JawaPos.com – Pemerintah memutuskan untuk memindahkan Depo atau Kilang Pertamina Plumpang. Keputusan itu muncul dalam rapat simultan antara pemerintah, Pertamina, dan Pemprov DKI Jakarta.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan, dari rapat-rapat yang berlangsung, masing-masing diminta memberikan solusi. Kemarin (6/3) sore Erick mengumumkan keputusan itu.
Kesepakatan pertama terkait dengan solusi melayani dan melindungi masyarakat. ”Perlindungan kepada rakyat sekitar kita jaga. Kita akan rawat. Kita pastikan ada penyewaan rumah dan membantu kehidupan mereka beberapa bulan ke depan sampai ada keputusan lainnya,” ujarnya kemarin.
Erick juga memastikan ada kebijakan pemindahan kilang Pertamina ke lokasi lain. ”Kilang akan pindah ke tanah Pelindo. Kita sudah koordinasi dengan Pelindo. Lahannya akan siap dibangun pada akhir 2024,” jelasnya.
Dia melanjutkan, pembangunan itu memerlukan waktu 2–3 tahun. Dengan begitu, pemerintah memastikan bahwa perlindungan masyarakat tetap berjalan.
Bentuk perlindungan itu adalah pembuatan buffer zone atau wilayah aman di sekitar kilang-kilang Pertamina. Baik di Plumpang maupun kilang lain seperti yang ada di Balongan atau Semarang. ”Khususnya yang di Plumpang, kurang lebih jaraknya 50 meter dari pagar. Ini solusi bersama. Kita harap dukungan pemda dan masyarakat. Keamanan adalah prioritas utama,” kata Erick.
Rencana pemindahan Depo Pertamina Plumpang berbeda dengan statemen Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Kemarin pagi, setelah meresmikan dan meluncurkan aplikasi e-pipakabel di markas Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), Luhut ingin semua pihak melihat persoalan pasca kebakaran Depo Pertamina Plumpang secara jernih.
Sebagaimana telah disampaikan Presiden Joko Widodo, pemerintah harus mencari solusi. Luhut menyebutkan, solusi itu wajib sesuai dengan aturan dan ketentuan di Indonesia. Luhut mengakui, sudah lama ada daerah kosong di sekitar Depo Pertamina Plumpang. Daerah itu disiapkan untuk buffer zone. Dengan tegas, dia menyatakan bahwa daerah kosong bukan tanah kosong. ”Saya kira pemerintah harus cari jalan keluar. Tidak boleh membuat populasi di situ, tidak boleh,” tegas Luhut. ”Jangan (Depo Pertamina Plumpang) itu yang disuruh pindah. Orang yang tidak berhak di situ yang harus pindah,” tegasnya.
Dia menyampaikan, daerah kosong disiapkan sebagai buffer zone. Dia menyebutkan, pihak-pihak yang memberikan izin kepada masyarakat untuk menempati daerah kosong itu tidak benar. ”Karena itu, tanggung jawablah. Sudah berapa nyawa hilang,” jelasnya.
Tentu opsi memindahkan warga dari lokasi tersebut tidak dilakukan serta-merta. Dia menyampaikan, harus ada kajian dan kompensasi. Namun, Luhut menyampaikan bahwa semua pihak tidak boleh membolak-balikkan keadaan. ”Jangan dibalik-balik, (Depo Pertamina) Plumpang itu sudah dibuat di sana. Ada daerah kosong atau buffer zone. Karena itu, memang harus dikaji memberikan kompensasi dan sebagainya,” beber dia.
Pada bagian lain, kemarin sore Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyambangi permukiman warga yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Dia datang bersama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI M. Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. Tak hanya ke permukiman warga, mereka juga turut menemui para pengungsi.
Yudo memastikan bahwa instansinya akan membantu pemerintah dalam menanggulangi dampak kebakaran tersebut.
Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menuturkan, untuk menyelidiki kasus kebakaran Depo Plumpang, penyidik telah memeriksa 14 saksi. Mereka terdiri atas pegawai Pertamina, operator security officer, dan masyarakat sekitar. ”Pemeriksaan masih berlangsung,” ujarnya. Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa saksi pada Minggu (5/3) dan Senin (6/3). Namun, hasil pemeriksaan belum diungkap. ”Belum ada kesimpulan,” katanya.
Terkait identifikasi korban meninggal, Ahmad mengatakan, dari 15 jenazah dan 1 bagian tubuh, telah teridentifikasi 3 korban. Yakni, Fahrul Hidayat, 28; Moh. Bukhori, 41; dan Iruana, 61. ”Yang lain masih proses identifikasi,” terangnya. Menurut dia, para keluarga korban sebaiknya segera memberikan data antemortem dan posmortem ke tim DVI Polri. Dengan begitu, identifikasi bisa lebih cepat dilakukan. ”Bila ada yang kehilangan keluarga juga segera melaporkan,” paparnya.