JawaPos.com – Siswa kelas V SDN Jemur Wonosari 1 sedang sibuk, Jumat (17/2) pagi. Anak-anak duduk membentuk lingkaran dalam kelompok-kelompok kecil. Pagi itu, mereka serius berdiskusi. Membahas tema yang cukup ’’berat’’. Yaitu, terkait peristiwa sejarah kebangsaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Suara mereka riuh rendah bersahut-sahutan. Di antara yang serius, terdengar juga suara tawa khas anak-anak. ’’Siswa lagi belajar kelompok,’’ kata guru kelas Tri Wahyuningtyas.
Pagi itu, Tri mengajar IPS. Subtemanya seputar proklamasi kemerdekaan. Dia sengaja membagi para siswa dalam beberapa kelompok. Dengan begitu, terjadi diskusi di antara mereka.
’’Ini metode untuk melatih anak-anak berani mengutarakan pendapat,’’ tutur perempuan berambut sebahu itu.
Tri Wahyuningtyas adalah guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dia guru kelas V di SDN Jemur Wonosari 1, Kelurahan Jemursari, Kecamatan Wonocolo. Status PPPK disandangnya sejak Juni 2022.
Pengangkatannya melalui surat keputusan (SK) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Sebelum jadi PPPK, dia guru tidak tetap (GTT) selama 16 tahun di SDN Kaliasin 1. ’’Syukur sekarang sudah PPPK. Paling tidak saya sekarang sudah tenang,’’ ucap Tri.
Dia merasa sangat beruntung bisa menjadi guru PPPK. Meski bukan PNS, ada kepastian terkait waktu pengabdian. Dalam aturannya, masa kerja guru PPPK selama lima tahun dan bisa diperpanjang kembali. Itu lebih baik dibandingkan GTT yang setiap tahun harus menulis surat lamaran lagi. ’’Setidaknya lima tahun sudah aman. Apalagi kan guru selalu dibutuhkan,’’ tuturnya.
Pendapatan yang diterimanya juga lebih menjanjikan. GTT hanya mendapat gaji pokok setiap bulan. Tapi, guru PPPK berhak mendapat gaji pokok plus take-home pay, tunjangan kinerja (tukin), dan tunjangan profesi guru (TPG) yang diterima tiga bulan sekali. Tri bisa mengantongi rata-rata Rp 7,5 juta per bulan. ’’Tapi, itu gabungan ya. Prinsipnya disyukuri lah,’’ ujarnya.
Tri Wahyuningtyas adalah satu di antara 880 guru PPPK yang lolos seleksi pada 2022. Mereka ditempatkan di berbagai satuan pendidikan. Yaitu, SD dan SMP negeri se-Surabaya. Penempatan tugas disesuaikan dengan pengajuan saat melamar.
Pemkot melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya memang terus berupaya mendapatkan kuota guru PPPK. Jumlah kebutuhan diusulkan ke pemerintah pusat. Nah, tahun ini ada pengangkatan guru PPPK sebanyak 1.300 orang. Itu menjadi angin segar bagi dunia pendidikan di metropolis. Penempatan sekolah tempat bertugas sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. ’’Ya, mereka langsung memilih sesuai formasi yang ada di aplikasi,’’ kata Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan Dispendik Surabaya Tri Endang.
Kadispendik Kota Surabaya Yusuf Masruh menyampaikan, guru PPPK bisa menjadi solusi untuk mengatasi adanya kekurangan jumlah guru yang selama ini terjadi. Baik di jenjang SD maupun SMP negeri. Selama ini sejumlah sekolah di Surabaya mengalami kekurangan guru sekitar 1.500 orang. ’’Harapan kami, guru-guru PPPK bisa menjawab kekurangan di beberapa sekolah,’’ jelas Yusuf.
