JawaPos.com-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan pembenahan di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Hal ini setelah mencuatnya pamer harta kekayaan yang dilakukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo dan Kepala Kantor Bea Cukai Jogjakarta Eko Darmanto.

“Kini sorotan terhadap gaya hidup mewah ke sejumlah pejabat di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Publik memang berhak melakukan kontrol, dan berhak bertanya atas situasi yang mereka anggap ganjil. Untuk menjawab keraguan publik ini, ada baiknya Menkeu Sri Mulyani memobilisir para pejabat tinggi di Kemenkeu untuk klarifikasi kekayaannya ke Aparat Penegak Hukum (APH),” kata Said kepada wartawan, Rabu (1/3).

Namun, Said mengingatkan meski DJP dan Diten Bea Cukai tengah menjadi sorotan, sudah selayaknya tetap bekerja optimal. Menurutnya, pengawasan publik itu penting agar kinerja lebih baik lagi. “Tunjukkan bahwa penerimaan perpajakan kita di tahun ekonomi global yang sulit, kinerja penerimaan perpajakan tetap cemerlang, tidak mengalami shortfall. Tingkatkan kemudahan layanan para tax payer. Kerja yang hebat ini akan meruntuhkan keraguan publik,” tegas Said.

Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini menyebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menjatuhkan banyak sanksi terhadap para pegawai di Kemenkeu, karena terbukti melakukan penyelewengan. Bahkan, sebanyak 185 pengaduan fraud oleh pegawai Kemenkeu, dan 96 diantaranya telah dijatuhi hukuman pada 2022.

“Tindakan seperti ini patut kita apresiasi, dan perlu disampaikan ke publik untuk menunjukkan bahwa Kemenkeu terus melakukan koreksi kedalam dalam rangka menjaga integritas pegawai, dan menjadikan hal itu sebagai momentum untuk melakukan reformasi birokrasi, dan penataan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” tegas Said menandaskan. (*)