JawaPos.com – Dokter Mawartih Susanty ditemukan tewas di rumah dinasnya, di wilayah RSUD Nabire, Papua. Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) pun turun tangan untuk investigasi, mencari penyebab kematian.
IDI menilai dokter Mawar memiliki dedikasi yang luar biasa dalam pengabdian profesinya. Oleh karena itu, kematian Mawar adalah kehilangan besar bagi IDI.
“PB IDI sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Ketua IDI Cabang Nabire dan Ketua IDI Wilayah Papua dan akan terus mengawal investigasi penyebab kematian almarhumah dr Mawartih. Mengenai informasi penyebab kematian yang beredar di media dan sosial media, kami meminta seluruh pihak untuk menunggu pengumuman hasil otopsi untuk menghindari misinformasi,” kata Ketua Umum PB IDI, Mohammad Adib Khumaidi dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/3).
Jenasah Dokter Mawar kini sudah diterbangkan dari Nabire ke Makassar. Pihak keluaga sudah memberikan izin untuk otopsi jenazah.
Ketua IDI Cabang Nabire Oktovianus Saranga mengatakan, dokter Mawar sudah berdinas di Nabire selama 5 tahun. Jasa Dokter Mawar terhadap masyarakat sudah sangat banyak.
“Beliau tidak hanya dokter spesialis paru satu-satunya di Nabire, beliau banyak berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan edukasi yang diadakan oleh IDI maupun pemerintah setempat. Beliau juga dikenal ramah dan selalu menolong orang. IDI Nabire siap membantu penyelidikan penyebab meninggalnya beliau,” kata Oktovanus.
PB IDI mengingatkan perihal jaminan keamanan dan keselamatan ini sudah diminta kepada pemerintah untuk menjadi perhatian penting. Sebelumnya juga ada dokter Soeko yang meninggal saat peristiwa kerusuhan Wamena tahun 2019, serta kekerasan yang terjadi pada sejumlah tenaga kesehatan dan penyerangan pada fasilitas kesehatan di Pegunungan Bintang, Papua pada tahun 2021.
PB IDI meminta kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta seluruh aparat keamanan di daerah terutama di wilayah konflik untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pada tenaga kesehatan yang bertugas.
“Hal penting untuk mengatasi kendala dalam pemerataan dokter terutama dokter spesialis di daerah adalah belum ada jaminan keselamatan dan keamanan bagi para tenaga kesehatan yang bertugas, terutama di wilayah konflik,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga dianggap perlu memperbaiki infrastruktur termasuk akses menuju fasilitas kesehatan. Sehingga baik tenaga kesehatan dokter maupun masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan dengan lebih baik.