JawaPos.com – Keberadaan pilot Susi Air yang diculik kelompok separatis teroris (KST) pada 7 Februari lalu, Phillip Mark Mehrtens, masih gelap.
Hingga kemarin, tim yang dikerahkan untuk melacak jejak pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu belum menemukan lokasi penyekapan.
Meski demikian, Satgas Operasi Damai Cartenz berhasil menemukan sejumlah peralatan dokumentasi dan publikasi milik KST. Mulai kamera video, kamera DSLR, hingga lensa tele. Ada juga HP maupun HT. Barang-barang itu ditengarai digunakan untuk propaganda isu-isu kemerdekaan Papua.
Barang-barang tersebut didapat saat personel gabungan TNI-Polri Ops Damai Cartenz 2023 melakukan patroli di wilayah perkampungan Kabupaten Nduga.
Kepala Operasi Damai Cartenz 2023 Kombespol Faizal Ramdhani menyampaikan, peralatan digital itu biasa digunakan untuk mendorong kampanye Papua merdeka. Dia menjelaskan, Satgas Cartenz juga menemukan sejumlah dokumen dan alat propaganda lainnya.
”Kita melakukan upaya penegakan hukum terhadap KKB di Kabupaten Nduga, tepatnya di Kampung Yutpul, Distrik Kilmid,” jelasnya seperti dilansir Cenderawasih Pos. Total barang yang diamankan petugas 39 unit. Semua barang tersebut telah diserahkan kepada penyidik Polri untuk diperiksa lebih lanjut.
Terpisah, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah membenarkan adanya perwakilan pemerintah Selandia Baru di Mimika. Tiga perwakilan pemerintah Selandia Baru tersebut merupakan diplomat yang bertugas di Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta. ”(Mereka) difasilitasi Kemenlu ke Papua agar bisa melakukan tugas-tugas kekonsuleran bagi warga negaranya,” ujar Faizasyah kemarin.
Dia menyampaikan, kedatangan perwakilan pemerintah Selandia Baru itu tidak ada keperluan langsung dengan KST. Termasuk niat berbicara dengan kelompok kriminal bersenjata tersebut. Hal itu turut menegaskan bahwa tuntutan KST untuk bisa berbicara langsung dengan pemerintah Selandia Baru tidak akan dipenuhi. ”Tidak (dipenuhi). Ini masalah yang bersifat internal yang tengah ditangani otoritas Indonesia,” tegasnya.
Senin (13/2) pekan lalu tiga diplomat Selandia Baru itu bertemu dengan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI I Nyoman Cantiasa. Mereka didampingi dua staf Kemenlu. Hal-hal yang dibicarakan dalam pertemuan itu berfokus pada upaya penyelamatan Kapten Phillip sejak kali pertama ditawan KST pada 7 Februari lalu. Mereka juga diperlihatkan jalur evakuasi dan kesiapan tim medis.
Berdasar data Kodam XVII/Cenderawasih, tiga diplomat tersebut bernama Brendan Andrew Stanbury selaku deputy head misi diplomatik Selandia Baru untuk ASEAN, Patrick John Fitzgibbon, dan Alexander Mcsporran selaku sekretaris II Kedutaan Besar Selandia Baru. ”Kita juga minta dukungan internasional untuk membicarakan kepada Komisioner Tinggi Dewan HAM Internasional terkait masalah tersebut di atas,” tegas Nyoman dalam pertemuan itu.
Sementara itu, KST kembali melakukan aksi teror dengan membakar sebuah rumah. Aksi pembakaran itu terjadi pada Sabtu (18/2) lalu. Kabidhumas Polda Papua Kombespol Ignatius Benny menuturkan, sekitar pukul 12.00 WIT, petugas mendengar sebuah tembakan dan melihat asap mengepul dari arah Tower Telkomsel Ilaga. Petugas lalu merespons dengan mencari sumber asap. Saat itulah diketahui ada sebuah rumah warga yang terbakar. Dipastikan tidak ada korban jiwa. ”Pemilik rumah sudah tidak tinggal di sana,” jelasnya.
Pada bagian lain, pemerintah Selandia Baru masih bungkam. Mereka belum memberikan jawaban atas enam tuntutan yang diajukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Tuntutan itu adalah syarat untuk membebaskan pilot Selandia Baru Phillip Mark Mehrtens yang kini menjadi tawanan TPNPB.
Kepala Urusan Luar Negeri dan Dewan Diplomatik TPNPB yang berada di Australia Akouboo Amatus Douw mengungkapkan, Mehrtens akan dibebaskan jika semua kondisi atau tuntutan terpenuhi. Yaitu, meminta Selandia Baru dan negara lainnya berhenti memberikan pelatihan militer dan persenjataan kepada Indonesia.
Selandia Baru saat ini memang bekerja sama dengan TNI di forum regional, melakukan pelatihan gabungan perwira dan nontempur, serta operasi kemanusiaan.