JawaPos.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan komitmen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menuntaskan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 300 triliun.
“Sepanjang ini (dugaan TPPU) di kementerian keuangan, saya akan meyakinkan dan menjamin bahwa kami akan tindak lanjuti. Kalaupun mentok nanti saya akan lapor ke pak Mahfud, pak ini sudah mentok saya ga bisa lewat, kami tidak dapat informasi lebih banyak,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kemenkeu Jakarta, Sabtu (11/3) kemarin.
Ia juga menjelaskan, terkait dugaan TPPU sebesar Rp 300 triliun pihaknya meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka data secara lengkap. Terlebih banyak persepsi dan impresi kesan dari publik bahwa Kemenkeu mendapatkan informasi lengkap dari PPATK.
Padahal, kata Menkeu, hingga pekan ini, pihaknya belum menerima informasi lebih detail terkait dugaan tersebut. Bahkan, soal kasus Rafael Alun Trisambodo yang saat ini sedang dikuliti Aparat Penegak Hukum (APH).
Ada perbedaan fakta antara yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan data yang diterima Kemenkeu. Bahkan, secara transaksi yang diungkap saat ini kepada publik lebih besar angkanya dibandingkan dengan yang diterima Kemenkeu pada tahun 2019.
“Kasus ini (RAT) disampaikan oleh Pak Mahfud informasinya sudah disampaikan sejak 2013, tapi di kami PPATK menyampaikan informasi baru tahun 2019. Empat surat menyangkut saudara RAT, empat surat dari PPATK. Empat-empatnya menyangkut transaksi yang nilainya antara Rp 50 juta sampai Rp 150 juta kecil banget dibandingkan dengan sekarang yang terbuka kepada publik,” jelasnya.
“Poin saya, Pak Mahfud sebagai ketua dewan pengarah TPPPU mendapatkan informasinya yang lebih lengkap dan lebih detail, kami tidak mendapatkan seperti itu. Ini menjadi evaluasi kita bersama, namun banyak informasi yang detail mengenai pencucian uang itu disampaikan PPATK ke Pak Mahfud dan instansi APH. Jadi mungkin impresi bahwa datanya semuanya identik ke kami,” imbuhnya.
Kendati demikian, Menkeu mengungkapkan bahwa saat ini semangat kerja sama antara Kemenkeu dan Mahfud MD akan terus dipererat. Hal ini sejalan dengan kepentingan yang sama antara keduanya.
“Kepentingan kita sama, kepentingan untuk membangun Indonesia, membangun Kemenkeu, ditjen pajak dan ditjen bea cukai membersihkan dari mereka yang kotor dan koruptif,” ungkapnya.
Selain itu, guna memberikan dukungan kepada mereka yang sudah bekerja dengan baik dan jujur di Kemenkeu. Oleh sebab itu, pihaknya sangat terbuka pada instansi lain yang turut serta dan membantu dalam agenda bersih-bersih ini.
“Itu adalah tugas saya sebagai kementerian keuangan saya senang dalam hal ini dibantu oleh pak mahfud dan instansi lain, semakin cepat tentu akan semakin baik. Karena buat kami, ini adalah pekerjaan yang akan terus kita lakukan sebagai satu tanggung jawab bendahara negara untuk melakukan tugas mengelola keuangan negara dengan baik,” tandasnya.
Sumber foto: Kemenkeu RI