JawaPos.com – Surabaya menjadi salah satu kota yang menerima penghargaan universal health coverage (UHC) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta Selasa (14/3). Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang diserahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Capaian UHC Surabaya memang sudah tinggi, lebih dari 100 persen.
Sejak dua tahun lalu, Surabaya merintis untuk menyediakan jaminan kesehatan semesta. Untuk berada di posisi itu, minimal 95 persen warga Surabaya sudah harus ter-cover jaminan kesehatan nasional (JKN) tersebut.
Pemkot Surabaya pun meng-cover seluruh warga Surabaya yang belum terdaftar di program tersebut. Berdasar data BPJS Kesehatan, total warga Surabaya yang sudah ter-cover BPJS Kesehatan mencapai 2,97 juta jiwa. Persentase kepesertaan mencapai 100,02 persen. Data itu bisa bertambah jika sinkronisasi data dengan dispendukcapil telah selesai dilakukan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, sejak dirinya menjabat, komitmen pertama yang dilakukan adalah menjamin kesejahteraan warga Surabaya. Termasuk aspek kesehatan masyarakat. Diharapkan, mereka tidak lagi memikirkan lagi masalah kesehatan. Sebab, bagi warga dengan ekonomi terbatas, biaya berobat adalah beban.
”Sebab, kesehatan merupakan salah satu faktor pengeluaran untuk masyarakat miskin. Pemkot Surabaya hadir dengan memberikan UHC sampai lebih dari 90 persen. Dan, dari usaha inilah kami mendapatkan UHC Award ini,” ujar Eri.
Apalagi, di Surabaya mendapatkan akses layanan begitu mudah. Menurut dia, saat ini warga sudah bisa mendapat layanan tersebut dengan menggunakan KTP saja. Baik di rumah sakit maupun puskesmas. Dia berharap adanya program UHC ini akan terus meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan warga.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Hernina Agustin Arifin menyampaikan, melalui program UHC ini, berarti Pemkot Surabaya bertanggung jawab terhadap warganya. Pihaknya pun selalu mendukung langkah untuk memberikan penjaminan kepada seluruh penduduknya. Mereka tidak lagi mengalami kesulitan jika memerlukan pelayanan kesehatan.
”Kami akan terus men-support agar jaminan semesta ini akan dipegang terus oleh Surabaya. Data kami saat ini, kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 2.973.334 jiwa atau 100,02 persen per 1 Maret,” ungkap Hernina.
Saat ini sudah ada puluhan rumah sakit dan klinik utama yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Dia menyebut jumlah itu akan terus bertambah. Tahun ini ada lima lagi rumah sakit yang menjalin mitra. Jika target terpenuhi, pada 2023 total faskes mencapai 71 rumah sakit dan klinik utama. Itu belum termasuk klinik pratama yang mencapai 148 FKTP.
Hernina memastikan perbaikan mutu layanan menjadi fokus pihaknya tahun ini. Misalnya, pelayanan yang tidak ribet dan sulit. Tidak ada lagi fotokopi untuk kebutuhan administrasi.
”Juga tidak ada lagi diskriminasi terhadap pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan. Iuran-iuran dan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Yang pasti, kami berharap warga tidak perlu ragu ke faskes primer untuk berobat,” tutur Hernina.
LAYANAN KESEHATAN GRATIS UNTUK WARGA SURABAYA
– Tahun ini pemkot mengucurkan anggaran Rp 480 miliar untuk meng-cover kepesertaan BPJS Kesehatan warga Surabaya.
– Pelayanan kesehatan gratis hanya diperuntukkan layanan kelas III.
– Kemampuan faskes milik pemkot untuk pelayanan penyakit kronis terus ditambah. Misalnya, pasien kanker yang butuh waktu antre 8 bulan untuk menjalani radioterapi.
– Pemkot dan BPJS Kesehatan memastikan faskes tidak mensyaratkan lagi berkas fotokopi dan kartu BPJS Kesehatan untuk berobat.
– Cukup pakai KTP, layanan sudah didapat.
– Daerah Surabaya Raya yang juga sudah UHC bakal menjalin kerja sama pelayanan kesehatan lintas wilayah.