JawaPos.com – Dinamika inflasi terus dimitigasi agar tak mengalami lonjakan. Kemarin (20/2) pemerintah menggelar high level meeting Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Begitu juga daerah-daerah yang mengadakan pertemuan TPID.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah menargetkan inflasi mencapai 3 plus minus 1 persen pada 2023. “Beberapa hal yang dilakukan untuk mencapai target tersebut di 2023 sebagaimana diatur dalam APBN adalah memperkuat kebijakan dan menjaga stabilitas makroekonomi,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Senin (20/2).
Hal itu sekaligus upaya menjaga harga pangan tidak bergejolak, terutama pada hari besar keagamaan. Airlangga menjamin seluruh pihak terkait akan berupaya menjaga ketersediaan beras, memperkuat ketahanan pangan lewat akselerasi lumbung pangan, serta memperkuat kerja sama antardaerah agar memastikan ketersediaan bahan pangan.
Sejauh ini, inflasi RI memang masih terkendali. Sepanjang 2022 mencapai 5,51 persen. Jumlah itu tercatat lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain.
Sejalan dengan itu, Bank Indonesia (BI) berkomitmen menjaga inflasi dalam kisaran sasaran 3 persen. “Sinergi kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan pemerintah termasuk melalui implementasi berbagai inovasi program untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo.
Menurut dia, tingkat inflasi turun lebih cepat dari yang diperkirakan. Tecermin dari angka akhir tahun lalu di level 5,51 persen YoY yang di bawah consensus forecast sebesar 6,5 persen YoY. Apalagi setelah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) pada September 2022.
Penurunan berlanjut pada IHK Januari 2023 di posisi 5,28 persen YoY. Didorong oleh inflasi inti dan administered prices yang menurun serta harga bahan pangan bergejolak (volatile food) yang terjaga.
Sementara itu, upaya pengendalian inflasi juga dilakukan di tingkat Provinsi Jawa Timur (Jatim). Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, perlu penguatan sistem intervensi bahan pokok.
Salah satunya, sistem cadangan beras pemerintah (CBP). Dia meminta agar Perum Bulog benar-benar aktif dalam menjaga stok beras tak kurang dari 1,2 juta ton.
“Jangan samakan inflasi karena bahan pokok seperti beras di Jakarta dan Jatim. Jatim adalah lumbung pangan yang menyuplai 20 provinsi di Indonesia Timur. Jadi, kita seharusnya tidak terganggu dengan hal tersebut,” paparnya pada High Level Meeting TPID Jatim di Surabaya kemarin.
Dia mengatakan, di Jatim akan ada stok beras yang mencapai 1,50 juta ton. “Jadi, sekarang bagaimana distribusinya digencarkan sehingga tidak ada kekosongan di masing-masing pasar. Apalagi 23 Maret nanti Ramadan, kita lakukan persiapan stok logistik,” tuturnya.
Khofifah juga meminta seluruh kabupaten/kota untuk menggelar operasi pasar yang dilakukan sewaktu-waktu bila komoditas tertentu mengalami kenaikan harga. Pemprov Jatim telah menyiapkan subsidi ongkos angkut guna menekan harga komoditas tertentu yang dapat menyebabkan inflasi.
—
LANGKAH STRATEGIS TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT
-Perkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi
-Jaga inflasi komponen volatile food, terutama pada masa hari besar keagamaan nasional
-Perkuat ketahanan pangan domestik
-Perkuat ketersediaan data pangan
-Perkuat sinergi komunikasi guna mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat
Sumber: High-level meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat