JawaPos.com–Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menilai masih banyak pekerja di Indonesia terutama di desa yang masih bergerak di sektor dan lapangan pekerjaan yang kurang produktif serta keterampilan rendah. Sehingga peningkatan kemampuan sulit dilakukan dari pekerjaan yang dijalankan.
Oleh karena itu, menurut dia, revitalisasi pelatihan vokasi penting untuk dilakukan. Salah satunya melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Wamenaker menjelaskan, poin utama dari perpres tersebut adalah untuk memenuhi pemetaan kebutuhan SDM atau tenaga kerja dan perencanaan tenaga kerja yang mengacu pada sistem informasi pasar kerja. Keterampilan yang dimiliki SDM di desa saat ini tidak sebanding dengan kebutuhan perusahaan sehingga diperlukan usaha maksimal dari semuanya.
”Rata-rata masyarakat di desa banyak menjadi buruh, kuli, dan rumah tangga. Bukan hanya Kemnaker saja untuk meningkatkan SDM di desa, tapi peran anggota DPRD juga ikut andil, seperti membuat program guna meningkatkan skill kerja masyarakat desa,” kata Afriansyah Noor saat jadi narasumber di acara Bimtek Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Partai Bulan Bintang, di Menara Peninsula Hotel, Jakarta, Sabtu (18/3).
Afriansyah Noor menambahkan, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tidak akan cukup membuat Indonesia menjadi negara maju. Lambat laun sumber daya alam akan habis, berbeda dengan sumber daya manusia (SDM).
”Oleh karena itu sejak 2020, pemerintah telah fokus dalam peningkatan produktivitas sumber daya manusia. Pelatihan ke depan dengan cara membangun SDM melalui vokasi, membangun infrastruktur di kawasan industri dan produksi, membangun sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah,” terang Afriansyah Noor.
Afriansyah menjelaskan, saat ini Kemnaker gencar mengembangkan Balai Pendidikan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di setiap provinsi, kabupaten, dan kota. Tujuannya agar terciptanya SDM yang berkualitas dan siap bekerja.
Selain menjadi narasumber, Afriansyah Noor yang juga Sekjen Partai Bulan Bintang, menutup rangkaian acara Bimtek Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Partai Bulan Bintang, 15-18 Maret.
Sekjen meminta kepada para legislator PBB untuk proaktif menanyakan program-program di Kementerian Ketenagakerjaan, yang kebetulan Wamenakernya adalah dari PBB.
”Saya mohon legislator proaktif, selama saya ada di Kemnaker, kawan-kawan harus manfaatkan. Seperti mengajukan program, tentunya harus mengikuti aturan dari kementerian. Lalu adakan program pelatihan kerja kepada masyarakat desa,” ujar Afriansyah Noor.
”Saya minta teman-teman legislator bisa mensinergikan dengan dinas ketenagakerjaan setempat untuk membangun tenaga kerja desa yang produktif,” tambah dia.
Sebenarnya, kata Afriansyah, Kemnaker itu banyak program, tapi hanya diketahui segelintir orang. Program-program itu harus dimanfaatkan dan dirasakan masyarakat banyak.
”Di sini peran DPRD PBB untuk menyebarluaskan program Kemnaker, agar bisa dirasakan masyarakat Indonesia,” ucap Afriansyah Noor.
Afriansyah juga meminta kepada para kader PBB untuk menjadi wakil rakyat yang amanah dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Selain itu, kader PBB terutama anggota legislator harus mempunyai rasa memiliki terhadap partai, dan harus punya keinginan yang berlipat membesarkan partai.
PBB menargetkan 25 kursi DPR RI, 60 DPRD provinsi, dan 2 sampai 3 legislator di setiap kabupaten dan kota.