JawaPos.com- Musim hujan dan cuaca ekstrem pada tahun ini juga kembali membuat nestapa ribuan warga di Kabupaten Lamongan. Banyak desa di beberapa wilayah kecamatan kebanjiran. Bukan hanya merendam rumah-rumah, sekolah, tempat ibadah, melainkan juga menerjang sawah dan tambak-tambak warga.
Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Lamongan per 21 Februari lalu, jumlah desa yang tergenang akibat Bengawan Jero meluap ada sebanyak 42 desa yang tersebar di 6 kecamatan. Perinciannya, Kecamatan Karangbinangun (9 desa), dan Kecamatan Glagah (7 desa).
Selain itu, banjir juga menyasar wilayah Kecamatan Deket (5 desa), Kecamatan Turi (11 desa), Kecamatan Karanggeneng (2 desa), dan Kecamatan Kalitengah (8 desa). Bahkan, genangan air di beberapa wilayah itu awet. Berdasarkan tahun-tahun sebelumnya bisa sampai beberapa pekan.
Jumat (24/2), Gubernur Khofifah Indar Parawansa dengan didampingi Bupati Lamongan Yuhronur Efendi meninjau beberapa lokasi banjir. Di antaranya, di Dusun Pujut, Desa Sidomulyo, Kecamatan Deket. Selain itu, mereka juga mendatangi Pintu Air Kuro di Karangbinangun.
Tak pelak, kedatangan gubernur itupun dimanfaatkan ibu-ibu yang mengeluhkan musibah banjir tersebut. Di hadapan mereka, mantan menteri sosial itu berkomitmen untuk membantu penanganan banjir.
Menurut Yuhronur, penanganan banjir di Lamongan, terutama di wilayah Bengawan Jero harus ada kolaborasi. Yakni, antara pemkab, pemerintah provinsi, dan pemerintah ousat berdasarkan kewenangan masing-masing.
Dikatakan, pada kesempatan itu, pihaknya mengusulkan kepada Gubernur dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk memperbarui Pintu Kuro. ‘’Karena dampak adanya Pintu Air Kuro ini cukup signifikan dalam mengurangi genangan di Bengawan Jero. Selain itu, kami juga mengharapkan adanya normalisasi berdasarkan kewenangan masing-masing,’’ paparnya.
Dia menegaskan, pemerintah akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Berupaya gotong royong untuk bisa menangani dampak luapan Bengawan Jero ini. ’’Paket sembako, bantuan alat transportasi, bantuan kesehatan akan kami optimalkan. Semoga segera surut dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa,’’ ungkapnya.
Sementara itu, Khofifah menuturkan, Bengawan Jero secara kewenangan milik pusat melalui BBWS. Dikatakan, sudah tiga tahun mengajukan ke Kementerian PUPR agar dilakukan penanganan. Namun, sejauh ini masih belum terlaksana. Padahal, banjir di Lamongan ini lama. Bahkan, bisa berbulan-bulan. Karena itu, butuh penanganan khusus.
Salah satu yang akan dilakukan adalah rekonstruksi Pintu Air Kuro. Rencananya, ada sharing anggaran misalnya sepertiga anggaran dari Lamongan dan dua pertiga dari dari provinsi.
”Setelah ini akan saya bahas dengan Pak Sekda Provinsi untuk teknisnya. Meski belum bisa seratus persen, tapi kita nanti izin ke pusat, dengan harapan bisa sekaligus memberikan bantuan penanganan agar menyeluruh,” tuturnya.
Khofifah menambahkan, penanganan banjir dampak Bengawan Jero itu pun belum tentu seratus persen. Sebab, masih membutuhkan normalisasi di beberapa titik yang menjadi kewenangan BBWS dan pusat. ”Kita upayakan agar bisa melakukan penanganan dulu semaksimal mungkin bersama Pemkab Lamongan,” terangnya.