JawaPos.com–Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tren positif. Menutup buku 2022, pertumbuhan ekonomi Sidoarjo menyentuh 7,53 persen. Angka itu tertinggi nomor dua di Jawa Timur.
Pemulihan ekonomi kota Delta tersebut terbilang lebih cepat dari perkiraan. Sebab, sempat minus 3,69 persen saat pandemi pada 2020. Kabar baiknya lagi investasi yang masuk mencapai Rp 14,1 triliun. Capaian tersebut naik 100 persen dibanding 2021 sebesar Rp 7,1 triliun.
Tren investasi yang positif tersebut menurut Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali harus dipertahankan. Salah satunya dengan menjaga harmonisasi industri.
Karena itu, Gus Muhdlor minta kepada seluruh perusahaan alih daya di Kabupaten Sidoarjo bekerja secara profesional dan bersaing secara sehat. Hal itu demi terciptanya harmonisasi industri.
”Salah satu untuk menciptakan harmonisasi industri itu, tidak membuka celah kecil pada saat melakukan kerja sama dengan klien atau perusahaan yang nanti bisa menimbulkan disharmonisasi industri,” ujar Gus Muhdlor di sela Bimtek Penguatan Perusahaan Alih Daya di Era Industrialisasi dan Digitalisasi di Ruang Rapat Nusantara, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, Rabu (8/3).
Dengan adanya harmonisasi industri, lanjut dia, diyakini mampu meningkatkan iklim investasi di Sidoarjo yang semakin gemilang. Sebab, saat ini, dengan proyek pembangunan di Sidoarjo yang secara intens, mampu menarik iklim investasi dan optimisme masyarakat.
”Investasi di Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Yaitu pada 2021 sebesar Rp 7,1 triliun naik menjadi Rp 14,1 triliun pada 2022 atau naik 100 persen,” kata Gus Muhdlor, sapaan akrab Ahmad Muhdlor Ali.
Dia mengatakan, kendala yang dialami Sidoarjo saat ini adalah kepastian investasi terkait peruntukan lahan serta amdal PMA (penanam modal asing) yang diambil alih pusat. Dia berharap perusahaan di Sidoarjo bekerja sama dengan baik antar satu dengan lain.
”Dengan bekerja sama yang baik dan membuat orientasi yang konstruktif, optimistis bisa menyelesaikan masalah investasi di Sidoarjo. Targetnya pada akhir 2023 dua masalah tersebut terselesaikan,” tutur Ahmad Muhdlor Ali.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Ainun Amalia mengatakan, akan terus memantau perusahaan agar mengikuti beberapa regulasi pemerintah. Hal itu perlu dilakukan untuk kelancaran pertumbuhan investasi di Sidoarjo.
”Sebanyak 50 perusahaan alih daya di Kabupaten Sidoarjo skala besar, sedang, dan kecil, ini akan kami bimbing dengan baik. Di antaranya terkait pemahaman dan kesepahaman agar dapat meminimalisir permasalahan ketenagakerjaan dan dapat menyesuaikan pada era digitalisasi ini,” ucap Ainun Amalia.
Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Usman ikut mendukung kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, agar berjalan selaras dengan PP Nomor 35 Tahun 2021 yaitu tentang perjanjian kerja waktu tertentu, agar terwujud perlindungan tenaga alih daya. DPRD minta kepada perusahaan agar ikut menjaga produktivitas dan kesejahteraan pekerja.
”Saya minta juga kepada pemerintah turut masifkan pengawasan sistem hubungan kerja antar perusahaan dan pekerja alih daya,” ucap Usman.