DPRD Minta Penerima Beasiswa Bisa Mengabdi sebagai Pendidik
MESKI ada pengangkatan 1.300 guru PPPK dalam waktu dekat, Surabaya masih tetap kekurangan guru. Baik untuk jenjang SD maupun SMP. Kekurangan itu dipicu jumlah guru yang pensiun setiap tahun tidak sebanding dengan jumlah pengangkatan baru. SDN Jemur Wonosari 1, contohnya, sejauh ini masih kekurangan tiga guru kelas.
Kadispendik Surabaya Yusuf Masruh menyatakan sudah menempuh beberapa upaya untuk mengatasi kekurangan guru. Di antaranya, dengan memaksimalkan program Surabaya Mengajar yang dicanangkan Wali Kota Eri Cahyadi. Program itu disinergikan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). ’’Kami koordinasi dengan kampus-kampus untuk menyebarkan mahasiswa ke sekolah,’’ kata Yusuf.
Mahasiswa tidak hanya mengajar siswa, tetapi juga menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Mulai memberikan motivasi kepada anak-anak didik hingga pendampingan terkait dengan sekolah sehat. Ada juga yang mengajar ekstrakurikuler sesuai kemampuan mahasiswa. ’’Jadi, tidak harus mengajar formal mata pelajaran,’’ jelas Yusuf.
Wakil rakyat juga memberikan saran dalam mengatasi kekurangan guru. Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah meminta pemkot untuk memberdayakan mahasiswa penerima beasiswa pemuda tangguh. Salah satunya, turun mengajar ke sekolah-sekolah. ’’Ini sebagai bentuk kontribusi mahasiswa karena mendapat beasiswa dari dana APBD,’’ kata Khusnul.
Dia menyampaikan, pengabdian menjadi guru sebagai kontribusi membangun Surabaya. Tentu tidak selamanya. Mereka bisa mengabdi selama 1–2 tahun.
PPPK dan PNS Berbagi Beban Kerja
KABID Guru dan Tenaga Kependidikan Dispendik Kota Surabaya Tri Endang memastikan tidak ada perbedaan jam kerja antara PPPK dan guru yang berstatus PNS. Penerimaan PPPK tidak akan mengurangi jam kerja PNS. Juga sebaliknya. ’’Beban kerja sama saja,’’ kata Endang.
Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam pasal 35 disebutkan, beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 jam dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam seminggu. ’’Jadi, beban kerja sama,’’ papar Endang.
Dia juga memastikan tidak akan ada jadwal mengajar yang saling berbenturan antara guru PPPK dan guru PNS. Sebab, guru PPPK pasti ditempatkan di sekolah yang masih kekurangan guru. Baik guru kelas untuk SD maupun guru mata pelajaran (mapel) di jenjang SMP. Sebab, ketika mendaftar melalui aplikasi sscasn.bkn.go.id, akan tertera sekolah-sekolah yang membutuhkan guru PPPK. ’’Karena mereka memilih sesuai formasi yang tersedia di suatu sekolah,’’ jelasnya.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri Kota Surabaya Tjipto Wardojo mengatakan, pihaknya menyambut positif kedatangan guru PPPK pada Maret nanti. Menurut dia, kehadiran 1.300 guru baru itu bisa menjadi angin segar untuk mengatasi kekurangan guru di banyak sekolah di metropolis. ’’Kami menyambut guru PPPK dengan senang hati,’’ ujar Tjipto.
UPAYA PEMKOT MENGATASI KEKURANGAN GURU
– Ajukan formasi kebutuhan guru setiap tahun ke Kemen PAN-RB.
– Awal tahun ini mendapat kuota 1.300 guru PPPK.
– Sepanjang 2022 mengangkat 880 guru PPPK.
– Memaksimalkan program Surabaya Mengajar.
– Sinergi dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kemendikbudristek.
– DPRD usul mahasiswa penerima beasiswa pemuda tangguh mengabdi sebagai guru.
Sumber: Dispendik Kota Surabaya