JawaPos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah menetapkan target awal untuk defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 antara 2,16-2,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Target defisit APBN 2024 itu lebih rendah dibanding target defisit APBN 2023 yang sebesar 2,84 persen dari PDB.

“Anggaran tahun depan akan dijaga, di satu sisi pendapatan negara akan tetap tumbuh dengan rasio pajak yang meningkat, dan belanja negara yang akan dijaga secara disiplin namun dengan prioritas sesuai agenda nasional,” kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/2).

Sri Mulyani mengatakan penetapan target defisit 2024 masih di tahap awal sebagai pedoman untuk menyusun instrumen fiskal tahun depan. Menurut dia, tahun ini dan tahun depan, tantangan yang dihadapi Indonesia bersumber dari ketidakpastian geopolitik dan kenaikan inflasi dunia yang menyebabkan meningkatnya suku bunga.

Namun terdapat peluang pertumbuhan ekonomi, karena negara mitra seperti Tiongkok sudah kembali membuka ekonominya setelah lockdown akibat pandemi Covid-19. Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan menjaga momentum pemulihan perekonomian yang sedang berlangsung saat ini.

“Pertumbuhan ekonomi 2022 di 5,3 persen, pertumbuhannya tetap bisa dijaga untuk tahun 2023 dan 2024. Ini berarti dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga untuk bisa tumbuh di atas 5 persen, maka inflasi di Indonesia harus dikendalikan,” ujar perempuan yang karib disapa Ani itu, dikutip dari Antara.

Kepercayaan diri masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi juga akan dijaga dengan menjaga iklim dan situasi yang kondusif. Selain itu, pemerintah juga akan menjaga momentum derasnya aliran masuk investasi.

“Kita perlu mengantisipasi kondisi global yaitu dalam bentuk ekspor yang barangkali mengalami disrupsi karena geopolitik dan harga komoditas yang mungkin dalam hal ini ketidakpastiannya meningkat karena terjadinya persaingan politik antara negara besar,” imbuh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Pemerintah, lanjutnya, juga akan fokus menyelesaikan program-program prioritas pada 2024 karena merupakan tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Program prioritas itu antara lain penurunan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024 dan penurunan tingkat stunting menjadi 3,8 persen.

“Jadi hal ini kemiskinan ekstrem yang tahun depan harus nol persen dan kemudian kemiskinan di 6,5 hingga 7,5 persen, sedangkan untuk stunting diharapkan untuk turun ke 3,8 persen. Ini berarti perlu upaya tambahan yang keras dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan,” pungkas Ani.