JawaPos.com – Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam tidak setuju terhadap rencana pemindahan Depo Pertamina Plumpang. Menurutnya, rencana pemindahan Depo Pertamina Plumpang sangat tidak realistis dan membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit.
Pernyataan ini menyusul rencana Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan PT Pertamina Persero yang akan melakukan relokasi terhadap Depo Pertamina Plumpang ke kawasan Pelindo.
“Relokasi Depo Pertamina Plumpang sangat tidak realistis, membutuhkan waktu dan biaya yang besar bahkan terkesan lebih kental nuansa politiknya,” kata Syaikul kepada wartawan, Jumat (10/3).
Syaikhul berharap, pemerintah mengambil langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, salah satunya dengan terus meningkatkan pengelolaan manajemen resiko di dalam Pertamina.
Ia menilai pemindahan depo tidak menjamin tidak terulangnya insiden serupa, apabila Pertamina tidak meningkatkan SOP (standard operational procedure) dalam manajemen resiko di setiap proses, maupun tahapan kerja.
Menurutnya, membuat wilayah penyangga atau buffer zone adalah hal yang paling realistis, daripada harus memindahkan Depo Pertamina Plumpang, yang sudah ada sejak 1974.
“Saat ini, membuat zona penyangga (buffer zone) di lokasi Depo Pertamina Plumpang merupakan opsi yang paling kongkret yang bisa dilakukan dan juga membebaskan lahan masyarakat sampai jarak aman,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengumumkan bahwa pemerintah dan PT Pertamina (Persero) sepakat untuk melakukan relokasi atau pemindahan Depo Plumpang di Koja, Jakarta Utara ke tanah milik Pelindo.
Menurut Erick, keputusan ini merupakan solusi bersama yang telah dibahas dalam rapat internal BUMN sebagai bentuk memberi perlindungan dan keamanan bagi masyarakat. Namun, ia menyebut bahwa tanah Pelindo baru siap dibangun pada akhir 2024.
“Kami sudah rapatkan bahwa kilang akan kita pindah ke tanah Pelindo, kita sudah koordinasi dengan Pelindo itu lahannya siap dibangun pada akhir tahun 2024,” kata Erick Thohir usai rapat internal bersama dengan Direktur PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Senin (6/3) sore.
Ia menjelaskan, pembangunan depo di tempat baru akan membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 2,5 tahun. Oleh sebab itu, maka secara efektif Depo Plumpang akan resmi pindah sekitar 3,5 tahun mendatang atau sekitar awal tahun 2027.
Tak hanya di Plumpang, komitmen atas keamanan masyarakat ini juga akan diberlakukan disejumlah kilang milik Pertamina lainnya. Seperti di Balongan dan juga Semarang.
“Karena ini perlindungan bagi masyarakat yang didorong oleh Bapak Presiden. Kami juga meyakini ini adalah hal yang penting. Maka kami akan membuat buffer zone atau wilayah aman disekitar kilang-kilang Pertamina. Tentu tidak hanya di Depo Plumpang tapi ada di Balongan dan juga di Semarang,” pungkas Erick.