CETTAR) yang terus digaungkan Pemerintah Provinsi Jatim dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat.
”Mereka (ASN) Pemprov Jatim harus menjalankan moto CETTAR yaitu cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel, dan responsif, yang merupakan roh yang harus dilakukan seluruh tim di jajaran Pemprov Jawa Timur,” ujar Khofifah.