JawaPos.com – Warga korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) menolak rencana pemerintah untuk membuat zona aman atau buffer zone. Pasalnya, buffer zone itu akan dibuat berjarak 50 meter dari tutup pagar area Pertamina Plumpang.

Menurut Ketua Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) Mohamad Huda, jika zona aman diperluas 50 meter, warga khawatir PT Pertamina akan menggusur warga yang pemukimannya berada di dalam radius buffer zone tersebut.

“Terkait buffer zone, kami justru menolak jika memang Depo Plumpang mau dipindahkan,” kata Huda melalui keterangan tertulisnya, Rabu (8/3).

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah tidak perlu membuat buffer zone jika ujung-ujungnya pemukiman warga Tanah Merah yang digusur. Kalaupun dibutuhkan buffer zone, katanya, harus di dalam tembok Pertamina.

“Jangan lagi merugikan warga yang harus mundur lagi, apalagi 50 meter itu didalam tembok lahan mereka masih cukup luas,” tegas Huda.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan PT Pertamina (Persero) akan membuat buffer zone atau wilayah aman di Depo Plumpang, Koja, Jakarta. Ini dilakukan lantaran pembangunan depo baru di tanah milik Pelindo masih harus menunggu hingga akhir tahun 2024.

Selain itu, pembuatan wilayah aman juga dilakukan sesuai dengan perintah Presiden Jokowi untuk mengutamakan perlindungan bagi masyarakat. Bahkan tak hanya di Plumpang, ke depan komitmen atas keamanan masyarakat ini juga akan diberlakukan disejumlah kilang milik Pertamina lainnya, seperti di Balongan dan juga Semarang.

“Karena ini perlindungan bagi masyarakat yang didorong oleh Bapak Presiden. Kami juga meyakini ini adalah hal yang penting. Maka kami akan membuat buffer zone atau wilayah aman disekitar kilang-kilang Pertamina. Tentu tidak hanya di Depo Plumpang tapi ada di Balongan dan juga di Semarang,” ujar Erick di Kantor BUMN, Senin (6/3).