JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga Februari 2023 masih kuat mencapai Rp 279,98 triliun. Capaian tersebut ditopang oleh penerimaan dari PPh non migas mencapai Rp 137,09 triliun atau naik 15,69 persen.

“Dibanding tahun lalu, PPh non migas naik 24,35 persen. Jadi pertumbuhannya masih sangat kuat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (14/3).

Ia menjelaskan, capaian penerimaan pajak Februari 2023 ini ditopang oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp 128,27 triliun atau melesat 72,87 persen dibanding tahun lalu.

Selain itu, ditopang oleh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak lainnya yang telah mencapai Rp 1,95 triliun atau sudah terealisasi 4,87 persen dari target. Angka tersebut tercatat tumbuh 29,33 persen dari periode sama tahun lalu.

Kemudian, penerimaan dari PPh minyak dan gas (migas) telah mencapai Rp 12,67 triliun atau 20,62 dari target. Meski demikian, realisasi ini mengalami kontraksi 6,36 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada periode sama tahun lalu.

“Ini mengalami koreksi dan kita harus perhatikan secara seksama adalah PPh migas. Ini karena kita punya lifting menurun dan dalam hal ini harga minyak dunia turun,” jelasnya.

Secara keseluruhan, kenaikan penerimaan pajak hingga akhir Februari 2023 dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni harga komoditas yang masih lebih tinggi dibandingkan awal tahun lalu, aktivitas ekonomi membaik, dan dampak implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pada rilis Februari ini, Kemenkeu juga mencatat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus membaik. Hal ini tercermin dari pendapatan negara sebesar Rp419,6 triliun per Februari 2023, atau tumbuh sebesar 38,7 persen secara tahunan (yoy). (*)