JawaPos.com–Anak muda yang progresif dalam mengejar pembangunan pantas menjadi Pejabat (Pj) Gubernur Banten. Pernyataan itu disampaikan pengamat kebijakan publik Yhanu Setyawan.
Dia mengatakan, tokoh muda selayaknya dipertimbangkan menjadi Pj Gubernur Banten melanjutkan kerja Gubernur Wahidin Halim dan Andika Hazrumy yang berakhir pada 12 Mei 2022. Sosok itu juga idealnya mampu mengimbangi Kota Jakarta sebagai ibu kota negara.
”Iya dong, Pj Gubernur yang progresif dan menguasai permasalahan di daerahnya akan membuat daerah yang dipimpinnya tumbuh menjadi daerah yang semakin dinamis,” ujar Yhanu Setyawan, Rabu (6/4).
Selain itu, menurut Yhanu, anak muda calon Pj Gubernur harus cekatan bekerja di lapangan. Dia juga sosok terlatih menata dokumen dan tertib mengelola administrasi negara.
Meski demikian, menurut Wakil Ketua ICMI Banten itu, dari kalangan manapun tokoh tersebut tidak jadi masalah. Yang paling penting mau kerja keras dan mampu berkolaborasi dengan semua stakeholder dan masyarakat Banten pada umumnya.
”Di lingkaran Kantor Staf Presiden (KSP) lebih bagus. Latar belakang tersebut akan membuat semakin lancar jalur komunikasi pembangunan antara Pj Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dengan pimpinan negara di Jakarta,” ujar Yhanu.
Dia mengakui, sejumlah nama digadang-gadang menjadi sosok Pj Gubernur Banten. Di antaranya mantan Kapolres Serang yang kini sebagai Stafsus Kementrian Pariwisata, Krisnandi.
Selain dia, ada juga nama mantan Kajari Serang/Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Jan S. Maringka. Lalu, mewakili internal Pemprov Banten ada Sekdaprov Banten Almuktabar.
Muncul pula nama Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik yang disebut-sebut tepat memimpin Banten. Selain itu, ada juga Wamenseskab Fadlansyah Lubis dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Adib Miftahul mengatakan, Pejabat (Pj) Gubernur Banten yang dipilih pemerintah pusat diharapkan merupakan sosok yang mampu menggerakan organisasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Provinsi Banten. Karena itu, Pj Gubernur Banten idealnya memahami karakteristik birokrasi dan masyarakat Banten.
Sehingga pembangunan bisa berjalan dan didukung masyarakat. Dia menjelaskan, karakteristik masyarakat Banten yang religius pasti dipertimbangkan pemerintah pusat.
”Saya kira itu sesuatu yang juga perlu dipertimbangkan. Karena kan dia harus paham juga soal kearifan lokal, paham karakteristik masyarakat. Saya kira itu poin penting juga, 2 tahun jadi Pj Gubernur Banten itu bukan waktu sebentar,” ucap Adib Miftahul.