JaqwaPos.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) tetap menggunakan patokan banjir surut dalam waktu enam jam sebagai salah satu bentuk indeks kinerja (KPI) untuk percepatan penanganan banjir di Ibu Kota.

“KPI itu tentunya menjadi tolok ukur kami juga. Kalau pemerintahan sebelumnya mengatakan enam jam surut, kami akan berusaha,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono saat meninjau Pintu Air Manggarai, Jakarta, Rabu (1/3).

Menurut dia, penanganan banjir di Jakarta didukung banyak faktor di antaranya partisipasi masyarakat yang mulai sadar tidak membuang sampah sembarangan ke sungai.

Selain itu, dukungan pemerintah pusat untuk mengurangi debit air dari hulu yakni dengan pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Tak hanya itu, upaya normalisasi Kali Ciliwung yang sedang berjalan dan pengerukan endapan lumpur juga akan mengurangi dampak banjir di Jakarta. Pelebaran drainase di Jakarta juga akan dilakukan sebagai upaya penanggulangan banjir.

“Sistem pengairan di Jakarta kami selalu perbaiki, gorong-gorong yang ada di wilayah, setiap RT (Rukun Tetangga) akan berusaha merencanakan itu dalam penanggulangan banjir,” tuturnya.

Di sisi lain, banjir yang terjadi beberapa hari lalu di Jakarta murni karena faktor dampak hidrometeorologi bukan karena banjir kiriman dari daerah penyangga karena sesuai perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), puncak musim hujan di Jakarta pada Januari-Februari 2023.

“Kami tidak katakan itu banjir kiriman, ini faktor hidrometeorologi, itu lah sebenarnya faktor alam. Kami tidak akan menyalahkan daerah sekitar dan lebih penting bagaimana koordinasi dengan pemda di sekitar,” katanya.

Sementara itu, Pintu Air Manggarai ketika dikunjungi Sekda DKI bersih dari sampah. Sejumlah petugas mengerahkan tiga alat berat untuk mengeruk sampah di Pintu Air Manggarai.