JawaPos.com – Peneliti Ekonomi Political & Public Policy Studies (P3S) Hastoruan mengatakan, tumbuhnya ekosistem ekonomi digital di Indonesia, khususnya kalangan perempuan pelaku UMK harus terus didorong.
“Ketika infrastuktur digital sudah tersedia, ekosistemnya sudah ada, sekarang tinggal kapasitas pelaku UMKM kita yang perlu ditingkatkan. Suka tidak suka UMKM adalah fondasi ekonomi nasional saat ini dan di kala pandemi sektor ini sangat bertahan,” ujar Hastoruan.
Menurutnya, potensi ekonomi digital di Indonesia yang sangat besar harus dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Tersedianya infrastruktur digital yang makin optimal harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pendapatan.
Di samping itu, lanjutnya, pemerintah diminta memberikan pendampingan yang lebih konsisten agar para pelaku UMKM memiliki kapasitas untuk memasuki ekosistem ekonomi digital.
Dia memberikan contoh, salah satunya UMKM Jamu sebagai sektor yang mendapat peluang bagus saat pandemi apalagi mayoritas para pelaku usaha di sektor ini adalah perempuan.
“Bicara ekonomi rumah tangga ya kita bicara peran perempuan yang tidak bisa dianggap sepele. Dan ini banyak ditopang oleh sektor UMKM yang ditekuni ibu-ibu seperti jamu yang saat pandemi paling banyak dicari masyarakat,” jelasnya.
Khusus untuk UMKM kata dia penjualan online dominan dilakukan oleh pelaku usaha perempuan yaitu sebanyak 61 persen dengan kegiatan yang beragam seperti sektor industri pengolahan rumah tangga (86 persen), restoran (71 persen), dan perdagangan (44 persen).
“Artinya ini sangat besar potensi dan peluangnya. Sekarang tinggal pendampingan bagi mereka sehingga hasil produknya bisa bersaing di pasar digital, juga inovasi agar memenangkan pasar digital itu,” ungkapnya.
Dari catatan yang dihimpun lanjut dia ekonomi digital Indonesia tahun 2021 sebesar Rp 632 triliun dan akan bertumbuh delapan kali lipat pada tahun 2030.
Buka hanya itu kalangan perempuan semakin memainkan peran penting bagi ekonomi Indonesia. Di sektor UMKM, sebanyak 53,76 persen dimiliki oleh perempuan, dengan pegawai perempuan mencapai hingga 97 persen, dan kontribusi ekonomi hingga 61 persen.
“Kami percaya dukungan Ketua DPR terhadap perempuan pelaku UMKM pasti besar. Tapi kita akan terus dorong agar DPR di bawah pimpinan Puan Maharani mampu menghadirkan kebijakan politik baik dari sisi legislasi dan anggaran untuk mendukung pelaku UMKM ini,” pungkas Hastoruan.